Bertemu Presiden China, Jokowi tak singgung Laut China Selatan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo melawat ke Ibu Kota Beijing, Republik Rakyat China, kemarin (26/3). Dalam pertemuan itu, Jokowi disambut langsung oleh upacara kenegaraan yang dipimpin Presiden China Xi Jinping.

Upacara penyambutan presiden RI digelar di Balai Agung Rakyat, Beijing. Setelah ramah tamah, Jokowi dan Jinping menggelar pertemuan bilateral di tempat yang sama.

Dilansir oleh Xinhua, Presiden Joko Widodo mengundang China untuk meningkatkan investasi langsung di berbagai bidang ke Indonesia. Kedua presiden juga menyentuh isu kawasan yang menjadi perhatian bersama.

Untuk isu pengembangan kawasan, Indonesia-China sepakat menyinergikan gagasan Poros Maritim Dunia yang diusung Jokowi dengan inisiatif Jalan Sutera Maritim abad 21 yang lima tahun terakhir dipromosikan Negeri Tirai Bambu. "Kedua negara akan menjalin kerja sama maritim," seperti dikutip dari pernyataan bersama kedua pemimpin.

Dalam pertemuan kemarin, Presiden Jokowi tidak menyinggung isu konflik Laut China Selatan. Awal pekan ini, pernyataan Jokowi sempat dikutip banyak media karena menyinggung klaim China di Laut China Selatan, khususnya sembilan titik garis di peta Tiongkok yang menyentuh wilayah Kepulauan Natuna.

"Indonesia berkomitmen meningkatkan kerja sama dengan China baik dari sisi bilateral, regional, maupun internasional," kata Jokowi seusai pertemuan.

Jinping juga mengapresiasi kunjungan Jokowi. Dia berjanji akan mendorong investasi pengusaha dari negaranya ke Tanah Air. Pada 2020, kedua negara menginginkan nilai perdagangan mencapai USD 150 miliar.

"China dan Indonesia saling membutuhkan dan juga saling melengkapi secara ekonomi. Sehingga banyak kerja sama yang resiprokal antara kedua negara," ungkap presiden China.

Presiden RI berada di Negeri Panda selama tiga hari. Untuk jadwal Hari ini, Jokowi rencananya bertemu Ketua Parlemen China Zhang Dejiang dan Perdana Menteri Le Keqiang. Sementara pada hari terakhir lawatan (28/3), Jokowi akan menjadi pembicara pada Boao Forum for Asia di Kota Hainan.

Terkait isu Laut China Selatan yang sempat bikin heboh karena diungkapkan pada wawancara dengan media Jepang, Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi meluruskan maksud pernyataan presiden sebelumnya.

Maksud Presiden Jokowi bahwa klaim teritorial China di Laut China Selatan tidak memiliki dasar dalam hukum internasional, tekanannya adalah bagaimana perdamaian di kawasan itu terwujud.

"Tekanan bagi Indonesia bahwa stabilitas dan perdamaian di kawasan itu terwujud. Jadi itu yang terus-terus ditekankan bagi Indonesia," kata Retno.