Di Sejumlah Negara, Demokrasi Sedang Menemui Ajalnya
Merdeka.com - Data terbaru dari lembaga pemantau demokrasi berbasis di Swedia, V-Dem, belakangan ini semakin banyak negara demokrasi yang mengalami kemunduran, dan bahkan menuju negara otoriter dibandingkan seabad terakhir. Data menunjukkan, tren kemunduran demokrasi ini tampaknya semakin cepat, mempengaruhi negara demokrasi yang mapan dan rapuh di seluruh dunia.
Berikut daftar negara demokrasi di dunia yang sedang menemui ajalnya, dikutip dari The New York Times, Senin (22/8):
Sri Lanka
-
Kenapa demokrasi penting bagi masyarakat? Dengan demokrasi, setiap individu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
-
Siapa yang mengungkapkan kekhawatiran soal demokrasi di Indonesia? Sama halnya dengan Omi, Koordinator Pertemuan Alif Iman Nurlambang mengaku dengan situasi terkini yang menyebut demokrasi Indonesia sedang diontang-anting. Ia mengatakan bahwa sesuai temuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diduga ada intervensi dari lembaga eksekutif ke lembaga yudikatif.
-
Kenapa politik uang merusak demokrasi? Politik uang menghambat partisipasi politik masyarakat. Politik uang dapat membuat masyarakat enggan berpartisipasi dalam politik, karena mereka merasa bahwa suara mereka tidak akan berpengaruh. Hal ini karena mereka merasa sudah terbeli dengan uang politik.
-
Apa dampak buruk dinasti politik bagi proses demokrasi? 'Saya kira ini menjadi salah satu konsekuensi dari anggota partai politik yang berasal dari elitis atau orang-orang dari lingkungan kekuasaan,' kata Arga dikutip dari Ugm.ac.id. Lalu bagaimana adanya politik dinasti ini mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia? Berikut selengkapnya:
-
Kenapa Tindak Pidana Pemilu bisa mengancam demokrasi? Pemilu adalah fondasi bagi negara demokratis, dan tindakan kriminal yang terkait dengan proses ini dapat mengancam kesejahteraan masyarakat dan stabilitas politik.
-
Kenapa dinasti politik bisa melemahkan demokrasi? Menurut Arga, fenomena kuatnya dinasti politik di ranah legislatif akan terus berlanjut dan menyebabkan eksklusivitas dalam lingkup politik. Ia mengakui bahwa dinasti politik pernah terjadi pada negara-negara besar seperti Amerika. Namun menurutnya di sana masih ada proses demokrasi yang bermain. Sementara ia melihat fenomena di Indonesia adanya dinasti politik justru melemahkan demokrasi dan berpotensi meningkatkan kolusi dan nepotisme.
Demokrasi di negara yang multietnis dan agama ini dipertanyakan sejak Gotabaya Rajapaksa terpilih menjadi presiden pada Pemilu 2019. Gotabaya adalah adik dari Mahinda Rajapaksa, mantan pemimpin Sri Lanka sebelumnya.
Keluarga Rajapaksa sejal lama dituduh menyalahgunakan kekuasaan dan membenci kelompok minoritas di negara tersebut. Ini mendorong munculnya ketakutan negara itu bisa kembali menjadi negara otoriter.
Dalam beberapa bulan terakhir, unjuk rasa besar terjadi di Sri Lanka karena krisis berkepanjangan. Massa menggeruduk istana presiden dan beberapa hari kemudian Gotabaya melarikan diri ke Maladewa lalu mengundurkan diri menjadi presiden. Presiden baru Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe adalah orang dekat Rajapaksa.
India
Di bawah Narendra Modi, perdana menteri dari kelompok sayap kanan India, perpecahan di tengah masyarakat semakin parah, diskriminasi terhadap minoritas semakin meningkat, dan bahkan didukung para sekutu pemerintah.
Populasi 200 juta Muslim India menghadapi marjinalisasi politik dan bahkan dalam sejumlah kasus mengalami kekerasan. Jurnalis yang kritis mendapatkan tekanan baik dari pemerintah dan media nasionalis. Pemerintah melakukan tindakan keras terhadap unjuk rasa para petani tahun lalu.
Filipina
Kelompok HAM di Filipina khawatir Presiden Ferdinan Marcos Jr akan mengadopsi atau melanjutkan gaya pemerintahan Rodrigo Duterte yang banyak memenjarakan para pengkritik dan musuh politiknya.
Mengingat Ferdinand Marcos Jr atau dikenal dengan panggilan Bongbong adalah putra diktator Filipina, Ferdinand Marcos yang berkuasa selama 30 tahun dari 1965 sampai 1986. Apalagi yang menjadi wakil presiden Filipina saat ini adalah putri Duterte, Sara Duterte Carpio.
Kenya
Kenya dianggap sebagai negara demokrasi terbesar di Afrika. Namun belakangan, negara ini mengalami sejumlah guncangan.
Para politikus di negara ini kadang mengeksploitasi polarisasi antar etnis dan kewilayahan, khususnya selama pemilihan umum. Hal ini menyebabkan sejumlah masalah seperti kekerasan komunal maupun serangan terhadap lembaga pemerintah seperti pengadilan.
Eropa
Hungaria
"Negara baru yang kita bangun bukan negara liberal," kata Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban pada 2014.
Sejak saat itu, Orban merombak pengadilan, konstitusi, dan aturan pemilihan demi memperkuat kekuasaannya. Dia juga memanfaatkan media pemerintah dan swasta untuk melawan oposisi, mempromosikan disinformasi dan narasi sosialis.
Polandia
Negara ini tengah menghadapi polarisasi politik besar. Partai sayap kanan yang berkuasa berusaha meminggirkan lembaga peradilan dan media independen.
Para kelompok HAM mengatakan demokrasi di Polandia telah jauh mengalami kemunduran.
Turki
Selama hampir 20 tahun kekuasaannya, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengubah demokrasi untuk memperkuat pemerintahannya sendiri.Erdogan membatasi kebebasan politik dan kekuasaan semakin terpusat yang membuatnya dinilai sebagai seorang diktator.
Setelah upaya kudeta 2016, Erdogan menangkap 100.0000 orang dan membersihkan 150.000 pegawai negeri yang tidak loyal padanya.
Republik Ceko dan Slovenia
Ketika taipan media dan miliuner Republik Ceko, Andrej Babis menjadi perdana menteri pada 2017, banyak orang khawatir dia akan mengikuti jejak Orban di Hungaria menuju negara konservatif.
Sementara itu negara tetangganya, Slovenia juga memilih pemimpin populis sayap kanan yang memunculkan kekhawatiran dapat menghancurkan Uni Eropa dari dalam.
Babis kalah pada pemilihan 2021, ketika beberapa partai oposisi bersatu melawan pemimpin yang mereka sebut sebagai ancaman bagi demokrasi Ceko.
Amerika Latin
Venezuela
Negara ini pernah menjadi negara demokrasi tertua di Amerika dan negara kaya. Namun perekonomian negara ini hancur, rakyat kelaparan, dan sejumlah pihak menyalahkan kediktatoran di negara tersebut.
Para pakar demokrasi menilai Venezuela menjadi contoh bagaimana demokrasi cenderung menurun belakangan ini.
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, menumpas para pengunjuk rasa, serta menegaskan kontrol kuat atas pengadilan dan legislatif.
El Salvador
Negara kecil di Amerika Tengah ini membangun demokrasi yang rapuh setelah perang saudara berakhir pada 1992.
Orang luar muda, Nayib Bukele, memenangkan kursi kepresidenan pada 2019 menjanjikan perubahan. Ternyata Bukele justru mengekang hak-hak dasar warga, membersihkan hakim, memenjarakan ribuan orang tanpa proses hukum dan mengerahkan tentara sebagai tindakan darurat untuk memerangi kejahatan.
Brasil
Presiden Jair Bolsonaro sejak lama mengkritik lembaga demokrasi di negaranya itu korup. Dua juga mendukung kediktatoran militer sayap kanan yang pernah berkuasa di Brasil dari 1964 sampai 1985.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kondisi demokrasi Indonesia menjadi sorotan di era Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaMenurut JK, jika pilar-pilar tersebut rusak, sistem pemerintahan tidak akan berjalan maksimal.
Baca SelengkapnyaDewan guru besar Universitas Indonesia prihatin melihat kondisi bangsa saat ini.
Baca SelengkapnyaPadahal, kata Titi, demokrasi sejatinya sistem nilai yang harus ditegakkan dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua.
Baca SelengkapnyaDewan guru besar Universitas Indonesia prihatin melihat kondisi bangsa saat ini seperti hilang kendali tatanan hukum hancur dan hilang etika bernegara.
Baca SelengkapnyaIndonesia telah menerapkan empat jenis demokrasi menurut sejarah.
Baca SelengkapnyaKPU akan menggelar Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024. Pemilu presiden dan caleg digelar 14 Februari, sementara Pilkada dilaksanakan pada November.
Baca SelengkapnyaKesimpulan itu diberikan karena banyaknya penyalahgunaan kekuasaan, intervensi penegak hukum, pelanggaran etika
Baca SelengkapnyaGanjar berharap penyelenggaraan Pilkada 2024 harus berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJK kemudian bicara tentang demokrasi. Menurut dia, banyak yang salah kaprah dalam memahami demokrasi.
Baca SelengkapnyaDibutuhkan pelembagaan oposisi kritis untuk memulihkan demokrasi yang bermartabat
Baca SelengkapnyaSuara rakyat yang merupakan roh demokrasi dinilai semakin tidak terdengar ke telinga elit penguasa.
Baca Selengkapnya