China hukum lebih dari 182 ribu pejabat terlibat korupsi
Merdeka.com - Partai Komunis China, yang berkuasa, telah menjatuhkan hukuman kepada lebih dari 182 ribu pejabat pada 2013 dalam gerakan menumpas korupsi.
Huang Shuxian, seorang wakil kepala Komisi Pusat untuk Pengawasan Disiplin Partai Komunis, mengatakan petugas pemberantas korupsi di seantero China sepanjang 2013 menerima lebih dari 1,95 juta kasus dugaan korupsi dan setuju mengusut 172.532 perkara, seperti dilansir surat kabar the News International, Jumat (10/1).
Huang mengatakan sebagai hasilnya, 182.038 pejabat dijatuhi hukuman disipliner, yang bervariasi mulai dari sekadar peringatan hingga pemecatan dari partai atau bahkan lebih buruk lagi.
-
Apa saja bentuk sanksi hukum? Saknsi yang dilakukan dari norma hukum bersifat tegas serta nyata, bisa berupa denda dengan nominal tertentu hingga penjara dalam waktu tertentu pula.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Apa pasal yang dikenakan pada pelaku? Para pelaku terjerat pasal penganiayaan dan pencabulan anak yakni pasal 76 C dan Pasal 80 ayat 3 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp3 miliar.
-
Bagaimana hukuman diberikan pada anggota TNI? 'Kalau dia melanggar kita hukum. Ada aturannya,' imbuh Agus.
-
Bagaimana orangtua itu memberikan hukuman? 'Aku adalah pembully. Bunyikan klakson jika Anda benci pembully,' demikian tulisan yang nampak pada papan.
-
Siapa yang dijatuhi hukuman penjara? Pada tanggal 19 Desember 2024, Dominique Pelicot yang berusia 72 tahun dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun karena telah membius istrinya, Gisle Pelicot, dan membiarkan lebih dari 50 pria memperkosanya selama hampir sepuluh tahun.
"Otoritas disiplin pada semua tingka, menegakkan hukuman terhadap mereka yang melakukan korupsi," kata dia.
Pemimpin Partai Komunis juga Presiden China, Xi Jinping, mengambil sikap keras yang banyak dipublikasikan terhadap pelaku korupsi sejak berkuasa sekitar setahun lalu, dan memperingatkan bahwa korupsi bisa menghancurkan partai.
Korupsi menimbulkan kemarahan di masyarakat luas dan Xi berjanji untuk menurunkan pejabat level atas dengan sebutan 'macan' bersama dengan pejabat level bawah atau 'lalat' untuk menjaga kemurnian organisasi.
Di saat yang sama, Xi juga melancarkan sebuah langkah penghematan, termasuk pembatasan jamuan makan dan larangan pemberian hadiah.
Sejauh ini, setidaknya 19 pejabat pada tingkat wakil menteri atau diatasnya telah dihukum sejak November 2013, termasuk kepala badan pemantau aset, Jiang Jiemin, dan mantan wakil menteri keamanan umum Li Dongsheng.
Namun para kritikus melihat tidak ada langkah sistematis yang dilakukan untuk mengatasi korupsi yang sudah merajalela tersebut. (mdk/fas)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Total ada 1.385 orang yang terdiri dari, pejabat negara hingga pihak swasta yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2004-2022.
Baca SelengkapnyaSebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat
Baca SelengkapnyaPerlu ada evaluasi total karena banyak perjabat Indonesia yang terjerat korupsi
Baca SelengkapnyaUntuk 78 pegawai KPK dikenakan sanksi berat berupa permintaan maaf secara langsung dan terbuka
Baca SelengkapnyaMeski laporan kekerasan dalam dunia kerja tinggi, kurang dari 5 persen kasus berujung penuntutan.
Baca SelengkapnyaDewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan hasil kinerjanya selama lima tahun menjabat sejak tahun 2019.
Baca SelengkapnyaTernyata, sikap tegas Kim bukan kali ini saja. Sebelumnya, Kim bahkan pernah mengeksekusi kerabat sendiri.
Baca SelengkapnyaSebanyak 28 personel Polda Metro Jaya dipecat tidak dengan hormat (PTDH) akibat sejumlah pelanggaran yang dilakukan.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengatakan, pihaknya menerima 3.593 laporan masyarakat terkait pengawasan perilaku hakim dan investigasi.
Baca Selengkapnya13 personel Polda NTT dihukum pemecatan karena terbukti terlibat asusila
Baca SelengkapnyaPermintaan maaf tersebut dibacakan langsung oleh para pegawai yang dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Baca SelengkapnyaKepolisian Daerah Maluku Utara mengatakan sebanyak 160 kasus pelanggaran terjadi yang dilakukan oknum polisi sepanjang tahun 2023.
Baca Selengkapnya