Bagaimana cerita skandal watergate yang disebut-sebut SBY

Merdeka.com - Presiden keenam SBY menggelar jumpa pers menanggapi isu penyadapan terhadap dirinya. Dalam keterangan itu dia menyebut watergate yang membuat Presiden AS jatuh dari jabatannya.

"Skandal Water Gate, kubu Presiden Nixon menyadap kubu lawan politik yang sedang dalam kampanye pemilihan. Skandal itu terbongkar. Ada penyadapan, ada taping. Nixon harus mundur karena kalau tidak beliau akan di impeach," ujar SBY.

Seperti apa perjalanan skandal itu?

Kasus Watergate ini sempat menggegerkan rakyat Amerika Serikat (AS), dan gara-gara itu pula Presiden Richard Nixon terpaksa mundur dari jabatannya. Skandal itu terungkap pertama kali pada 1972, dan berkat hasil investigasi dua jurnalis The Washington Post.

Istilah ini datang dari tindakan rahasia dan aktivitas ilegal yang dilakukan anggota pemerintahan Nixon. Di mana aparat pemerintah melakukan penyadapan terhadap lawan politik atau orang-orang maupun pejabat yang dianggap mencurigakan. Bahkan, dia dan orang dekatnya juga memerintahkan FBI, CIA dan IRS untuk mengawasi kelompok aktivis maupun tokoh politik.

Skandal ini mengungkap pelanggaran kekuasaan yang dilakukan Nixon selama kepemimpinannya, hingga membuat senat memaksanya mundur atau dijatuhkan secara paksa. Tak hanya itu, skandal itu juga melibatkan 69 orang, baik yang sudah diadili dan 48 di antaranya telah dinyatakan bersalah. Kebanyakan merupakan pejabat teras di era Nixon.

Kasus ini terungkap dengan ditangkapnya lima orang yang menerobos dan masuk ke Kantor Pusat Komite Nasional Demokratik (DNC) di kompleks Watergate pada 17 Juni 1972. Dalam investigasi yang dilakukan oleh FBI, ditemukan koneksi antara uang yang ditemukan dalam pencurian dan dana yang dikucurkan Komite tersebut untuk Pemilihan Ulang Presiden (CRP), organisasi kampanye Nixon.

Pada Juli 1973, ditemukan sejumlah bukti yang melibatkan staf Presiden, termasuk testimoni beberapa mantan anggota dalam sebuah investigasi Komite Senat Watergate. Investigasi ini mengungkap Nixon memiliki sistem penyadapan dan perekaman di kantornya dan diketahui dia memiliki banyak rekaman sejumlah percakapan telepon.

Setelah melalui proses peradilan yang berlarut-larut, Mahkamah Agung AS secara bulan menegaskan agar presiden mengungkap kaset tersebut kepada penyelidik, dan putusan itupun dipenuhi. Dalam rekaman itu terungkap pula upaya menutupi kegiatan dan menggunakan banyak pejabat federal untuk membelokkan penyelidikan.

Kasus ini juga menarik perhatian DPR, dan bersama-sama dengan Senat mengajukan pemakzulan terhadap presiden. Tak ingin mengakhiri jabatannya dengan tragis, dia memilih mundur pada 9 Agustus 1974.