Curahan hati Suu Kyi soal Rohingya di tengah badai kritik

Merdeka.com - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi mengaku terus mengikuti krisis etnis Rohingya. Saat ini sudah ada ratusan ribu Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh melalui laut dan berjalan kaki. Mereka menghindari penyiksaan di Rakhine Utara yang terjadi sejak Agustus 2017.

Suu Kyi yang meraih Nobel Perdamaian dituduh lalai untuk membicarakan mengenai kekerasan terhadap etnis Rohingya. Gelarnya menarik perhatian dunia. Suu Kyi dianggap prodemokrasi dan fokus pada hak asasi manusia di Myanmar.

"Burma adalah negara dengan banyak etnis dan kepercayaan. Di masa depan bisa mendirikan semangat persatuan sejati. Akhir tujuan kita adalah menciptakan dunia yang bebas dari orang-orang terlantar, tunawisma dan orang-orang yang tidak berdaya, dunia di mana setiap sudut merupakan tempat perlindungan yang sebenarnya di mana penghuninya akan memiliki kebebasan dan kemampuan untuk hidup dengan damai," kata Suu Kyi, dilansir dari BBC.

Sejak awal 1990an sampai akhirnya dibebaskan dari tahanan pada tahun 2010, dia adalah simbol pemberani menentang kediktatoran militer.

Saat kasus Rohingya muncul, Suu kyi berusaha meyakinkan masyarakat dunia dan berjanji komitmen pada hak asasi manusia serta nilai demokrasi. Namun para pengkritik tetap menuduhnya selalu diam. Tuduhan tersebut juga diungkapkan oleh menteri senior Inggris.

"Terus terang, saya berharap dia menjadi pemimpin yang bermoral mengenai masalah ini. Tapi dia belum benar-benar membicarakannya sama sekali," kata menteri tersebut.

Berita tentang etnis Rohingya semakin menyebar dalam pemberitaan di seluruh dunia. Dan sudah didengar sampai badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berbicara dengan wartawan BBC, Suu Kyi menyesali krisis Rohingya yang masih berlanjut sampai saat ini. Dia membantah adanya pembersihan umat muslim.

"Orang-orang muslim menjadi target, tapi umat Buddha juga mengalami kekerasan. Inilah ketakutan yang menjadi penyebab semua masalah ini," tutur Suu Kyi.

Dia juga mengaku pemerintah ikut turun tangan dalam upaya mengakhiri kekerasan tersebut.

"Beginilah hasil dari penderitaan kita di bawah rezim diktator. Saya pikir bahwa jika Anda hidup di bawah kediktatoran selama bertahun-tahun yang tidak suka saling percaya satu sama lain, semua kediktatoran menimbulkan ketidakpercayaan," jelas Suu Kyi.

Pada bulan November, Suu Kyi dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi kembali menang pemilu. Sayangnya, etnis Rohingya tidak diizinkan mengikuti pemilu. Dan tidak ada pemungutan suara di tujuh wilayah yang menjadi konflik etnis tersebut.

Menanggapi pernyataan tersebut, Suu Kyi mengaku saat itu suara masih dihitung.

"Prasangka tidak mudah dihapus dan kebencian tidak akan bisa dilepas dengan mudah. Saya yakin sebagian besar masyarakat menginginkan perdamaian, mereka tidak ingin hidup dalam kebencian dan ketakutan," kata Suu Kyi.

Kini dia memiliki beban tanggung jawab sebagai pemerintah. Dia harus bisa membuktikan kalau dia bersedia mengatasi masalah saat ini. Namun posisinya kini terbilang canggung.

Suu Kyi membuat sebagian besar keputusan yang penting. Namun militer tetap memegang kendali pada tiga kementerian, yaitu dalam negeri, pertahanan dan perbatasan, termasuk mengendalikan polisi.

Militer adalah kekuatan sesungguhnya di negara bagian Rakhine utara, di sepanjang perbatasan dengan Bangladesh.

Suu Kyi hanya memiliki sedikit kendali di Myanmar. Jika dia mendukung Rohingya, sudah pasti akan menimbulkan reaksi marah dari nasionalis Buddha dan pejabat militer. Belum lagi masyarakat yang hanya memiliki sedikit rasa simpati terhadap Rohingya.

Lalu pada 2016, krisis Rohingya meningkat. Beberapa pejabat pemerintah menuduh kelompok militan Rohingya menewaskan sembilan polisi Myanmar dalam serangan terkoordinasi di dekat Maungdaw.

Akhirnya, pihak Myanmar melakukan operasi keamanan besar-besaran. Menurut aktivis Rohingya, ada lebih dari 100 orang yang tewas dalam operasi keamanan tersebut.

Suu Kyi sempat menghindari wartawan dan konferensi pers. Namun saat dipaksa menemui mereka, dia mengatakan militer di Rakhine beroperasi sesuai dengan peraturan hukum. Namun hanya sedikit yang percaya kalau hal itu benar terjadi.

Suu Kyi sudah banyak melewatkan beberapa kesempatan untuk berbicara secara terbuka mengenai masalah ini. Seperti tak hadir saat Majelis Umum PBB di New York pada bulan September yang lalu. Saat itu dia mengaku ada yang memutarbalikkan fakta krisis Rohingya, dan menjadi kesalahan informasi.

"Kami memastikan semua orang di negara kita berhak mendapat hak yang baik. Dan bukan hanya pertahanan politik tapi juga sosial dan kemanusiaan," kata Suu Kyi.

Namun komentarnya bertentangan dengan pengamat di lapangan. Menurutnya, seluruh populasi pengungsi yang hampir satu juta orang memerlukan bantuan makanan.

Pada bulan yang sama, Suu Kyi mengaku merasa simpati yang paling dalam atas penderitaan semua orang dalam konflik tersebut. Dan Myanmar berkomitmen melakukan kegiatan sosial secara terus-menerus untuk semua masyarakat di negara ini.

Sejak saat itu, negara-negara di dunia langsung memprotes sikap Suu Kyi pada Rohingya yang tak sesuai dengan ucapannya.

Kini Suu Kyi gagal mengakhiri kekejaman militer atau tuduhan pembersihan etnis yang selalu diucapkan negara lain dan kelompok-kelompok seperti Amnesty International.

Tekanan terus bertambah. Politikus AS Bill Richardson, mengundurkan diri dari panel penasihat Myanmar yang dibentuk oleh Suu Kyi untuk menangani krisis kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine. Richardson mengaku kecewa dengan segala kebijakan dibuat Suu Kyi.

Richardson menilai Suu Kyi sebagai sosok pemimpin yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi. Bahkan Suu Kyi tampak sama sekali tidak peduli dengan krisis yang dialami oleh penduduk Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh.

"Pada pertemuan pertama panel ini, saya sangat terkejut karena melihat Suu Kyi yang sangat meremehkan media, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kelompok HAM, dan organisasi internasional lainnya yang peduli terhadap krisis tersebut," tulis Richardson dalam surat pengunduran dirinya, dikutip dari laman the Guardian, Jumat (26/1).

"Saya juga melihat ketidaktulusan Suu Kyi terkait isu krisis kemanusiaan yang sedang didiskusikan," tambahnya.