Dakwaan Baru Bagi Aung San Suu Kyi: Melanggar Aturan Pembatasan Covid-19

Merdeka.com - Polisi di Myanmar mengajukan dakwaan baru terhadap pemimpin yang digulingkan, Aung San Suu Kyi. Hal ini disampaikan kuasa hukumnya, Khin Maung Zaw usai bertemu hakim di pengadilan di Naypyitaw pada Selasa. Dakwaan baru diajukan saat otoritas militer meningkatkan tindakan kerasnya kepada oposisi.

Suu Kyi, yang ditangkap pada 1 Februari, sebelumnya telah didakwa kasus kepemilikan ilegal alat radio komunikasi atau walkie talkie. Dakwaan baru menuduh peraih Nobel Perdamaian ini melanggar UU yang digunakan untuk mempersekusi orang yang melanggar pembatasan virus corona.

Dakwaan baru ini terancam hukuman maksimal tiga tahun penjara. Status dakwaan kedua, apakah telah diterima untuk diproses tidak jelas. Namun, perubahan KUHP yang diberlakukan junta pekan lalu dapat memungkinkan Suu Kyi ditahan tanpa batas waktu, bahkan jika dia belum secara resmi dituntut oleh pengadilan.

Manuver hukum itu dilakukan dua pekan setelah militer melakukan kudeta. Sejak kudeta, junta telah meningkatkan tekanan pada pengunjuk rasa yang menentang penggulingan kekuasaan itu, termasuk membubarkan beberapa demonstrasi dengan kekerasan dan memblokir akses internet.

Juru bicara PBB, Stephane Dujarric mengatakan dakwaab baru apa pun terhadap Suu Kyi tidak mengubah "kecaman tegas" pihaknya terhadap militer yang membatalkan "keinginan demokratis rakyat" dan menangkap para pemimpin politik, aktivis, dan pengunjuk rasa damai.

"Kami telah menyerukan agar dakwaan terhadapnya dicabut, agar dia dibebaskan," tegasnya, dikutip dari AP, Rabu (17/2).

Biksu ikut berdemo

Aksi unjuk rasa yang lebih banyak diperkirakan akan kembali terjadi pada Rabu di seluruh negeri. Pada Selasa di Yangon, polisi menutup jalan di depan Bank Sentral, yang ditargetkan pengunjuk rasa di tengah spekulasi yang beredar online bahwa militer akan menyita uang dari bank itu. Sementara itu, para biksu Buddha berunjuk rasa di luar kantor PBB di kota itu.

Di jalan-jalan di kota Mandalay, sekitar 3.000 pengunjuk rasa, utamanya pelajar, membawa poster Suu Kyi dan meneriakkan kembalinya demokrasi.

Pada Senin, pasukan keamanan di Mandalay mengacungkan senjata kepada sekelompok pengunjuk rasa berjumlah sekitar 1.000 orang dan menyerang mereka dengan ketapel dan tongkat. Media lokal melaporkan polisi juga menembakkan perahu karet ke arah kerumunan dan beberapa orang terluka.

Selama tiga malam berturut-turut, militer memerintahkan pemadaman jaringan internet. Pemadaman dijadwalkan dari pukul 01.00 sampai 09.00.

Militer tak menjelaskan alasan pemblokiran internet, namun ada spekulasi yang beredar pemerintah memasang sistem firewall agar bisa memantau atau memblokir aktivitas online rakyatnya.

Media pemerintah hanya mengakui gerakan unjuk rasa secara tidak langsung. Surat kabar The Global New Light of Myanmar melaporkan pertemuan Dewan Administrasi Negara, badan pengatur tertinggi yang baru, dan mengutip ketuanya, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang mengatakan pihak berwenang "menangani masalah yang sedang berlangsung dengan hati-hati."

Dewan tersebut membahas pengambilan tindakan hukum terhadap pengunjuk rasa dan memberikan "informasi yang benar" kepada media.

The Global New Light of Myanmar juga melaporkan anggota dewan membahas tindakan terhadap "pemerintah paralel" yang dibentuk oleh beberapa anggota parlemen terpilih dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi yang dilarang menduduki kursi yang mereka menangkan di Parlemen.

Sikap China

Pada hari-hari setelah kudeta, kelompok tersebut membentuk sebuah komite, menyatakan diri mereka sebagai perwakilan sebenarnya dari rakyat Myanmar dan meminta pengakuan internasional. Namun tak ada pengakuan, bahkan ketika Amerika Serikat dan negara lainnya mengecam kudeta tersebut dan mendesak militer untuk mengembalikan kekuasaan kepada pemerintah terpilih dan membebaskan Suu Kyi dan tahanan lainnya.

Sementara itu, China sejauh ini belum mengecam kudeta tersebut. Beberapa pengunjuk rasa menuduh Beijing - yang telah lama menjadi pemasok utama senjata Myanmar dan memiliki investasi besar di negara itu - mendukung junta militer.

Duta Besar China untuk Asia Tenggara, Chen Hai, menanggapi tuduhan tersebut. Dia menyatakan Beijing memiliki hubungan persahabatan dengan NLD dan militer, menurut teks wawancara yang diunggah di halaman Facebook kedutaan pada Selasa. Chen Hai berharap kedua belah pihak dapat menyelesaikan perbedaan mereka melalui dialog.

"Perkembangan saat ini di Myanmar sama sekali tidak seperti yang diinginkan China," ujarnya.

Dalam wawancara tersebut, Chen juga membahas rumor China membantu Myanmar untuk mengontrol lalu lintas internetnya dan tentara China muncul di jalan-jalan Myanmar.

"Sebagai catatan, ini benar-benar tuduhan yang tidak masuk akal dan bahkan konyol," kata Chen.