Cuci tangan Korut atas kematian Kim Jong-nam, salahkan AS & Korsel

Merdeka.com - Korea Utara (Korut) rupanya ingin mencuci tangan mereka atas kasus pembunuhan kakak tiri pimpinan mereka, Kim Jong-nam. Negara komunis tersebut menuding dua musuh utamanya, yakni Amerika Serikat dan Korea Selatan, berada di balik kasus yang mengegerkan dunia.

Dalam sebuah konferensi pers, wakil duta besar Korut untuk PBB, Kim In-ryong, menyebutkan memiliki bukti keterlibatan dua negara tersebut hingga membuat Jong-nam tewas di Malaysia. Apalagi, kematiannya disebabkan oleh senjata pemusnah massal bernama VX nerve agent.

"Dari A sampai Z, kasus ini merupakan produk terburu-buru pemerintah Amerika Serikat dan Korea Selatan," kata In-ryong sembarii menambahkan kedua negara itu mencoba menjelek-jelekkan sistem pemerintahan yang berlaku di negaranya.

Dia menambahkan, tuduhan itu dilakukan karena kedua negara tersebut langsung menyebarluaskan identitas jenazah tersebut meski belum diumumkan secara resmi. Tak hanya itu, mereka juga terburu-buru menuduh negaranya terlibat.

Dubes melanjutkan, AS merupakan satu dari sedikit negara yang bisa memproduksi VX dan menyimpan senjata kimia mematikan itu di Korsel, yang kemudian dipakai agen-agen rahasia kedua negara untuk membunuh Jong-nam.

"Ini adalah tujuan akhir Amerika Serikat untuk menggiring pandangan internasional terhadap DPRK (Republik Demokratik Rakyat Korea)," sahutnya lagu, dan menyebut tindakan itu sebagai upaya provokatif mendorong perang nuklir terhadap negaranya.

Atas kejadian itu, Dubes In-ryong menyebut negerinya akan melanjutkan meningkatkan pertahanannya dalam menghadapi serangan pasukan nuklir.

Sebelumnya, Korut juga menuding Malaysia sengaja memperburuk keadaan menghadapi kematian Jong-nam. Kantor berita Korut menulis negeri Jiran sempat menyebut tewasnya Jong-nam akibat serangan jantung, namun diubah karena desakan Korsel.

"Apa yang menjadi perhatian serius adalah kenyataan tindakan tidak adil yang dilakukan pihak Malaysia bertepatan dengan paket konspirasi anti-DPRK yang diluncurkan pemerintah Korea Selatan," tulis KCNA.