Buldoser Jadi Alat Politik Penghancur Rumah Muslim India

Merdeka.com - Buldoser, diciptakan 100 tahun lalu, telah digunakan di seluruh dunia untuk membangun rumah, perkantoran, jalan, dan infrastruktur lainnya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, buldoser menjadi senjata di tangan pemerintah nasionalis Hindu Partai Bharatiya Janata (BJP) di India untuk menghancurkan rumah dan mata pencaharian minoritas Muslim.

Minggu lalu, pihak berwenang di kota Prayagraj (sebelumnya disebut Allahabad) menghancurkan rumah aktivis politik Javed Mohammad dengan dalih bangunan ilegal, namun klaim ini dibantah keluarga.

Para pengkritik mengatakan alasan sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan legalitas atau izin bangunan, tapi sebagai bentuk hukuman bagi Javed karena sangat vokal mengkritik pemerintah.

Sehari sebelum penggusuran itu, polisi menangkap Javed atas tuduhan menjadi dalang unjuk rasa berujung ricuh yang dilakukan komunitas Muslim menentang penghinaan terhadap Nabi Muhammad yang dilontarkan politikus BJP Nupur Sharma. Nupur Sharma telah dipecat sebagai juru bicara partai, tapi para demonstran menuntut dia ditangkap karena komentarnya yang menyinggung.

Penggusuran rumah Javed menuai kritik di India dan menjadi berita utama di seluruh dunia. Para mantan hakim dan pengacara ternama di India menulis surat kepada ketua mahkamah agung mengatakan penggunaan buldoser merupakan "pelanggaran supremasi hukum yang tidak bisa diterima" dan mendesak pengadilan bertindak menentang "kekerasan dan penindasan terhadap warga Muslim", seperti dikutip dari BBC, Selasa (21/6).

Dalam tulisan kolomnya yang tegas di koran Indian Express, mantan menteri federal Kapil Sibal menulis "buldoser tidak ada sangkut pautnya dengan bangunan ilegal, tapi berkaitan dengan siapa saya dan apa yang saya bela".

"Itu berkaitan dengan apa yang saya sampaikan di hadapan publik. Berkaitan dengan kepercayaan saya, masyarakat saya, keberadaan saya, agama saya. Ada kaitannya dengan perbedaan pendapat saya. Ketika sebuah buldoser meratakan rumah saya, itu tidak hanya menghancurkan struktur yang saya bangun, tapi keberanian saya untuk bersuara."

Penggunaan buldoser ini juga telah digugat di Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung menyatakan penggunaannya harus berlandaskan hukum.

Alat kampanye

Awal tahun ini, saat pemilihan majelis umum, buldoser digunakan sebagai simbol oleh Kepala Menteri Uttar Pradesh, Yogi Adityanath saat berkampanye. Para pendukungnya membawa miniatur buldoser berwarna kuning.

Mereka meneriakkan "woh bulldozerwala baba phir se aayega (bapak buldoser itu akan kembali)".

Di berbagai kota, buldoser terparkir di lokasi kampanye Yogi Adityanath. Dan setelah dia menang, ada pawai buldoser di depan gedung majelis negara bagian Uttar Pradesh untuk merayakan kemenangan Adityanath.

Jurnalis senior India, Alok Joshi mengatakan, Adityanath pertama kali memerintahkan penggunaan buldoser dua tahun lalu sebagai hukuman untuk kriminal terkenal Vikas Dubey, yang dituduh membunuh delapan anggota polisi, dan politikus yang juga seorang gangster, Mukhtar Ansari.

Video penggusuran rumah Vikas Dubey dan Mukhtar Ansari diputar di televisi nasional dan pemerintah mendapat pujian dari warga karena tindakan tegasnya terhadap dua kriminal tersebut.

"Tapi sekarang itu digunakan sebagai taktik untuk mengintimidasi oposisi dan pengkritik pemerintah, khususnya Muslim," kata Joshi.

Joshi mengatakan, penggunaan buldoser boleh jadi mendapat kecaman dari dunia internasional, tapi hal berdampak besar bagi karier politik Adityanath dan bahkan didukung Perdana Menteri Narendra Modi.

Saat berkunjung ke Uttar Pradesh pada Desember tahun lalu, PM Modi mengatakan: "Ketika buldoser itu menggilas para mafia, menggilas bangunan ilegal, tapi orang yang memeliharanya juga merasakan sakit."

Setelah pernyataan Modi, buldoser digunakan untuk menghancurkan rumah, toko, dan tempat usaha warga Muslim di negara bagian Madhya Pradesh dan ibu kota India, Delhi.

"Tidak ada perintah pengadilan yang menyebutkan penggusuran rumah seseorang, bahkan walaupun mereka melakukan kejahatan dan bahkan setelah mereka divonis. Jadi ketika pihak berwenang mengirim buldoser, itu pada dasarnya membawa pesan politik - siapapun yang memprotes kami akan dibuldoser," jelas Joshi.