Diangkat Jadi Perdana Menteri, Pangeran bin Salman Dapat Status Kebal Hukum

Merdeka.com - Putera Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman (MBS) baru diangkat menjadi menjadi Perdana Menteri (PM) baru Arab Saudi pekan lalu setelah ditunjuk ayahnya, Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud. Sebagai PM Arab Saudi, MBS memiliki berbagai keuntungan, seperti kebal hukum.

MBS selama ini terjerat kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi yang terjadi di Konsulat Arab Saudi di Kota Istanbul, Turki pada 2018 lalu. Dinas intelijen Amerika Serikat (AS) yakin MBS adalah dalang di balik pembunuhan Khashoggi.

Awalnya MBS membantah tuduhan yang menyebut dia memerintah bawahannya untuk membunuh Khashoggi. Tetapi akhirnya MBS mengakui kalau pembunuhan itu terjadi di bawah pengawasannya.

Meski MBS mengaku pembunuhan terjadi di bawah pengawasannya, namun pengacaranya menjelaskan MBS dapat kebal dari tuntutan hukum karena menjabat sebagai PM Arab Saudi.

“Dekret Kerajaan memastikan Putra Mahkota berhak atas kekebalan hukum berbasis statusnya,” jelas pengacara MBS, seperti dilansir dari Reuters, Selasa (4/10).

MBS, yang juga dikenal sebagai pemimpin de facto Arab Saudi, awalnya juga dianggap bertanggung jawab sebagai pembunuh Khashoggi oleh Presiden AS Joe Biden.

Sebelumnya Khashoggi, yang mengkritik kebijakan MBS melalui The Washington Post, pergi ke Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki pada Oktober 2018 untuk menikahi tunangannya, Hatice Cengiz. Namun dia dibunuh di kantor itu.

Cengiz bersama organisasi HAM yang didirikan Khashoggi mengajukan gugatan dan meminta ganti rugi kepada MBS dan 20 warga Arab Saudi lainnya yang terlibat dalam pembunuhan Khashoggi.

Gugatan itu menyebut MBS dan rekan-rekan terdakwanya ingin membungkam Khashoggi setelah menemukan organisasi yang didirikan jurnalis Washington Post itu mendukung reformasi demokrasi dan mempromosikan HAM di Arab Saudi.

Namun hingga kini MBS belum dijatuhi hukuman apa pun. Dan sebagai PM Arab Saudi, MBS memiliki kekebalan hukum.

Pengadilan sendiri telah meminta Departemen Kehakiman AS untuk menjelaskan pandangan mereka tentang kekebalan MBS dan menetapkan batas waktu hingga 3 Oktober untuk tanggapan itu.

Sebelumnya pada Jumat lalu, Departemen Kehakiman AS meminta perpanjangan 45 hari untuk merespons MBS yang ditunjuk menjadi PM Arab Saudi.

Permintaan perpanjangan itu dikabulkan oleh Hakim Distrik AS, John Bates pada Senin kemarin. Bates juga mengungkap pernyataan ini selambat-lambatnya diajukan pada 17 November untuk melanjutkan persidangan.

Reporter Magang: Theofilus Jose Setiawan