Berkat dukungan 4 negara ini, Indonesia pertahankan kemerdekaan

Merdeka.com - Hari ini, Republik Indonesia merayakan 70 tahun kemerdekaan. Tidak bisa dipungkiri, perjuangan bapak bangsa seperti Soekarno, Mohammad Hatta, ataupun Sjahrir dalam mengupayakan proklamasi di Ibu Kota Jakarta, menjadi titik tolak utama deretan upaya selanjutnya membebaskan wilayah nusantara dari otoritas kolonial manapun.

Namun tidak bisa dilupakan, proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur No.56 itu secara de facto maupun de jure belum mengubah keadaan. Semua sejarawan mengakui, pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno didampingi Hatta cuma menegaskan adanya kekosongan kekuasaan kolonial, setelah Jepang menyerah pada sekutu.

Di luar kemauan merdeka bangsa ini, ternyata dukungan negara lain juga diperlukan. Apalagi setahun setelah proklamasi, Belanda (NICA) kembali berusaha merebut wilayahnya bersama kedatangan militer Inggris.

Agresi Militer I dan II, lagi-lagi oleh NICA, sekaligus membuktikan vitalnya sokongan negara lain terhadap upaya mempertahankan kemerdekaan. Berkat tekanan Dewan Keamanan PBB belaka, Belanda akhirnya menghentikan agresi, lalu kembali ke meja perundingan jelang 1949.

Berdasarkan memoar A.H Nasution maupun beberapa teks sejarah primer, merdeka.com berusaha merangkum empat negara yang berperan paling besar mendukung Indonesia di awal-awal berdirinya republik.

Mana saja negara itu? Simak rangkumannya berikut:

Sayang untuk dilewatkan:6 Anak Indonesia yang mengharumkan bangsa di tingkat internasionalIni video ledakan dahsyat bom di kuil kawasan turis Bangkok5 Alasan China sangat menakutkan bagi investor & picu krisis globalWarna-warni 6 makanan ini bikin panjang umur!

Mesir

Mesir adalah salah satu sekutu awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Lebih penting lagi, Mesir ikut menggalang dukungan dari Liga Arab agar menerima kedaulatan Indonesia di mata hukum internasional.

Dari sisi kronologi, Mesir secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946. Dukungan ini muncul setelah lobi gigih diplomat RI di Ibu Kota Kairo beberapa bulan setelah Soekarno mengkonsolidasikan kabinet.

Tak sekadar mengakui, Mesir pula yang meyakinkan Suriah, Irak, Qatar, serta Kerajaan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Baru pada 10 Juni 1947, Mesir mengakui kedaulatan negara RI secara de jure, dengan menunjuk H.M Rasjidi sebagai kuasa usaha RI, serta membuka Kedutaan Besar di Kairo. Hubungan republik dengan Liga Arab pun secara formal terjalin. 

Liga Arab lah yang berkali-kali mengecam serta mendesak Belanda menghentikan agresi militer. 

India

Negara mayoritas Hindu ini merdeka dua tahun setelah proklamasi Soekarno-Hatta. Kesamaan nasib sebagai bangsa terjajah membuat India antusias mendukung republik anyar tersebut.

RI pun diuntungkan dengan persahabatan Hatta dengan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru, pemimpin Partai Kongres Nasional India. Ketika kelaparan melanda India yang saat itu sedang ditekan penguasa kolonial Inggris, Pemerintah RI menawarkan bantuan 500 ribu ton padi. Bantuan itu dikirim pada 20 Agustus 1946.

Berkat bantuan ini, India yang kemudian merdeka pada 1947 sangat aktif mendukung Indonesia di forum-forum PBB. Tak lama setelah merdeka, Hatta melawat ke Mumbai, menemui Nehru dan Mahatma Gandhi. 

India kemudian menjadi penggagas resolusi bangsa-bangsa Asia-Afrika yang mengecam agresi militer Belanda ke Yogyakarta pada Desember 1948. Nehru menggelar konferensi Asia, yang berhasil mengumpulkan dukungan Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Libanon, Suriah, serta Irak, untuk mendesak Belanda enyah dari wilayah RI.

Vatikan

Tahta Suci Vatikan turut memegang peranan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Hubungan antara pimpinan uamt Katolik sedunia itu dengan wilayah RI sudah terjalin sejak era kerajaan nusantara hingga akhirnya Belanda berkuasa sebagai otoritas kolonial.

Hasil lobi Romo Mgr Soegijapranata, uskup pribumi pertama sepanjang sejarah Hindia Belanda, Vatikan segera memahami bahwa secara faktual rakyat Indonesia tidak akan lagi bisa menerima kekuasaan Belanda.

Sebulan setelah Mesir mengakui Indonesia sebagai bangsa merdeka, tepatnya pada 6 Juli 1947, Tahta Suci menunjuk delegasi apostolik Georges Marie Joseph, sebagai penghubung Vatikan-RI. Vatikan menjadi entitas politik pertama di Eropa yang menerima kedaulatan bangsa Indonesia.

Dukungan Vatikan bersifat simbolik, karena secara moral bangsa-bangsa Barat perlahan mengubah posisi netral terhadap Belanda. Bahkan saat Belanda menggelar agresi militer, negara seperti Australia dan Amerika Serikat mengecam keras manuver politik teresbut. Secara de jure, Vatikan baru berhubungan resmi dengan RI setelah mendirikan Apostolic Internunciatur di Jakarta pada 1950.

Australia

Walau kini sering cekcok dengan Indonesia, negara tetangga yang satu ini sebetulnya turut berjasa mengamankan kemerdekaan dari rongrongan agresi militer. Hubungan bangsa Indonesia dan penduduk Australia terjalin lewat korespondensi serikat pekerja perkapalan.

Sejak masih bernama Hindia Belanda, buruh kapal Indonesia telah bekerja sama dengan serikat pekerja perkapalan di Queensland maupun Sydney. Bisa dibilang, sentimen serta kampanye agar warga Negeri kanguru mendukung Indonesia merdeka dikobarkan aktivis sosialis maupun komunis. Tokoh-tokoh politik yang dibuang Belanda ke Digoel, lantas menyeberang ke Australia, ikut berperan besar. Dukungan tidak pernah diberikan secara formal, tapi bantuan politik dari Australia selalu diberikan pada RI.

Hasilnya, ketika agresi militer I terjadi setelah Perjanjian Liggar jati, Australia bersama India mengajukan resolusi pada 31 Juli 1947 di Dewan Keamanan PBB. Inti resolusi itu memaksa Belanda menghentikan serangan apapun ke wilayah Indonesia.

Seandainya tidak diveto Prancis, yang saat itu masih mendukung Belanda, maka Australia berhasil meyakinkan negara-negara maju agar wilayah Indonesia sebelum agresi diakui oleh PBB.

Australia kemudian masuk sebagai anggota Komisi Tiga Negara untuk menengahi proses gencatan senjata antara Belanda-RI pada 25 Agustus 1947. Diplomat Australia Thomas Critchley menjadi sahabat baik Wakil Presiden Mohammad Hatta setelah perundingan yang menguntungkan posisi politik RI tersebut.