Dokter & Perawat di Myanmar Ikut Gerakan Pembangkangan Sipil Setelah Kudeta Militer

Merdeka.com - Seruan gerakan pembangkangan publik mulai disuarakan di Myanmar pada Rabu saat PBB secara resmi mendeklarasikan pengambilalihan kekuasaan oleh militer sebuah kudeta dan berjanji menerapkan sanksi untuk para jenderal di balik kudeta tersebut.

Myanmar kembali ke dalam cengkeraman kekuasaan militer ketika tentara menangkapAung San Suu Kyi dan pemimpin sipil lainnya dalam serangkaian serangan fajar pada Senin, mengakhiri percobaan singkat negara itu dengan sistem demokrasi.

Suu Kyi, yang belum muncul di hadapan publik sejak kudeta, menang pemilu pada November lalu bersama partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Tetapi militer mengklaim pemilu berlangsung curang.

Saat para tentara dikerahkan di jalan-jalan di kota utama, belum ada unjuk rasa yang menentang kudeta tersebut. Tetapi kemarahan publik dan rencana untuk melawan mulai muncul, khususnya di dunia maya.

Dentang panci dan wajan - dan bunyi klakson mobil - terdengar di seluruh kota terbesar di negara itu, Yangon, pada Selasa malam setelah seruan untuk unjuk rasa muncul di media sosial.

Aktivis juga meluncurkan "Gerakan Pembangkangan Sipil" di Facebook untuk mendeklarasikan perlawanan dan berbagi pikiran. Sampai Rabu pagi, sekitar 24 jam setelah diluncurkan, grup itu memiliki 150.000 orang. Demikian dikutip dari France 24, Rabu (3/2).

Kepala Angkatan Darat, Jenderal Min Aung Hlaing mengangkat dirinya sendiri sebagai kepala kabinet baru yang diisi para mantan jenderal dan jenderal saat ini, membenarkan kudeta Selasa sebagai akibat para pemimpin sipil yang tidak mengindahkan peringatan kecurangan.

Militer mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun dan mengatakan akan mengadakan pemilihan baru setelah tuduhan kecurangan pemilih ditangani dan diselidiki.

Pemogokan dokter dan perawat

Para dokter dan perawat termasuk di antara para pekerja profesional yang membuat pernyataan awal tentang keinginan mereka untuk mogok.

"Kami hanya akan mengikuti dan mematuhi perintah dari pemerintah kami yang terpilih secara demokratis," jelas sebuah pernyataan dari petugas medis yang diunggah semalam di halaman Gerakan Pembangkangan Sipil.

Memprotes militer Myanmar mengandung risiko. Selama pemerintahan junta, perbedaan pendapat ditanggapi dengan penangkapan aktivis.

Sensor tersebar luas dan militer sering mengerahkan kekuatan mematikan selama periode kekacauan politik, terutama selama demo besar pada 1988 dan 2007.

Pada Rabu pagi, koran Global New Light of Myanmar menerbitkan sebuah peringatan dari Kementerian Informasi terhadap pihak yang menentang kudeta.

"Beberapa organisasi media dan orang-orang mengunggah rumor di media sosial, mengeluarkan pernyataan sampai terjadi kerusuhan dan situasi tidak stabil," bunyi pernyataan berbahasa Inggris itu.

Kementerian Informasi meminta orang-orang "agar tidak melakukan tindakan seperti itu dan bekerja sama dengan pemerintah sesuai dengan hukum yang ada".

Kecaman internasional

Kecaman internasional atas kudeta militer semakin meningkat. Pada Selasa, Departemen Luar Negeri AS secara resmi menetapkan pengambilalihan tersebut sebagai kudeta, yang berarti AS tidak dapat membantu pemerintah Myanmar.

Dampak apa pun terutama akan bersifat simbolis, karena hampir semua bantuan diberikan kepada entitas non-pemerintah dan militer Myanmar sudah berada di bawah sanksi AS atas kampanye brutalnya terhadap minoritas Rohingya.

Sekjen PBB Antonio Guterres, Uni Eropa dan beberapa negara lain juga telah angkat bicara.

Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat pada Selasa tetapi gagal menyetujui pernyataan yang mengutuk kudeta tersebut.

Dewan Keamanan PBB memerlukan dukungan China, yang memiliki hak veto sebagai anggota tetap Dewan Keamanan dan merupakan pendukung utama Myanmar di PBB.

"China dan Rusia meminta lebih banyak waktu," ujar seorang diplomat yang meminta tidak disebutkan namanya pada akhir pertemuan, yang berlangsung lebih dari dua jam itu.

Kedua negara berulang kali melindungi Myanmar dari kecaman di PBB atas tindakan keras militer terhadap Rohingya, sebuah kampanye yang menurut penyelidik PBB merupakan genosida.

Kudeta tersebut adalah ujian kebijakan luar negeri besar pertama bagi Presiden Joe Biden, yang telah berjanji untuk membela demokrasi dan hak asasi manusia.

Dalam pernyataannya pada Senin, Biden mengatakan AS akan mempertimbangkan sanksi baru terhadap Myanmar.

Tetapi Washington juga berhati-hati agar Myanmar tidak semakin dekat dengan China.

"China sangat senang untuk turun tangan dengan dukungan material dan politik untuk militer Burma sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memaksimalkan pengaruhnya di Asia Tenggara," jelas Daniel Russel, dari Institut Kebijakan Masyarakat Asia.