China ngotot di Laut China Selatan, Filipina bakal demo sebulan
Merdeka.com - China yang tengah melakukan pembangunan besar-besaran di Kepulauan Spratly, kali ini akan mendapat pertentangan dari Filipina. Kelompok pendukung kebebasan Laut China Selatan (KAI), malahan bakal melakukan protes selama sebulan di pulau sengketa tersebut.
Dilansir dari Reuters, Kamis (21/1), Ketua KAI, Vera Joy Ban-eg, mengatakan kelompoknya sedang merencanakan perjalanan kedua ke pulau buatan China tersebut.
"Kami akan menghabiskan waktu sebulan untuk mengunjungi sedikit kepulauan kami di Spratly. Kami akan mengajak seluruh pendukung kami untuk memperjuangkan wilayah kami tersebut," ujar Vera.
-
Siapa yang prihatin tentang konflik Laut China Selatan? Para menteri luar negeri di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) pada Sabtu, 30 Desember 2023 menyatakan keprihatinan mereka atas meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan.
-
Siapa yang mendukung kedaulatan laut Filipina? Meski visi kedaulatan kelautan mereka didukung oleh kebijakan seperti The National Security Policy dan National Security Strategy untuk menjamin 24/7 Maritime Domain Awareness, namun pada implementasinya sungguh cukup berbeda (Batongbacal, 2021).
-
Apa yang ditemukan di Laut China Selatan? Dua kapal ini berasal dari masa Dinasti Ming, yang berkuasa di China dari tahun 1368-1644. Dua bangkai kapal kuno ditemukan di kedalaman sekitar 1.500 meter di Laut China Selatan.
-
Siapa yang memprotes kejadian tersebut? Diketahui, terekam video yang beredar di media sosial salah satu pendukung mengacungkan tiga jari saat debat capres berlangsung. Hal tersebut pun menuai protes dari pihak 02 yakni Grace Natalie.
-
Apa yang terjadi di Pesisir Selatan? Sebanyak 23 orang korban banjir dan lonsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
-
Kenapa Laut Cina Selatan menjadi sorotan dunia? Teritorial LCS merupakan kawasan perairan yang menjadi sorotan tidak hanya di level Asia, namun juga dunia khususnya negara-negara Barat yang memiliki kepentingan ekonomi dan keamanan.
Pramugari rayakan bandara baru di Laut China Selatan ©Xinhua
Vera mengungkapkan rencananya tersebut saat Negeri Tirai Bambu itu membuka Kepulauan Spratly untuk para turis dalam rangka uji coba landasan pacu yang baru.
Pada Desember lalu, sekitar 50 demonstran asal Filipina melakukan perjalanan selama tiga hari ke Pulau Thitu. Mayoritas dari para pengunjuk rasa adalah pelajar.
Pulau Thitu merupakan satu dari sembilan pulau yang diklaim Filipina.
China sendiri membangun Kepulauan Spratly di perairan Laut China Selatan yang memiliki banyak kekayaan alam. WIlayah yang pembangunan pulau buatan Beijing itu merupakan wilayah yang disengketakan oleh Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, Taiwan, dan Filipina. (mdk/ard)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aksi Manila ini sering memicu konflik terbuka dengan penjaga pantai China.
Baca SelengkapnyaKonflik Laut China Selatan kembali memanas. Kapal China Coast Guard menembakkan meriam air dan memblokade kapal Filipina.
Baca SelengkapnyaMiliter Filipina dan China kembali memanas di Laut China Selatan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Filipina.
Baca SelengkapnyaVietnam menggelar penyelidikan terhadap panitia tur konser Blackpink di negara itu setelah ada kritikan dari fans.
Baca SelengkapnyaChina benar-benar nekat membangun pangkalan udara di sana.
Baca SelengkapnyaPeristiwa pengusiran ini terjadi di Laut Natuna Utara, pada Senin (21/10).
Baca SelengkapnyaKapal penjaga pantai China menyenggol bagian belakang hingga sisi kanan kapal Filipina.
Baca SelengkapnyaKetegangan ini membuat Korsel memerintahkan seluruh warganya di dua pulau terpencil untuk mengungsi ke tempat perlindungan bom.
Baca SelengkapnyaTema debat berkaitan dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik.
Baca SelengkapnyaSekelompok anjing laut itu tampak menghadang mobil polisi antihuru-hara yang sibuk menangani aksi unjuk rasa nelayan.
Baca SelengkapnyaKasal menilai Presiden Prabowo berupaya mencegah segala bentuk pertikaian di kawasan, dengan tetap menjunjung tinggi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Baca Selengkapnya