CIA rilis dokumen kondisi di Indonesia usai G30S PKI

Merdeka.com - Badan Intelijen Amerika Serikat (CIA) kembali merilis laporan-laporan rahasia misi mereka dari seluruh dunia, salah satunya mengenai arsip-arsip seputar Gerakan Tiga Puluh September (Gestok) di Indonesia. CIA ternyata sangat menaruh perhatian pada apa yang terjadi di Indonesia setelah peristiwa maut tersebut.

Setiap detil peristiwa seputar perkembangan gerakan komunis atau angkatan darat dilaporkan dengan detil dari stasiun CIA di Jakarta.

Dalam laporan tertanggal 6 Oktober 1965, Presiden Soekarno tengah melakukan rapat dengan para menterinya di Istana Bogor. Rapat itu digelar setelah jenazah Pahlawan Revolusi yang dibuang telah dievakuasi menuju Taman Makam Pahlawan (TMP) di Kalibata, Jakarta.

"Kedutaan AS di Djakarta meyakini Soekarno harus mengembalikan kepercayaan publik untuk mengatasi popularitas Mayor Jenderal Soeharto yang terus meningkat," tulis dokumen itu.

Di saat bersamaan, CIA menulis kalangan militer khawatir Bung Karno akan mencopot dan mengganti Soeharto, dan menggantinya dengan jenderal yang simpati pada komunis. Penolakan sudah diungkap secara terang-terangan oleh Panglima Siliwangi, Mayjen Adie yang ingin PKI dibubarkan.

CIA mencium adanya peningkatan pengamanan di Istana Bogor. Sejumlah tentara loyalis Soeharto juga dilaporkan telah mengepung istana tersebut.

"Kedutaan AS yakin pasukan Soeharto diizinkan masuk oleh Soekarno dengan tawaran merekam pernyataannya."

Sayangnya, kejadian yang terperinci soal kejadian tersebut disensor. Hanya dilanjutkan dua koran komunis diizinkan kembali terbit. Sebelumnya, sejak Gestok berlangsung, hanya dua koran milik Angkatan Darat saja yang boleh beredar di masyarakat.

Kemudian pada tertanggal 12 November 1965, CIA menyebut Soekarno tengah berusaha mengembalikan kekuasaannya pasca-Gestok PKI. Salah satunya dengan menguasai media informasi. Namun, Angkatan Darat justru menguasai Radio Republik Indonesia.

Pers anti-PKI juga mulai menurunkan intonasi pemberitaannya mengenai Gestok. Sementara, regulasi pemberitaan dikembalikan Angkatan Darat kepada Menteri Informasi Achmadi, beberapa hari sebelumnya.

"Menteri (Luar Negeri) Subandrio muncul untuk meyakinkan publik. Salah satu utusannya menyatakan ke Kedutaan AS bahwa tidak akan terjadi perubahan atas kebijakan luar negeri Indonesia."

Beberapa kebijakan itu antara lain politik anti-neokolonialisme dan melanjutkan kerja sama perdagangan dengan Komunis China. Sementara, warga sipil anti-komunis bingung atas pernyataan Soekarno yang tetap mendukung PKI.

"Mereka menunggu seperti apa reaksi Angkatan Darat," tutup laporan itu.

Akhirnya seperti diketahui, sejak Soeharto mengumumkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), Soekarno telah resmi dilengserkan. Sejak itu pula, era pemerintahan Orde Baru berdiri.