Bisakah Putin Diadili karena Kejahatan Perang?

Merdeka.com - Presiden AS Joe Biden menyerukan Presiden Rusia Vladimir Putin diadili atas kejahatan perang setelah penemuan kuburan massal di Bucha, Ukraina. Selain kuburan massal, ditemukan juga sejumlah mayat warga sipil yang terikat dan diduga ditembak dari jarak dekat. Kendati demikian, menyeret Putin ke pengadilan tidak sesederhana itu.

Apa itu kejahatan perang?

Mahkamah Pidana Internasional (ICC), pengadilan kejahatan perang permanen pertama di dunia, mendefinisikan kejahatan perang sebagai "pelanggaran berat" terhadap Konvensi Jenewa, seperangkat hukum humaniter atau kemanusiaan yang harus dipatuhi dalam perang, dikutip dari The Guardian, Selasa (5/4).

Jonathan Hafetz, pengajar hukum kejahatan internasinal dan keamanan nasional di Fakultas Hukum Universitas Seton Hall menyampaikan kepada Reuters, membunuh warga sipil sebagaimana yang diduga terjadi di Bucha merupakan "mewakili kejahatan perang".

Rusia membantah melakukan kejahatan tersebut. Pada Minggu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan "tidak ada satu pun warga sipil menghadapi tindakan kekerasan apapun oleh militer Rusia".

Bagaimana menentukan sebuah kasus mengarah pada kejahatan perang?

Penasihat keamanan nasional AS, Jake Sullivan menyampaikan kepada wartawan pada Senin, ada empat sumber utama pembuktian: informasi yang dikumpulkan AS dan sekutunya termasuk dari sumber-sumber intelijen; upaya Ukraina di lapangan untuk mengembangkan kasus tersebut dan dokumen forensik dari pembunuhan tersebut; materi dari organisasi internasional termasuk PBB dan NGO; dan temuan media independen global baik foto, wawancara, dan dokumentasi.

Bisakah Putin bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan pasukannya?

Penuntutan bisa berargumen bahwa Putin dan lingkaran terdekatnya melakukan kejahatan perang dengan secara langsung memerintahkan serangan ilegal atau mengetahui dilakukannnya kejahatan dan gagal mencegahnya. Kasus ini mungkin sulit dibuktikan secara terpusah tetapi jika sesuai dengan pola yang lebih luas di seluruh Ukraina, itu menjadi lebih menarik. Bahkan sebelum temuan di Bucha, AS juga telah menuduh Rusia melakukan kejahatan perang.

"Anda harus membuktikan bahwa mereka tahu atau mereka bisa tahu atau seharusnya tahu. Ada risiko nyata Anda berakhir dengan persidangan orang-orang tingkat menengah dalam tiga tahun dan orang-orang utama yang bertanggung jawab atas kengerian ini – Putin, Lavrov, menteri pertahanan, orang-orang intelijen, orang-orang militer dan pemodal yang mendukungnya – akan lolos," jelas Profesor Philippe Sands dari Universitas College London, kepada AP.

Siapa yang akan melakukan persidangan?

ICC dibuka 20 tahun lalu untuk mengadili pelaku genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tapi AS, China, Rusia, dan Ukraina bukan anggota ICC, yang dikritik karena terlalu fokus pada Afrika dan menerapkan "keadilan selektif atau pilih-pilih".

Ketua Jaksa ICC, Karim Khan menyampaikan pada Februari, dia membuka sebuah penyelidikan kejahatan perang sebagai respons atas invasi Rusia di Ukraina. Walaupun itu belum ditandatangani, Ukraina sebelumnya menyetujui penyelidikan pada 2013 termasuk pencaplokan Krimea oleh Rusia.

ICC akan menerbitkan surat penangkapan jika jaksa penuntut bisa menunjukkan "alasan yang masuk akal" untuk meyakini telah dilakukan kejahatan perang. Tapi ada kesempatan kecil Rusia akan patuh dan ICC tidak bisa menyidangkan seseorang in absentia.

Selain ICC, dugaan kejahatan perang Rusia ini bisa juga dibawa ke pengadilan khusus yang dibentuk sekelompok negara. Pengadilan Nuremberg dibentuk AS, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet untuk mengadili pemimpin Nazi setelah Perang Dunia II.

Bisa juga dibentuk pengadilan khusus seperti pengadilan yang didukung PBB untuk Sierra Leone, yang dibentuk pada 2002 untuk mengadili pelaku kekejaman yang dilakukan selama perang sipil di negara itu pada 1996, juga pengadilan yang dibentuk untuk mengadili kejahatan perang selama perang Balkan pada awal 1990-an dan juga genosida Rwanda pada 1994.

Akan lebih mudah untuk menuntut Putin atas kejahatan agresi setelah dia mengobarkan perang tanpa alasan melawan negara berdaulat lainnya. Mahkamah Internasional tidak memiliki yurisdiksi atas Rusia untuk kejahatan agresi karena Rusia bukan penandatangan.

Bulan lalu puluhan pengacara dan politikus ternama, termasuk Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, dan mantan Perdana Menteri Inggris, Gordon Brown, meluncurkan kampanye untuk membentuk pengadilan khusus untuk mengadili Rusia atas kejahatan agresi di Ukraina.

Kemungkinan bertahun-tahun.

Pengadilan pidana internasional untuk bekas Yugoslavia mendakwa kepala negara pertamanya, presiden Yugoslavia saat itu, Slobodan Milosevic, pada tahun 1999 dan menahannya pada tahun 2001. Pengadilannya dimulai pada tahun 2002 dan sedang berlangsung ketika dia meninggal di Den Haag pada tahun 2006 .

Charles Taylor, mantan presiden Liberia, dinyatakan bersalah membantu dan bersekongkol dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan karena mendukung pemberontak yang melakukan kekejaman setelah empat tahun sidang di pengadilan khusus Sierra Leone di Den Haag.

Berapa lama penuntutan berlangsung?

Kemungkinan bertahun-tahun.

ICC mendakwa kepala negara pertama yaitu presiden Yugoslavia, Slobodan Milosevic, pada tahun 1999. Slobodan Milosevoc ditahan pada tahun 2001.

Proses persidangan Milosevic dimulai pada tahun 2002 dan sedang berlangsung ketika dia meninggal di Den Haag pada tahun 2006 .

Charles Taylor, mantan presiden Liberia, dinyatakan bersalah membantu dan bersekongkol dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan karena mendukung pemberontak yang melakukan kekejaman setelah empat tahun sidang di pengadilan khusus Sierra Leone di Den Haag.