China Undang Influencer Asing untuk Sebar Propaganda & Tutupi Pelanggaran HAM Uighur

Merdeka.com - Partai Komunis China (CCP) memanfaatkan influencer asing untuk menyebarkan propaganda global dengan tujuan menutupi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di wilayah Xinjiang, menurut sebuah laporan lembaga pemikir Australia.

Pemerintah China mengundang konten kreator luar negeri yang memiliki banyak pengguna di media sosial dalam tur yang didukung negara di wilayah otonomi Xinjiang dan memperkuat video dan konten lain yang mendukung “narasi pro-CCP,” menurut laporan Australian Strategic Policy Institute (ASPI).

Dalam laporan yang dirilis pada Selasa tersebut, lembaga pemikir yang berbasis di Canberra ini menyampaikan pihaknya mengidentifikasi sedikitnya 546 unggahan oleh akun media sosial yang dikendalikan pemerintah China yang mempromosikan konten terkait Xinjiang yang dibuat oleh 13 influencer asing.

Unggahan tersebut, dari Januari 2020 dan Agustus 2021, termasuk video yang menggambarkan “citra kehidupan yang sepenuhnya positif di Xinjiang” dengan fokus pada kuliner, budaya, dan infrastruktur di kawasan itu, serta video yang lebih “politis” yang membantah tuduhan penahanan massal dan kerja paksa.

“Konten itu secara luas berusaha untuk menghilangkan prasangka pelaporan media Barat dan penelitian akademis, menyangkal pernyataan pemerintah asing dan melawan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas di Xinjiang,” jelas lembaga tersebut, dikutip dari Al Jazeera, Rabu (15/12).

“Seringkali, konten semacam itu kemudian dipromosikan oleh media partai-negara dan akun diplomatik di seluruh jaringan media sosial internasional utama dan dalam pengarahan Kementerian Luar Negeri. Tren ini sangat menonjol mengingat kesulitan yang dihadapi oleh jurnalis yang meliput di Xinjiang.”

Zhang Heqing, atase budaya di Kedutaan Besar China di Islamabad, adalah sangat produktif membagikan konten influencer asing, mempromosikannya setidaknya 56 kali, menurut laporan itu.

Laporan tersebut, berjudul “Borrowing mouths to speak on Xinjiang”, mengatakan strategi itu selaras dengan seruan Presiden China Xi Jinping awal tahun ini untuk “tidak pernah berhenti memperluas lingkaran pertemanan kita yang memahami China dan berteman dengan China di arena opini publik internasional”.

“Dengan memanfaatkan popularitas influencer media asing di China, aparat propaganda negara China dapat mengemas pesan mereka melalui suara-suara yang berpotensi lebih persuasif dalam upaya untuk menetralisir pelaporan kritis tentang pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan menggambarkan citra yang lebih positif di wilayah tersebut,” jelas ASPI,

“Pada gilirannya, para influencer media sosial asing itu mungkin mempromosikan konten terkait Xinjiang mereka di konferensi MOFA, dibagikan secara silang di platform media sosial yang berbasis di AS dan dirujuk dalam artikel media partai-negara berbahasa Inggris, mengembangkan profil mereka dan berpotensi menawarkan peluang baru untuk monetisasi dan membangun audiens.”

Rekomendasi ASPI

ASPI merekomendasikan perusahaan media sosial “membuat dan menerapkan kebijakan dengan lebih baik untuk mengidentifikasi akun yang terkait dengan negara, atau konten yang difasilitasi langsung oleh negara— kebijakan yang harus diterapkan secara global”.

Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Michelle Bachelet mengatakan pada Jumat, pihaknya sedang bersiap untuk merilis penilaiannya tentang kondisi di Xinjiang dalam beberapa pekan ke depan, setelah upayanya untuk berkunjung ke Xinjiang gagal.

Pengumuman itu muncul ketika Pengadilan Uighur, sebuah pengadilan tidak resmi tanpa kekuatan penegakan yang berbasis di Inggris, mengatakan pihaknya “puas tanpa keraguan” bahwa Beijing bertanggung jawab atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah tersebut.

Beijing berdalih "pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan" dibangun untuk memerangi ekstremisme kekerasan dan memberantas kemiskinan.

Juru Bicara Menteri Luar Negeri China, Hua Chunying di Twitter menuduh ASPI sebagai lembaga yang didanai pemerintah dan mengatakan orang harus berpikir soal "uang" untuk memahami mengapa ASPI menerbitkan "begitu banyak laporan palsu tentang China".

Laporan Bias?

Vloger asal Kanada, Daniel Dumbrill, yang disebutkan dalam laporan ASPI, mengatakan kepada Al Jazeera, lembaga pemikir memiliki konflik kepentingan yang lebih signifikan daripada orang-orang yang menjadi perhatiannya.

“Jika posisi mereka bermasalah, konten saya telah dibagikan kembali oleh pejabat pemerintah, itu membantu lebih menekankan poin saya tentang ASPI, yang tidak hanya laporannya dibagikan kembali dan digunakan oleh pemerintah, yang tidak hanya berpartisipasi dalam panel pemerintahm tetapi didanai oleh pemerintah dan kompleks industri militer untuk memulainya, yang merupakan masalah yang secara signifikan lebih bermasalah dan sarat konflik kepentingan,” jelasnya.

“Mengakui ini adalah langkah pertama yang berharga untuk kemudian memeriksa dan mencocokkan mengapa banyak laporan mereka tidak jujur, bias, dan tidak lengkap, karena tentu saja, sponsor mereka menjadi penerima manfaat dari pekerjaan yang mereka sponsori itu bukan kebetulan belaka.” (mdk/pan)