Biksu radikal hina utusan PBB pembela muslim Rohingya mirip pelacur

Merdeka.com - Biksu radikal Myanmar Ashin Wirathu melontarkan hinaan pada Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa Yanghee Lee. Pejabat ini ditugaskan ke Myanmar menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi saat pecah kerusuhan di Provinsi Arakan terhadap etnis minoritas Rohingya pada 2012.

Wirathu menilai Yanghee sekelas 'pelacur' dan 'bukan dari keluarga baik-baik', lantaran berusaha mengobok-obok urusan dalam negerinya.

"Anda boleh merasa orang penting karena jabatan (dari PBB), tapi bagi warga Myanmar, anda hanyalah pelacur," ujarnya ketika berorasi pada unjuk rasa umat Buddha Jumat pekan lalu di Kota Yangon.

Surat kabar South China Morning Post, Jumat (23/1), melaporkan hinaan itu mengundang kemarahan PBB. Pemerintah Myanmar diharap mengecam biksu yang punya banyak pengikut tersebut.

"Saya mendesak pemimpin politik maupun pemuka agama Buddha lain di Myanmar dapat mengecam kata-kata yang bisa memicu kebencian seperti itu," kata Pejabat Hak Asasi Manusia PBB Zeid Ra'ad Al Hussein. Lebih jauh lagi, kalimat Wirathu dianggap seksis lantaran merendahkan martabat wanita. "Sangat tidak patut utusan khusus PBB diperlakukan demikian," imbuh Hussein.

Wirathu adalah biksu garis keras pernah jadi sampul majalah TIME bertajuk 'Wajah Teror Pengikut Buddha'. Dia diduga kuat dalang pengerahan massa pembantai muslim Rohingya dua tahun lalu. Wirathu memimpin sekte '969' dan memiliki pandangan fasis, walau tutur katanya selalu santun.

Dalam beberapa kali wawancara dan khotbah, Wirathu konsisten mengampanyekan perlunya Myanmar terus menjadi negara Buddhis. Kalau perlu pendatang asing seperti muslim Rohingya harus dibatasi, bila tidak bisa dihabisi.

"Kata-kata saya (pada utusan khusus PBB) sudah cukup halus, karena yang saya bicarakan adalah kepentingan nasional Myanmar," kata Wirathu saat dihubungi BBC.

Yanghee secara pribadi tidak berkomentar atas hinaan biksu radikal itu.

Tapi dalam laporannya setelah mendatangi daerah konflik selama 10 hari, Yanghee menemukan bukti awal bahwa pelanggaran HAM berat pernah terjadi. Pemprov Arakan dan polisi sengaja membiarkan pembakaran kampung Rohingya pada 2012.

Kemarahan kaum radikal Buddha pada diplomat asal Korea Selatan ini meningkat setelah dia mengkritik RUU melarang pernikahan campur beda agama Myanmar.

Tidak semua biksu mendukung pandangan radikal Wirathu. "Hinaan kasar semacam itu sangat terlarang dalam ajaran Buddha," kata Panya Thiha, biksu senior dari Kota Yangon.

Muslim Rohingya sampai hari ini masih mengalami diskriminasi di Myanmar. Mereka tidak mendapat status kewarganegaraan. Sementara jumlah yang mengungsi ke seluruh dunia akibat rumahnya dibakar mencapai 100 ribu jiwa. Hitungan kasar, nyaris 500 muslim tewas dibantai saat pecah konflik sektarian.

Indonesia menjadi penyokong utama Rohingya di kawasan, termasuk menampung ratusan pengungsi. Presiden Joko Widodo secara khusus meminta Myanmar mengubah kebijakan diskriminatif tersebut pada KTT ASEAN tahun lalu. (mdk/ard)