Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Aung San Suu Kyi tak mampu atasi masalah Rohingya, ini sebabnya

Aung San Suu Kyi tak mampu atasi masalah Rohingya, ini sebabnya Aung San Suu Kyi. ©RFA

Merdeka.com - Awal April lalu ketika Myanmar berhasil membentuk pemerintahan demokratis pertama kali setelah setengah abad dikuasai militer, harapan mengembang di negara yang dulunya bernama Birma ini.

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, perempuan peraih Nobel Perdamaian, sukses meraup suara mayoritas rakyat Myanmar dalam pemilu bersejarah tahun lalu. Agenda utama pemerintahan kala itu adalah melanjutkan proses perdamaian dari konflik dan menghentikan segala kontak senjata pada Februari 2017.

Dikutip dari Time, Rabu (23/11), gencatan senjata itu rencanaya akan menjadi jalan pembuka bagi dialog politik untuk setiap kelompok etnis yang bertikai membentuk daerah otonomi dan mereformasi konsitusi bikinan militer yang selama ini berlaku.

Htin Kyaw, 69 tahun, terpilih menjadi presiden. Dia adalah sosok tangan kanan Aung San Suu Kyi di NLD. Seperti sudah diramalkan, Suu Kyi memegang kendali pemerintahan lebih besar. Perempuan 71 tahun itu mengisi empat pos penting di kabinet. Yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan, Menteri Kelistrikan dan Energi, serta Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

Namun belum lama setelah pemerintah menggelar konferensi perdamaian pertama akhir Agustus lalu, militer menyerang wilayah Kachin, meningkatkan operasi militer di Negara Bagian Shan dan memburu para pemberontak di Negara Bagian Karen yang sudah bertahun-tahun tidak ada perlawanan. Ribuan warga sipil terpaksa mengungsi dan banyak laporan muncul tentang adanya penyiksaan dan pembunuhan oleh Tatmadaw (militer Myanmar).

militer myanmar

militer myanmar ©2016 Merdeka.com

"Harapan begitu besar dua bulan lalu, tapi kemudian Tatmadaw menerapkan kebijakan mereka kembali secara sepihak, tanpa penjelasan atau pertimbangan politik dan dampak kemanusiaan," kata Tom Kramer, pengamat Myanmar di Institut Transnasional, organisasi pengamat kebijakan asal Belanda kepada majalah Time.

Sejauh ini pemerintah sudah berusaha membangun hubungan dengan militer dan mendorong (mdk/pan)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
18 September 1988: Pemberontakan 8888 di Myanmar Berakhir Setelah Kudeta Militer Berdarah
18 September 1988: Pemberontakan 8888 di Myanmar Berakhir Setelah Kudeta Militer Berdarah

Berakhirnya pemberontakan 8888 bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga meninggalkan jejak kelam dalam sejarah Myanmar.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mahfud MD Keras: Indonesia Berhak Membuang Mengusir Pengungsi Rohingya
VIDEO: Mahfud MD Keras: Indonesia Berhak Membuang Mengusir Pengungsi Rohingya

Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, Indonesia berhak mengusir mereka

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mahfud MD Keras
VIDEO: Mahfud MD Keras "Indonesia Berhak Membuang Mengusir Pengungsi Rohingya"

Menko Mahfud MD buka suara soal pengungsi Rohingya. Menurutnya, Indonesia berhak mengusir mereka.

Baca Selengkapnya
Megawati Sentil TNI-Polri: Mau Disetarakan, Apa yang Mau Disetarakan?
Megawati Sentil TNI-Polri: Mau Disetarakan, Apa yang Mau Disetarakan?

"Teruskan saya sudah ngomong saya enggak setuju yang namanya TNI-Polri mau disetarakan," tegas Megawati

Baca Selengkapnya
Ulama di Aceh Mengaku Berdarah-darah Dukung Jokowi, Minta Kasus Rohingya Diselesaikan
Ulama di Aceh Mengaku Berdarah-darah Dukung Jokowi, Minta Kasus Rohingya Diselesaikan

MPU Aceh mendesak Presiden Jokowi segera turun tangan menangani pengungsi Rohingya di Aceh.

Baca Selengkapnya
Pengungsi Rohingya dan Penolakan Warga Aceh
Pengungsi Rohingya dan Penolakan Warga Aceh

Pengungsi Rohingya kini mendapat penolakan dari warga Aceh. Pemerintah diminta bertindak tegas.

Baca Selengkapnya
Pendapat Pakar Terkait TNI Ubah Istilah KKB di Papua menjadi OPM
Pendapat Pakar Terkait TNI Ubah Istilah KKB di Papua menjadi OPM

Jenderal Agus mengungkap penggantian nomenklatur itu mengikuti penyebutan dari OPM sendiri.

Baca Selengkapnya
Sekjen AMAN:Political Will Pemerintah Terhadap Hukum Adat Sangat Rendah
Sekjen AMAN:Political Will Pemerintah Terhadap Hukum Adat Sangat Rendah

MK telah memberikan koreksi terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Baca Selengkapnya
Jokowi dan Puan Maharani Didesak Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat
Jokowi dan Puan Maharani Didesak Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat

RUU Masyarakat Adat dinilai janji Jokowi 10 tahun lalu

Baca Selengkapnya
Polemik Etnis Rohingya di Aceh, JK: Tanggung Jawab UNHCR
Polemik Etnis Rohingya di Aceh, JK: Tanggung Jawab UNHCR

JK mencontohkan konflik yang terjadi di Ambon dan Papua yang membuat warga mengungsi.

Baca Selengkapnya
Penanganan Pengungsi Rohingya di Aceh Disorot karena Tak Ada SOP, Apa Dampaknya?
Penanganan Pengungsi Rohingya di Aceh Disorot karena Tak Ada SOP, Apa Dampaknya?

Aceh menjadi wilayah yang kerap disinggahi pengungsi Rohingya. Mereka datang dengan kapal secara ilegal.

Baca Selengkapnya
Megawati Tolak RUU TNI-Polri, Ini Alasannya
Megawati Tolak RUU TNI-Polri, Ini Alasannya

Megawati melihat, RUU TNI Polri ini digulirkan untuk kembali menyetarakan kedua aparat negara itu.

Baca Selengkapnya