AS Putuskan Militer Myanmar Lakukan Genosida terhadap Rohingya

Merdeka.com - AS secara resmi menetapkan militer Myanmar melakukan genosida dan kejahatan kemanusiaan terhadap minoritas Rohingya, seperti disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken pada Senin.

Blinken memperingatkan, sepanjang junta militer berkuasa di Myanmar, tidak akan ada orang yang selamat.

Dikutip dari France 24, Selasa (22/3), Blinken menyampaikan serangan terhadap Rohingya "meluas dan sistematis" dan bukti menunjukkan niat yang jelas untuk menghancurkan sebagian besar minoritas Muslim itu.

Putusan itu bisa memperkuat upaya untuk meminta pertanggujawaban para jenderal dan membantu mencegah kekejaman lebih lanjut, seperti yang diyakini sejumlah pejabat AS. Para aktivis menyambut baik langkah tersebut, tapi menyerukan tindakan konkret seperti sanksi yang lebih keras untuk junta.

Dalam pidatonya di Holocaust Memorial Museum Washington, Blinken menyinggung pengakuan tragis dan mengerikan para korban, yang ditembak di kepala, diperkosa, dan disiksa.

Angkatan bersenjata Myanmar meluncurkan operasi militer pada 2017 yang memaksa sedikitnya 730.000 Rohingya melarikan diri menuju Bangladesh.

"Sejak kudeta, kita melihat militer Burma menggunakan banyak taktik yang sama. Baru sekarang militer menargetkan siapa pun di Burma yang dianggapnya menentang atau merusak aturan represifnya," jelasnya.

"Bagi mereka yang tidak menyadarinya sebelum kudeta, kekerasan brutal yang dilancarkan militer sejak Februari 2021 telah memperjelas tidak ada seorang pun di Burma yang akan selamat dari kekejaman sepanjang militer berkuasa."

Militer Myanmar melakukan kudeta pada 1 Februari 2021 yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing dengan dalih kecurangan pemilu pada November 2020 yang dimenangkan partai Aung San Suu Kyi. Kelompok pemantau pemilu tidak menemukan bukti atas tuduhan kecurangan massal itu.

Menurut Direktur Advokasi Asia Human Rights Watch (HRW), John Sifton, Washington harus bekerja melalui badan-badan PBB untuk mendorong pertanggungjawaban militer Myanmar sembari memperluas sanksi untuk menargetkan cadangan mata uang asing yang dikumpulkan junta Myanmar dari pendapatan minyak dan gas.

"Militer Myanmar akan terus melakukan kekejaman sepanjang pemerintah lain gagal bertindak untuk menuntut pertanggungjawaban mereka," jelasnya.

Blinken juga mengumumkan anggaran baru sebesar USD 1 juta untuk penyelidikan PBB terkait Myanmar dan mengatakan AS berbagi informasi dengan Gambia berkaitan dengan kasus ini di Mahmakah Internasional di mana Gambia menuding Myanmar melakukan genosida.

Pengumuman ini disampaikan Blinken setelah penyelidikan empat tahun lebih oleh Departemen Luar Negeri AS, termasuk laporan 2018 yang disiapkan bersama pengacara dari luar yang melakukan survei terhadap 1.000 lebih pengungsi Rohingya yang tinggal di Bangladesh.

Blinken mengatakan, tiga perempat dari Rohingya yang disurvei menyaksikan militer membunuh orang dan lebih dari setengah menyaksikan tindakan kekerasan seksual, menambahkan temuan-temuan ini "menunjukkan bahwa penyiksaan ini bukan kasus terpisah."