Benarkah Lockdown Global Selama Pandemi Berhasil Pulihkan Bumi?

Merdeka.com - Pandemi Covid-19 membuat berbagai negara di dunia menerapkan aturan lockdown atau karantina wilayah untuk menghentikan penularan virus corona.

Saat orang-orang terperangkap di dalam rumahnya, mobil-mobil istirahat dari jalanan dan aktivitas industri melambat, kabut asap menghilang, polusi berkurang, langit biru menjadi jernih.

Singapura melihat adanya peningkatan kualitas udara sebelum dan selama dua bulan lockdown, di mana tingkat polusi menurun drastis.

Pada April, pertama kali dalam beberapa dekade, warga di Punjab, India bisa melihat gugusan pegunungan Himalaya yang berjarak sekitar 200 kilometer saat India menerapkan lockdown nasional.

Kabar baiknya adalah emisi karbondioksida turun 7 persen tahun ini, sebagaimana temuan Global Carbon Project, kelompok peneliti internasional yang menelusuri tingkat emisi.

Tetapi penurunan emisi akan menyebabkan pengurangan 0,01 derajat Celsius dalam pemanasan global yang dapat diabaikan pada tahun 2050, kata Laporan Kesenjangan Emisi terbaru Program Lingkungan PBB (UNEP) yang dirilis awal bulan ini, seperti dikutip dari The Straits Times, Kamis (31/12).

Dunia masih dalam lintasan berbahaya dengan kenaikan suhu lebih dari 3 derajat Celsius pada akhir abad ini, gagal memenuhi tujuan Perjanjian Paris untuk membatasi pemanasan global hingga di bawah 2 derajat Celsius.

Hentikan Ketergantungan pada Bahan Bakar Fosil

Saat lockdown mulai diperlonggar pada pertengahan 2020, banyak negara kembali ke kegiatan berbasis bahan bakar fosil untuk menghidupkan kembali perekonomian mereka.

Sekjen PBB, Antonio Guterres menyampaikan dalam Climate Ambition Summit bulan ini, negara-negara G20, yang menyumbang sekitar 78 persen emisi global, menghabiskan 50 persen lebih anggaran stimulus Covid-19 mereka pada sektor yang berkaitan dengan bahan bakar fosil daripada energi rendah karbon.

G-20 terdiri dari 19 negara maju dan besar seperti China, India dan Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Para pakar menyampaikan, penurunan emisi karbon sebagian besar disebabkan berkurangnya aktivitas penerbangan dan perjalanan darat, tapi transportasi bukan penghasilan gas rumah kaca terbesar. Secara global, sebagian besar emisi berasal dari pembangkit listrik, dan aktivitas industri.

Pengurangan permanen emisi hanya bisa dicapai dengan mengalihkan ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Laporan UNEP mengatakan, penurunan ekonomi global akibat Covid-19 memberikan kesempatan bagi negara di dunia untuk memasukkan upaya dekarbonisasi dalam pemulihan ekonomi mereka. Tetapi hanya sedikit negara yang memanfaatkan momen itu.

Laporan tersebut memproyeksikan, "pemulihan hijau" seperti itu dapat memangkas hingga 25 persen dari emisi tahun 2030.

“Manfaat lingkungan dan sosial harus menjadi tujuan yang melekat pada stimulus apa pun, daripada memperlakukan keberlanjutan sebagai 'barang mewah',” jelas asisten direktur keberlanjutan Institut Singapura untuk Urusan Internasional, Meixi Gan.Para ahli mengatakan Singapura berada di jalur yang benar untuk memulihkan ekonominya.

Dilema Pemulihan Ekonomi

Di bawah Satgas Penguatan dan Pengembangan, keberlanjutan adalah fokus dari salah satu dari tujuh koalisi yang dipimpin industri. Singapura ingin menjadi pusat layanan karbon di Asia untuk memungkinkan pertukaran kredit karbon, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan peran negara tersebut dalam perdagangan komoditas.

Negara ini juga menargetkan untuk menghentikan kendaraan dengan mesin pembakaran internal pada tahun 2040.

Menurut pakar cuaca dan iklim dari Universitas Ilmu Sosial Singapura (SUSS), Koh Tieh Yong, terlepas dari rekomendasi UNEP, negara-negara yang sangat lumpuh akibat Covid-19 kemungkinan akan memilih untuk bertahan dengan status quo daripada memperkenalkan alternatif yang tidak dikenal. Dia menyebut India, negara penghasil gas rumah kaca terbesar keempat dunia.

“India memiliki pembangkit listrik tenaga angin. Tapi mengapa masih menggunakan batu bara? Banyak yang berjuang melawan kemiskinan, dan negara tersebut memilih opsi (ekonomi) yang akan memberikan hasil dengan cepat,” jelasnya.

“Dari sudut pandang lingkungan, sepertinya sebuah peluang yang terlewatkan ketika mereka tidak membagikan sebagian besar paket stimulus mereka pada energi hijau. Tetapi kenyataannya mereka tidak dapat melakukannya karena mereka membutuhkan pengembalian ekonomi dengan cepat untuk menghindari masalah yang lebih parah,” sambungnya.

Namun, tanggung jawab tetap ada pada penghasil emisi utama - China, India, UE, dan AS - untuk berbuat lebih banyak untuk mengurangi emisi.

Pakar iklim dari Universitas Manajemen Singapura (SMU), Winston Chow mengatakan jika Singapura berhasil melakukan dekarbonisasi pada tahun 2030, masih belum berarti banyak.

“Itu masih akan menjadi setetes air di lautan, dalam hal memenuhi tujuan Perjanjian Paris,” ujarnya.

Singapura menyumbang sekitar 0,11 persen emisi global.

Pada September, China - penghasil emisi karbon terbesar di dunia - berjanji untuk menjadi netral karbon sebelum tahun 2060, sebuah ambisi yang disambut baik oleh UNEP, bersama dengan sasaran emisi nol-bersih pertengahan abad oleh pihak lain termasuk Uni Eropa, Jepang dan Afrika Selatan.

"Jika China berhasil mencapai tujuan 2060, suhu global hanya akan meningkat 2,1 derajat Celsius pada akhir abad ini," kata Profesor Chow.

Nikmat Sesaat

Selain udara yang lebih bersih, dampak baik pengurangan aktivitas manusia tampaknya hanya bisa dinikmati sesaat oleh satwa liar. Dari berbagai gambar yang dipublikasikan, berang-berang bermain-main di luar Mustafa Centre dan kambing liar berkeliaran di jalan-jalan kota Welsh.

Tetapi daerah perkotaan tempat hewan-hewan tersesat mungkin telah menjadi hutan belantara belum lama ini, menyoroti luasnya jejak kaki manusia, kata ahli botani Nanyang Technological University, Shawn Lum.

Di luar gambar yang instagrammable, keterkaitan antara pandemi dan keanekaragaman hayati menjadi suram.

Degradasi alam dapat meningkatkan risiko pandemi di masa depan karena kontak satwa liar-manusia dapat menyebabkan penyebaran penyakit baru, menurut laporan terbaru dari The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.