Di Balik Modus India Mencabut Status Otonomi Kashmir

Merdeka.com - Pada 5 Agustus lalu pemerintah India mengumumkan pasal 370 Konstitusi tidak berlaku dan dengan begitu otonomi khusus wilayah Kashmir dicabut. Bagi Perdana Menteri Narendra Modi keputusan ini adalah langkah politik untuk mengamankan Kashmir agar masuk secara utuh ke wilayah Serikat India.

Di berbagai belahan dunia, dari Brasil hingga Italia sampai Amerika Serikat, pemimpin populis macam Modi dengan mudah melanggar aturan, demokrasi, dan kesetaraan tanpa mendapat tekanan dari dunia internasional. Sekarang pemerintah India berharap mereka bisa melakukan hal yang sama tanpa kehilangan muda di mata internasional.

Demikian yang diungkap penulis dan wartawan India Nilanjan Mukhopadhyay di laman Aljazeera.

Partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata Party (BJP) yang mengusung langkah pelanggaran konstitusi ini mendapat dukungan dari kubu mayoritas di parlemen. Kemenangan BJP dalam pemilu lalu membungkam suara-suara antipemerintah.

Menurut Mukhopadhyay, Mei lalu ketika Modi kembali menjabat perdana menteri, banyak pihak khawatir akan masa depan demokrasi di India. Hari ini kekhawatiran mereka menjadi kenyataan. Dengan menghapus status otonomi Kashmir, Modi membuktikan dirinya tidak tertarik dengan proses demokrasi.

Bagi Modi dan BJP, keputusan Senin lalu itu adalah pencapaian dari upaya kelompok sayak kanan HIndu yang ingin memasukkan Kashmir ke dalam Serikat India.

Isu Kashmir kerap menjadi perhatian kubu sayap kanan India. Perlakukan pemerintah India terhadap warga Kashmir kerap memicu kecaman tapi selama ini status otonomi khusus itu tidak pernah dicabut.

Setelah memenangkan suara mayoritas di parlemen untuk periode kedua, BJP mulai menyoroti perwakilan Jammu dan Kashmir di parlemen.

Sebelum keputusan Senin lalu itu Negara Bagian Jammu dan Kashmir mempunyai enam kursi di parlemen dari 543 kursi yang ada. Pada pemilu 2014 dan tahun ini BJP memenangkan tiga dari kursi itu.

Sejak 2017 ketika BJP memenangkan pemilu daerah di negara bagian terbesar di India, Uttar Pradesh, partai itu berusaha meraih dukungan lebih luas dengan menjual ide "Modi bisa 'memperbaiki masalah muslim di India'".

Apa yang diharapkan BJP kemudian menjadi kenyataan: sebagian besar rakyat India mendukung pemerintahan Modi.

Keputusan pemerintah yang mencabut pasal di konstitusi yang selama ini memberikan status khusus bagi Kashmir tidak diragukan lagi akan semakin membuat 13 juta rakyat Kashmir semakin terkucil.

Menurut Mukhopadhyay, pemerintah India sudah mendapat dukungan parlemen untuk memecah Jammu dan Kashmir menjadi dua wilayah yang tersentralisasi. Ini artinya warga Kashmir tidak hanya akan kehilangan konstitusi independen, tapi juga pemerintahan lokal dan majelis legislatif.