Dana Rp 7 M mengalir dari Australia danai WNI berangkat ke Suriah

Merdeka.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memantau aliran dana dari Australia ke Indonesia yang mencurigakan. Uang senilai 500 ribu Dollar Australia (setara Rp 7 miliar) ditransfer beberapa kali, kemungkinan besar digunakan jaringan militan Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) untuk mengirim WNI ke Suriah.

PPATK akhir pekan lalu sudah melaporkan temuan tersebut kepada Detasemen Khusus Antiteror 88, karena data-data konkret semakin mengerucut. "Tentu Densus 88 perlu melakukan verifikasi terhadap temuan ini dan bisa bekerja sama dengan otoritas di Australia," kata Wakil Ketua PPATK Agus Santoso di Jakarta.

Sedangkan saat diwawancarai Stasiun Televisi ABC bulan lalu, Agus menyatakan tersangka yang mengirim uang dari Australia adalah perempuan asal Jawa berstatus WNI. Dia disokong suaminya warga kulit putih setempat. Semua rekening yang mengirim uang atas nama perempuan itu.

PPATK mendapat laporan pertama kali transaksi mencurigakan ini dari rekan mereka, Pusat Analisis Transaksi Australia (INTRAC). Dana mencurigakan itu rutin dikirim sejak 2012. Sebagian uang belum dicairkan, masih mengendap di perbankan Tanah Air. "Uang ini ditransfer ke 10 rekening berbeda," kata Agus.

Nama pengirim maupun penerima itulah yang akan diserahkan PPATK kepada Densus 88. INTRAC, bersama Kepolisian Australia, kini terus memantau pasangan suami istri yang rajin mengirim uang ke Indonesia itu. Detail nama ataupun alamat mereka tidak diungkap ke media, karena penyelidikan masih berlangsung.

ISIS menarik simpati cukup banyak warga Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Polri, setidaknya 428 WNI berangkat ke Suriah atau Irak, melalui Turki, tanpa alasan jelas. Sebanyak 54 di antaranya tewas di Suriah dan 59 orang lainnya masih bersama ISIS.

Adapun pada pertengahan November ini, 106 WNI pulang dari Suriah. Status mereka mayoritas pelajar yang tertahan tak bisa pulang kampung akibat perang tiga tahun terakhir. Namun, pemerintah melakukan pemeriksaan karena dikhawatirkan sebagian dari mereka punya jaringan kelompok teror.