Polisi Filipina tembak mati 13 tersangka pengedar narkoba karena melawan

Merdeka.com - Polisi Filipina kemarin menembak mati 13 orang tersangka kasus narkoba karena mereka melawan petugas, serta menahan lebih dari 100 orang dalam operasi penggerebekan.

Dilansir dari The Guardian pada Kamis (22/3), operasi besar-besaran tersebut terjadi dalam satu hari di sembilan titik di Provinsi Bulacan, yang terletak di sebelah utara ibu kota Manila.

Provinsi Bulacan adalah tempat 32 orang tersangka narkoba ditembak mati sekaligus dalam satu hari pada Agustus lalu.

Pada pertengahan Februari sebanyak 10 tersangka narkoba juga tewas ditembak mati oleh polisi Filipina dalam sebuah insiden berdarah yang terjadi di malam hari.

"Operasi ini adalah bagian dari kampanye kami dalam memerangi peredaran obat-obatan terlarang, dan semua bentuk kriminalitas lainnya di provinsi ini," kata kepala polisi Bulacan Romeo Caramat dalam sebuah pernyataan.

"Sayangnya, 13 dari tersangka terbunuh ketika petugas kami melayangkan tembakan untuk membela diri, tak lama setelah para tersangka yang bersenjata itu mulai menyerang karena terdesak," kata dia lagi.

Dalam operasi tersebut, polisi Filipina juga menangkap lebih dari 100 orang terduga dengan bukti 19 pucuk senjata api dan 250 paket narkoba.

Lebih dari 4.000 warga Filipina tewas oleh polisi dan ribuan lainnya dibunuh terbunuh pasukan bersenjata anonim, sejak operasi perang antinarkoba diterapkan 20 bulan lalu.

Sebagian besar penerapan kebijakan tersebut terjadi di seputar wilayah Manila dan beberapa provinsi di sekitarnya, seperti Bulacan dan Cavite.

Kelompok pemerhati hak asasi manusia dan lawan politik Duterte mengatakan, eksekusi terhadap pengguna narkoba dan pengedar kecilnya kian mengkhawatirkan, dan terkesan tanpa penyelidikan mendalam.

Namun polisi berkukuh mereka yang tewas adalah semua pengedar yang melakukan perlawanan dengan kekerasan.

Bulan lalu, seorang jaksa di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag, membuka pemeriksaan awal atas pengaduan yang menuduh Presiden Duterte, dan setidaknya 11 pejabat, terlibat kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pemerintah Filipina pekan lalu menyampaikan kepada PBB mengenai keputusannya untuk mundur dari ICC. Alasannya, menurut Presiden Duterte, karena negara yang dipimpinnya 'diserang' secara berlebihan oleh para pejabat PBB atas tuduhan pelanggaran hukum internasional.

Reporter: Happy Ferdian Syah Utomo

Sumber: Liputan6.com