Australia Akan Minta Google dan Facebook Bayar Konten Berita dari Media
Merdeka.com - Pemerintah Australia akan memaksa perusahaan digital Google dan Facebook membayar konten berita yang mereka tampilkan dari media-media Australia.
Menteri Keuangan Josh Frydenberg dan Menteri Komunikasi Paul Fletcher mengumumkan proses penggodokan kebijakan ini akan dirampungkan Juli nanti, maju lebih cepat dari tenggat sebelumnya November.
Kebijakan ini dilakukan karena anjloknya pendapatan iklan akibat pandemi Covid-19 yang membuat sejumlah media di daerah Australia tutup atau mengurangi beban operasional mereka.
-
Apa yang membuat Australia dalam kondisi tidak stabil? Menurut Bung Yes, ada beberapa faktor yang membuatnya percaya bahwa Indonesia mampu mengalahkan Australia. Ia berpendapat bahwa saat ini, kondisi Australia tidak dalam keadaan yang optimal. Ketika bertandang ke Indonesia, Australia tidak menurunkan skuad terbaik mereka.
-
Kenapa Google diklaim bakal berhenti di Indonesia? Masyarakat Indonesia ramai-ramai membuat Gerakan boikot terhadap merek, barang, dan jasa yang berasal dari maupun yang terafiliasi dengan Israel masih terus berlanjut hingga saat ini.Di media sosial pun beredar narasi yang mengeklaim pendiri Google akan menghentikan operasionalnya di Indonesia imbas dari gerakan boikot.
-
Apa Google menyatakan soal berhenti di Indonesia? Melansir dari Antara, tidak ditemukan pernyataan resmi terkait Google akan berhenti beroperasi di Indonesia imbas dari aksi boikot yang dilakukan.
-
Kenapa Facebook dan Google rugi besar? 1 hariDalam waktu satu hari semenjak internet padam secara keseluruhan, berbagai raksasa platform digital dapat mengalami kerugian yang besar. Facebook dan Google bisa kehilangan lebih dari Rp 6 triliun dalam pendapatan iklan di antara mereka.
-
Apa yang membuat netizen Australia merasa malu? Kalian lebih memalukan dibandingkan Raygun saat final breakdance Olimpiade. Bersihkan posisi pelatih tersebut. Sepak bola yang sangat memalukan.
-
Apa yang Google batasi aksesnya? Mulai awal tahun 2025, hanya aplikasi yang memiliki fungsi inti dan memerlukan akses ke gambar serta video pengguna yang akan diizinkan untuk mengakses seluruh galeri.
"Pemerintah memutuskan untuk membuat kode kebijakan khusus yang akan dirilis akhir Juli," kata Frydenberg hari ini, seperti dilansir laman 9News, Senin (20/4).
Dia mengatakan pemerintah berkomitmen meminta pertanggung jawaban kedua perusahaan digital raksasa itu di Australia, meski upaya yang sama dilakukan di negara lain sejauh ini tidak berhasil.
"Kami sangat memahami apa yang akan kami hadapi dan kami tahu sedang berhadapan dengan perusahaan kuat di dunia," kata Frydenberg.
"Di Prancis dan Spanyol serta negara lain, mereka sudah mencoba meminta kedua perusahaan teknologi ini membayar untuk konten, mereka belum berhasil."
"Kami yakin ini usaha yang pantas diperjuangkan. Kami meyakini ini penting bagi keberlangsungan masa depan sektor media kami dan ini semua soal kompetisi."
Fletcher menuturkan reformasi ini penting untuk melindungi jurnalisme Australia.
"Jurnalisme itu penting. Jurnalisme itu vital bagi demokrasi. Jurnalisme butuh uang untuk diproduksi. Perusahaan media Australia mempekerjakan jurnalis dan memproduksi berita, analisis, dan konten yang ingin dibaca publik Australia," kata dia.
Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC) Desember lalu sudah menyerahkan laporan tentang Facebook, Google dan dampak kedua perusahaan teknologi itu di industri media.
Kebijakan baru ini nantinya akan menerapkan penegakan hukum, penalti dan bagaimana solusi ketidaksepakatan antara kedua perusahaan teknologi raksasa itu dengan perusahaan media Australia.
"Laporan yang memuat terobosan baru dari ACCC itu termasuk yang terdepan di dunia dan itu membuka jalan bagi kebijakan yang mewajibkan konten berita dibayar," kata Frydenberg.
Facebook, Google selama ini menguasai pasar iklan digital dan meraup keuntungan luar biasa dari konten berita berbagai media di sejumlah platform mereka, media sosial, dan video digital.
Ketua Eksekutif Korporasi Media Australia Michael Miller mengatakan Google dan Facebook membangun bisnis triliunan dolar memakai konten orang lain dan menolak membayar untuk itu.
"Keputusan pemerintah ini mengharuskan ada kode wajib antara perusahaan teknologi dan perusahaan media Australia. Ini langkah penting yang bisa membuat aman masa depan jurnalisme Australia," kata Miller.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Google dikabarkan setuju untuk membayar penerbit di negara itu.
Baca SelengkapnyaPerdana Menteri Kanada ini marah kepada Facebook dan Google karena memblokir berita kebarakan.
Baca SelengkapnyaAMSI dan AJI merupakan dua organisasi dari Indonesia yang terlibat dalam perumusan prinsip global tersebut.
Baca SelengkapnyaDisebutkan bahwa banyaknya pengiklan loyal Twitter yang kabur karena khawatir tentang moderasi konten.
Baca SelengkapnyaKerugian Rp9,1 Triliun Hingga PHK Massal Membayangi Industri Media Jika Iklan Rokok Dilarang
Baca SelengkapnyaGoogle akan berhenti beroperasi di Indonesia imbas boikot? Simak penelusurannya
Baca SelengkapnyaSelain platform sosial media, Menkominfo juga mengultimatum pihak Internet Service Provider (ISP) untuk aktif memberantas judi online.
Baca SelengkapnyaRencana aturan tersebut dapat merugikan industri media digital yang tengah kena disrupsi tiada henti.
Baca SelengkapnyaIni persoalan X yang dijauhi para pengiklan sehingga memperburuk keuangan mereka.
Baca SelengkapnyaMenkop dan UKM Teten Masduki menghadiri launching Hari Pers Nasional (HPN) 2024 di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (12/11).
Baca SelengkapnyaBahkan, IBM, Apple, dan Disney, yang menghentikan kampanye iklan mereka pada platform X minggu lalu.
Baca SelengkapnyaPerdana Menteri Australia mengumumkan akan melarang penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun.
Baca Selengkapnya