Australia bidik tangan kanan Paus terkait pelecehan seksual

Merdeka.com - Dugaan pelecehan seksual dilakukan oleh sejumlah pendeta Katolik Roma terus diusut. Polisi Australia bahkan membidik salah satu petinggi Vatikan, Kardinal George Pell (75), terkait tuduhan kejahatan itu.

Menurut laporan dilansir dari laman abcnews, Rabu (17/5), Kepolisian Australia bahkan tak lama lagi bakal menentukan status hukum Pell. Dia merupakan pendeta paling senior di Australia dan juga penasihat keuangan pemimpin Vatikan, Paus Fransiskus.

Pell diduga keliru dalam menangani kasus dugaan pelecehan dilakukan dewan pendeta ketika dia menjadi Uskup Agung Melbourne, sebelum dipindah ke Sydney. Konon, dia juga mencabuli anak-anak saat masih menjadi pendeta muda pada 1970-an. Namun, Pell yang mengurus Kementerian Ekonomi Vatikan menyangkal.

Tahun lalu, penyidik dari Negara Bagian Victoria, Australia, terbang ke Vatikan dan memeriksa Pell. Polisi menyatakan telah menerima saran dari Direktur Penuntutan Kejaksaan Victoria, John Champion, terkait kasus itu.

"Penyidik dari Satgas Sano akan mempertimbangkan saran itu. Hasil penyelidikan nantinya akan menjadi pertimbangan apakah akan meneruskan atau menghentikan pengusutan," tulis Kepolisian Victoria dalam pernyataan pers.

Kasus ini bermula dari pengakuan dua lelaki, yang kini telah berumur 40-an. Mereka mengaku Pell meraba-raba tubuh mereka saat berada di kolam renang pada 1970. Saat itu, Pell merupakan pendeta senior di Melbourne.

Uskup Agung Sydney, Anthony Fisher, membela Pell dengan menyatakan rekannya telah bekerja sama berkali-kali dalam penyidikan polisi dan parlemen.

"Tuduhan terhadap Pell oleh sebagian pihak tidak boleh meruntuhkan prinsip tidak bersalah hingga terbukti melakukan kejahatan. Pendeta memiliki hak mendapat perlakuan baik dari sistem hukum," kata Fisher.

Ketika disinggung soal dugaan kejahatan membelit Pell, Paus Francis menyatakan tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan.

"Kita harus menunggu keadilan dan tidak menghukum sebelum waktunya," kata Paus Francis.

Kepemimpinan Paus Francis mendapat sorotan tajam. Apalagi setelah gelombang pengakuan orang-orang menjadi korban pencabulan pendeta Katolik datang bertubi-tubi.

Hanya saja, pengusutan dugaan pelecehan seksual dilakukan sejumlah pendeta Katolik seakan berjalan lambat. Namun, Paus Francis berkeras apa yang mereka lakukan sudah benar.

Menurut Paus Francis, dia sudah melakukan segala upaya buat mengusut perkara itu. Salah satunya dengan alasan sudah menambah tenaga penyelidik. Namun, dia berdalih jumlah laporan masuk hingga kini sudah mencapai 2000 dan bisa jadi bertambah.

Marie Collins adalah orang paling lantang mengkritik cara Paus Francis menangani pengusutan pelecehan seksual itu. Dia merupakan salah satu korban dari Irlandia dan sempat masuk dalam dewan penasihat penyelidik. Namun, dia memilih hengkang pada Maret lalu karena merasa Vatikan tidak mau mendengar sejumlah saran diajukan, terutama tentang perlindungan korban, serta mencegah pemerkosaan dan pencabulan dilakukan para pendeta terhadap para bocah. Namun, Paus Francis menyatakan berkeras sudah melakukan penyelidikan dengan tepat.

"Marie Collins memang tepat dalam hal itu, tetapi kami dalam jalur yang benar karena sudah ada 2000 laporan kami tangani," kata Paus Francis, seperti dikutip dari kantor berita AP, Senin (15/5).

Paus Francis juga diam saja ketika disinggung soal pernyataan Collins tentang penolakan Majelis Doktrin Keyakinan Vatikan, yang menangani laporan pelecehan itu, yang menolak menyidangkan para uskup yang justru melindungi pendeta-pendetanya yang cabul.

Dia hanya mengatakan sudah menambah sumber daya manusia, dan membantu para uskup mencatat kasus-kasus terjadi, sebelum laporan itu tiba di Vatikan. Paus Francis juga menyangkal memberi pengampunan kepada pendeta mencabuli anak-anak.

Paus Francis kini menjadi sorotan karena janjinya sebelum terpilih. Dia kemudian membentuk dewan penasihat dan berjanji tidak berkompromi dengan bentuk pelecehan apapun. Namun, sikapnya itu kini dipertanyakan. Sebab, Collins sebagai salah satu korban dan anggota dewan penasihat mundur dan sejumlah sarannya juga tidak dilakukan. Para korban dan kuasa hukum mereka menjadi berang dengan kenyataan ini. Sebab, mereka menuntut keadilan. (mdk/ary)