Berjanji pada Obama gabung pasar bebas AS, Jokowi dikecam aktivis

Merdeka.com - Setelah era Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi dingin ajakan Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo mengambil sikap lebih ramah soal Perjanjian Perdagangan Bebas Lintas Pasifik alias Trans-Pacific Partnership (TPP).

Dalam dialog dengan Presiden Barack Hussein Obama di Gedung Putih, kemarin (26/10), Jokowi mengatakan tawaran bergabung dengan TPP telah dipertimbangkan oleh pemerintah RI.

"Ekonomi Indonesia adalah ekonomi terbuka. Indonesia dengan jumlah penduduk 250 juta adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dan Indonesia bermaksud untuk bergabung dalam TPP," kata Jokowi.

TPP merupakan liberalisasi pasar diikuti 12 negara lintas Samudera Pasifik. Otak dari kerja sama ini adalah Amerika Serikat, disusul negara dengan ekonomi kuat lainnya seperti Jepang, Australia, Singapura, dan Korea Selatan. Jika bergabung, maka Indonesia wajib memangkas tarif bea masuk untuk produk 12 negara itu,

Selama lima tahun terakhir Indonesia memilih bergabung dengan forum ASEAN and Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang kerap disebut condong ke China.

Dalam keterangan tertulisnya, aktivis antiliberalisasi pasar, Rachmi Hertanti, mengatakan tidak ada keuntungan apapun dengan bergabung ke TPP. Indonesia sejauh ini sedang surplus dari sisi perdagangan dengan 80 persen negara anggota TPP.

Peneliti lembaga swadaya Indonesia for Global Justice (IGJ) ini menilai keterlibatan dalam forum pasar bebas bentukan AS itu mengancam Indonesia dari sisi keunggulan komparatif, karena dibanjiri produk dari Korsel, AS, ataupun Jepang.

"Implementasi perjanjian perdagangan bebas menjadikan Indonesia hanya sebagai pemasok bahan mentah dan menjadi pasar impor bagi produk barang dan jasa negara lain," kata Rachmi.

TPP juga menerapkan standar kewajiban hukum yang lebih tinggi dan ketat, dan memaksa negara anggotanya untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dengan standar TPP, yang merupakan standar AS.

"Ini sama saja seperti kita mengimpor seluruh regulasi AS ke Indonesia. Celakanya, TPP juga meliberalisasi sektor pengadaan pemerintah," imbuh peneliti IGJ itu.

Bergabungnya Indonesia menjadi kemenangan politik Obama, yang berjanji memperluas keanggotaan TPP setiap kali diserang politikus rivalnya dari Partai Republik.

Dubes AS untuk Indonesia, Robert Blake, Mei lalu, juga menyerukan perlunya pemerintahan Jokowi bergabung dengan TPP supaya bisa mengejar pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan lapangan kerja.

"Indonesia dapat memainkan peranan penting tanpa menutup diri dalam perbatasan antar negara," kata Blake.

Di Asia Tenggara, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Singapura yang bersedia bergabung dengan TPP. Forum perekonomian digagas AS itu bersaing merebut pengaruh dengan Rute Jalur Sutra yang diusulkan China kepada negara-negara Asia.

China meyakini TPP merugikan USD 100 miliar nilai ekspor tahunan mereka. Imbasnya, TPP lebih fokus berdagang sesama anggotanya, lalu mengurangi ekspor impor dengan China. Itulah kenapa China menggandeng ASEAN membentuk RCEP. (mdk/ard)