Dampak Perang Dagang, China Ingatkan Warganya Soal Risiko Belajar di AS

Merdeka.com - China memperingatkan para siswa dan akademisi terkait risiko belajar di Amerika Serikat. Televisi pemerintah mengutip Kementerian pendidikan Tiongkok, Senin (3/6), mengatakan bahwa beberapa dari mereka yang ingin belajar di AS telah mengalami masalah. Khususnya, berkaitan dengan durasi visa yang terbatas dan peningkatan penolakan visa.

Hal ini terjadi di tengah panasnya perang dagang China-AS, seperti dilansir Channel News Asia pada Senin (3/6). Hubungan antara keduanya menukik karena konflik perdagangan mereka, sanksi AS terhadap perusahaan teknologi Tiongkok Huawei Technologies, ketegangan adi Laut China Selatan, serta dukungan AS untuk Taiwan yang diklaim Tiongkok.

"Hal ini telah memengaruhi siswa-siswa China yang akan belajar di Amerika Serikat atau yang akan menyelesaikan studi mereka," tambah televisi pemerintah.

"Kementerian pendidikan mengingatkan siswa dan akademisi tentang perlunya memperkuat penilaian risiko sebelum belajar di luar negeri, meningkatkan kesadaran pencegahan, dan membuat persiapan yang sesuai."

Hu Xijin, editor surat kabar China Global Times mengaitkan peringatan dari pemerintah itu dengan diskriminasi terhadap pelajar dan perselisihan perdagangan baru-baru ini.

"Peringatan ini adalah tanggapan terhadap serangkaian tindakan diskriminatif yang baru-baru ini diambil AS terhadap pelajar Tiongkok dan juga dapat dilihat sebagai tanggapan terhadap perang dagang yang diprakarsai AS," tulis Hu di akun Twitter-nya dalam bahasa Inggris.

Tahun lalu, kedutaan besar China di Washington mengeluarkan imbauan keamanan untuk warga negara China yang bepergian ke AS. Saat itu, pemerintah memperingatkan para wisatawan untuk mengetahui masalah termasuk tagihan medis yang mahal, ancaman penembakan dan perampokan, serta pencarian dan penyitaan oleh agen bea cukai.

Sementara itu, sebagian dari kubu Republikan di Kongres memperkenalkan undang-undang bulan lalu yang dimaksudkan untuk melarang siapa pun yang dipekerjakan atau disponsori oleh militer China untuk dapat menerima visa pelajar atau penelitian ke AS.

RUU itu akan mengharuskan pemerintah AS untuk membuat daftar lembaga ilmiah yang berafiliasi dengan Tentara Pembebasan Rakyat China, dan melarang siapa pun yang dipekerjakan atau disponsori oleh lembaga-lembaga itu untuk menerima visa.

RUU itu muncul karena beberapa pejabat AS telah menyatakan keprihatinan tentang kemungkinan pencurian kekayaan intelektual atau bahkan spionase oleh warga negara Cina di universitas AS dan lembaga lainnya.

Banyak pejabat AS dan universitas juga memperingatkan tentang reaksi berlebihan, dengan alasan bahwa penting untuk mengakui peran penting yang dimainkan para cendekiawan dan mahasiswa Tiongkok di lembaga-lembaga AS sambil menyadari risiko keamanan.

Sumber: Liputan6.com