Dinilai Tak Layak, Donald Trump Marah ke Dubes Inggris

Merdeka.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melayangkan kritik pedas terhadap Perdana Menteri Inggris Theresa May. Trump mengatakan Washington tidak akan lagi berurusan dengan duta besar dari negara sekutunya tersebut. Trump naik pitam setelah sebuah informasi bocor ke harian Daily Mail pada Minggu 7 Juli, di mana Dubes Inggris, Sir Kim Darroch menilai sang presiden "tidak layak".

Dilansir dari The Guardian, Selasa (9/7), Donald Trump menyerang Sir Kim Darroch selama dua hari berturut-turut, mengancam akan memutuskan hubungan atas penilaian sang dubes yang menyebut dirinya "memancarkan rasa tidak aman".

Trump juga mengatakan PM May telah membuat "kekacauan" atas Brexit, yang disebut bertentangan dengan nasihatnya. Padahal, hanya berselang beberapa pekan lalu, Donald Trump memuji Theresa May secara pribadi pada kunjungan kenegaraannya ke Inggris, dan mengatakan bahwa timpalannya itu telah melakukan "pekerjaan yang sangat baik".

"Saya tidak kenal Duta Besar (Inggris), tetapi dia tidak disukai atau dipikirkan dengan baik di AS. Kami tidak akan lagi berurusan dengannya. Berita bagus untuk Kerajaan Inggris yang luar biasa adalah bahwa mereka akan segera memiliki Perdana Menteri baru. Sementara saya benar-benar menikmati Kunjungan Negara yang luar biasa bulan lalu, itu adalah Ratu yang paling saya kagumi!" kata Trump.

"Kami bukan pengagum pria itu, dan ia belum melayani Inggris dengan baik ... jadi saya bisa memahaminya dan saya bisa mengatakan banyak hal tentang dia. Tapi, saya tidak akan repot-repot (melakukannya)," lanjut Trump dalam serangkaian cuitannya di Twitter.

Pernyataan terakhir Trump, menurut beberapa pengamat, menciptakan dilema bagi calon perdana menteri Inggris yang baru, di mana mereka harus memutuskan apakah perlu atau tidak menggantikan Darroch. Namun mempertahankan Darroch dinilai berisiko lebih lanjut merusak hubungan diplomatik Inggris dengan salah satu sekutu internasional terdekatnya itu.

Menteri Perdagangan Internasional Inggris, Liam Fox berada di Washington pada Senin dengan tujuan berupaya memperlancar hubungan kedua negara, dan akan meminta maaf atas kebocoran terkait kepada Ivanka Trump, putri presiden sekaligus penasihat terdekatnya.

"Ini adalah peristiwa yang merusak, berpotensi merusak sehingga saya berharap kekuatan penuh dari disiplin internal kita, atau bahkan hukum, akan turun pada siapa pun yang benar-benar melakukan tindakan khusus ini," ujarnya kepada BBC.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris, Jeremy Hunt, juga mengatakan berusaha membendung dampak kerusakan akibat penilaian Darroch yang bocor, dan bersikeras kedua negara memiliki hubungan "paling hangat".

Juru bicara resmi PM May menyatakan "keyakinan penuh" pada Darroch dan membela haknya untuk melakukan penilaian yang jujur terhadap Gedung Putih, dengan mengatakan bahwa ia tidak boleh dipecat, meskipun sang perdana menteri tidak setuju dengan analisisnya.

Menurut pengamat, pernyataan May bisa jadi adalah pertahanan terkuat Inggris terhadap Darroch, yang berisiko semakin membuat marah Trump.

Menanggapi rangkaian twit Trump, kantor perdana menteri Inggris, Downing Street 10, menegaskan Theresa May tidak akan memecat Darroch dalam sisa dua pekan terakhirnya sebagai PM.

Sementara itu, tidak jelas apakah rangkaian twit Donald Trump berarti ia secara pribadi menahan kerja sama dengan Darroch, atau ia menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahannya untuk memutuskan hubungan dengan sang duta besar. Jika kemungkinan terakhir terjadi, maka itu secara efektif membuat Darroch sebagai persona non grata di Washington DC, dan tidak digunakan sebagai lawan bicara antara pemerintah Inggris dan Amerika.

Efeknya akan meningkatkan tekanan pada Downing Street untuk menarik Darroch keluar dari Washington lebih awal dari yang direncanakan.

Namun, menurut para pengamat, hal itu mungkin ditentang oleh beberapa pejabat Kantor Luar Negeri Inggris, dengan alasan bahwa Darroch tidak melakukan kesalahan dan kepergiannya akan menjadi kemenangan bagi mereka yang memilih untuk membocorkan telegramnya. Dalam praktiknya, pemerintah dapat menolak seorang duta besar, meskipun mereka tidak dapat memilih identitas orang yang memegang jabatan tersebut.

Reporter: Happy Ferdian Syah UtomoSumber: Liputan6