Cegah jemaah haji jalur Filipina, pemerintah utus tim ke Manila

Merdeka.com - Melihat indikasi adanya ratusan warga negara asing yang lolos melaksanakan ibadah haji melalui Filipina dengan menggunakan paspor negara tersebut secara ilegal, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengutus tim khusus ke Manila. Tim khusus ini diutus guna mengantisipasi adanya insiden serupa dengan kasus 177 WNI calon haji yang ditahan pihak imigrasi Filipina.

Para jemaah haji tersebut diduga asal Indonesia dan Malaysia. Diperkirakan rombongan akan tiba di Manila dari Arab Saudi pada periode 18 hingga 30 September mendatang.

Untuk mengantisipasi hal ini, maka tim khusus yang dipimpin Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal diutus ke Manila. Tim khusus ini nantinya akan melakukan persiapan dengan otoritas terkait di Filipina.

Sejak kemarin, tim telah melakukan pertemuan maraton dengan satgas yang dibentuk pemerintah Filipina untuk menangani masalah tersebut. Dalam pertemuan itu, tim Kemlu menekankan agar penanganan 177 calon haji sebelumnya dijadikan pelajaran, guna mempercepat proses penanganan dengan tetap mengedepankan perlakuan yang bermartabat kepada para jemaah haji.

Pihak Indonesia juga menekankan kembali pandangan Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte bahwa para jemaah haji tersebut adalah korban. Pandangan Indonesia tersebut dibenarkan oleh Satgas yang dipimpin langsung oleh Kementerian Kehakiman Filipina dan beranggotakan seluruh instansi terkait, seperti dikutip dari laporan tertulis Kemlu yang diterima merdeka.com, Kamis (15/9).

Dari pertemuan tersebut, ada alur yang disepakati dalam upaya penanganan jemaah yang tiba di Manila. Diharapkan dengan alur yang disepakati, para jamaah haji dapat dipulangkan ke tanah air secepat mungkin.

"Pihak Filipina juga sudah mengakomodir semua concern kita. Sebaliknya kita juga sudah mencatat kepentingan dan harapan mereka," ujar Iqbal melalui pesan singkat.

Tim Kemlu nantinya akan mengkoordinasikan pengiriman tim perbantuan teknis untuk mempercepat proses. Selain dari Kemlu, tim pemerintah Indonesia ini juga terdiri dari Kementerian Hukuma dan HAM khususnya bagian imigrasi, Polri dan Kementerian Agama.

Rombongan awal pemulangan jemaah haji Filipina direncanakan akan tiba di Manila pada (19/9) dalam 3 kloter yang membawa 1049 jemaah haji. Dari jumlah tersebut terdapat indikasi adanya ratusan WN Asing menggunakan paspor Filipina, termasuk dari Indonesia.

Pemerintah di bawah koordinasi Kemlu akan memastikan bahwa para jemaah haji Indonesia yang kembali melalui Manila dapat diproses secara cepat sehingga dapat dideportasi dalam waktu yg tidak terlalu lama.

Menlu Retno terus melakukan komunikasi dengan mitranya Menlu Filipina untuk memastikan proses tersebut dapat ditangani dengan baik. Menlu Retno juga telah meminta Duta Besar RI di Manila memimpin langsung penanganan para WNI tersebut. (mdk/pan)