ASEAN Disebut Ubah Pernyataan Rilis Terkait Myanmar, Hapus Soal Tahanan Politik

Merdeka.com - Draf pernyataan yang beredar sehari sebelum KTT ASEAN terkait krisis Myanmar mencakup pembebasan tahanan politik sebagai salah satu poin "konsensus", kata tiga sumber yang mengetahui dokumen itu.

Tetapi dalam pernyataan final di akhir KTT yang digelar pada Sabtu itu, pernyataan untuk membebaskan tahanan politik dicoret dan konsensus tidak berisi permintaan tegas pembebasan mereka, demikian kata dua dari tiga sumber tersebut, dilansir Reuters, Senin (26/4).

Ketiadaan ASEAN dalam menyuarakan isu ini mengagetkan para aktivis HAM dan penentang kudeta, memicu kritik terhadap pertemuan tersebut yang dinilai tidak terlalu berhasil mengekang para pemimpin militer negara tersebut.

Kelompok pemantau mengatakan, 3.389 orang telah ditangkap sejak kudeta 1 Februari, dan hampir 750 orang terbunuh karena tindakan keras aparat terhadap para penentang kudeta.

"Konsensus lima poin" dalam pernyataan ketua di akhir pertemuan para pemimpin ASEAN itu tidak mengacu pada pembebasan tahanan politik. Namun, pernyataan itu secara terpisah menyebutkan bahwa KTT "mendengar seruan" untuk pembebasan mereka. KTT tersebut dihadiri oleh pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing.

Di antara mereka yang ditahan militer adalah Aung San Suu Kyi, yang partainya memenangkan pemilu November 2020, termasuk juga presiden terpilih dan anggota parlemen lainnya.

Ada kebingungan setelah KTT karena beberapa pemimpin dan diplomat membuat komentar yang menunjukkan konsensus telah dicapai untuk menyerukan pembebasan tahanan politik.

“Malaysia mendorong diakhirinya kekerasan di Myanmar, pembebasan tahanan politik, dan Utusan ASEAN akan bertemu dengan semua pihak yang terlibat,” jelas Menteri Luar Negeri Malaysia, Hishammuddin Hussein di media sosial pada Minggu.

“Para pemimpin menyepakati konsensus terkait hal ini.”

Seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri Malaysia merujuk Reuters ke kalimat dalam pernyataan ketua bahwa ada seruan untuk pembebasan tahanan.

Dua sumber yang melihat draf poin konsensus itu, yang menolak disebutkan namanya, mengatakan kepada Reuters mereka kaget bahasa konsensus berubah, tapi tidak mengatakan bagaimana atau kapan itu diganti. Reuters belum melihat draf tersebut.

Belum ada balasan permintaan komentar dari Kementerian Luar Negeri Brunei, yang menjadi ketua KTT ASEAN.

Wakil Direktur Asia Human Rights Watch, Phil Robertson, mengatakan tahanan politik perlu dilibatkan dalam solusi negosiasi apapun untuk krisis ini.

Poin konsensus lainnya adalah diakhirinya kekerasan, utusan khusus ASEAN, bantuan kemanusiaan dan kunjungan delegasi ke Myanmar untuk “bertemu dengan semua pihak yang berkepentingan”.

Pada KTT tersebut, para pemimpin dan perwakilan memberikan pidato terkait situasi di Myanmar, sementara pemimpin kudeta Ming Aung Hlaing menjadi orang terakhir yang menyampaikan pandangannya. Demikian disampaikan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsieh Loong.

“Dia mengatakan dia mendengar kami, dia akan mengambil poin-poin yang dia anggap berguna,” kata Lee.