Donald Trump Deklarasikan Darurat Nasional Ancaman Teknologi Informasi
Merdeka.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendeklarasikan darurat nasional untuk melindungi jaringan komputer AS dari 'musuh-musuh luar'. Dia menandatangani perintah eksekutif yang secara efektif menghalangi perusahaan AS menggunakan produk telekomunikasi yang diyakini dapat mengancam keamanan nasional.
Dilansir dari BBC, Kamis (16/5), dalam perintah itu tak disebutkan nama perusahaan yang mengancam keamanan nasional, tapi diyakini perintah itu menargetkan perusahaan asal China, Huawei. Perusahaan teknologi raksasa itu menyampaikan pembatasan atas bisnisnya di AS hanya akan mengecewakan konsumen dan perusahaan-perusahaan AS.
Sejumlah negara, dipimpin AS, dalam beberapa bulan terakhir meningkatkan perhatiannya terhadap produk Huawei yang dapat dimanfaatkan China untuk kegiatan mata-mata. AS juga menekan sekutunya untuk menghindari jaringan 5G generasi berikutnya dari Huawei
-
Kenapa hacker China incar HP Donald Trump? Menurut laporan, hacker asal China sedang melancarkan serangan terhadap jaringan telekomunikasi di Amerika Serikat, dengan fokus pada ponsel calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, serta Senator JD Vance.
-
Mengapa Amerika Serikat dianggap negara terkuat di bidang keamanan siber? Amerika Serikat Amerika Serikat tetap tak tertandingi dan memiliki kinerja yang mengagumkan dalam hal kekuatan. Konektivitas antara pemerintah, dunia usaha, dan sekolah dalam ekosistem siber adalah salah satu alasan Amerika Serikat unggul dalam persaingan.
-
Bagaimana AS akan menerapkan larangan penggunaan perangkat keras China di kendaraan? Larangan terhadap software ini diperkirakan akan mulai diterapkan pada tahun 2027, sementara regulasi mengenai hardware akan berlaku tiga tahun setelahnya.
-
Kenapa AS melarang perangkat keras dan lunak China di kendaraan? 'Saat ini, kendaraan dilengkapi dengan berbagai perangkat seperti kamera, mikrofon, pelacakan GPS, dan teknologi lainnya yang terhubung ke internet. Tidak perlu berpikir keras untuk menyadari bahwa akses musuh asing terhadap informasi ini dapat menimbulkan ancaman serius bagi keamanan nasional dan privasi warga AS,' kata Gina Raimondo, sebagaimana dilansir oleh BBC, Selasa (24/9).
-
Apa tujuan serangan siber menurut China? Kementerian Keamanan Nasional China menuduh kelompok hacker yang diduga didukung oleh militer Taiwan, yaitu Anonymous 64, melakukan serangan siber dengan tujuan sabotase antipropaganda terhadap sejumlah target di China.
-
Siapa hacker yang mengincar HP Donald Trump? Menurut laporan, hacker asal China sedang melancarkan serangan terhadap jaringan telekomunikasi di Amerika Serikat, dengan fokus pada ponsel calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, serta Senator JD Vance.
Departemen Perdagangan AS telah memasukkan Huawei dalam 'daftar entitas', sebuah kebijakan yang melarang perusahaan menggunakan teknologi dari perusahaan-perusahaan tanpa persetujuan pemerintah.
Langkah ini diperkirakan dapat meningkatkan ketegangan antara AS dan China, yang meningkat dalam pekan ini karena pemberlakuan kenaikan tarif dalam perang dagang. Huawei menjadi episentrum perebutan kekuatan AS-China yang mendominasi politik global dalam setahun terakhir.
Menurut pernyataan Gedung Putih, perintah Trump itu bertujuan untuk melindungi AS dari musuh-musuh luar yang aktif dan semakin gencar menciptakan serta mengeksploitasi kelemahan infrastruktur dan layanan teknologi informasi dan komunikasi. Perintah ini juga memberikan kewenangan bagi Menteri Perdagangan untuk melarang transaksi yang dapat mengancam keamanan nasional.
Langkah ini disambut baik Kepala Komisi Komunikasi Federal, Ajit Pai. Ajit mengatakan, ini merupakan langkah signifikan untuk melindungi jaringan Amerika. AS juga membatasi pemerintah federal menggunakan produk Huawei dan mengajak sekutunya untuk tak menggunakan Huawei.
Huawei membantah tudingan AS dan menyatakan teknologinya tak mengandung ancaman dan independen dari pemerintah China.
"Membatasi Huawei melakukan bisnisnya di AS tak akan membuat AS lebih aman dan kuat," kata Huawei dalam pernyataannya yang diterbitkan pada Kamis.
"Sebaliknya, ini hanya akan membatasi AS ke alternatif yang lebih rendah namun lebih mahal, meninggalkan AS tertinggal dalam penyebaran 5G, dan akhirnya merugikan kepentingan perusahaan dan konsumen AS," lanjut pernyataan tersebut.
Pernyataan itu juga mengatakan pembatasan tak masuk akal pada Huawei menimbulkan masalah hukum serius lainnya. Huawei dengan keras membantah tuduhan itu.
Pada hari Selasa, Pimpinan Huawei, Liang Hua mengatakan pihaknya bersedia menandatangani perjanjian tanpa mata-mata dengan pemerintah selama pertemuan di London, karena kekhawatiran atas keamanan produk-produknya yang digunakan dalam jaringan seluler 5G generasi berikutnya terus bermunculan.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua data nasional memiliki cadangan atau backup.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku telah melakukan evaluasi menyeluruh buntut peretasan PDN.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut untuk membahas evaluasi server PDNS yang diretas.
Baca SelengkapnyaSerangan siber ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN) membuat layanan di sejumlah instansi publik menjadi terganggu, termasuk imigrasi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan digital
Baca SelengkapnyaKampanye Presiden Donald Trump memperkuat keamanan dengan menggunakan HP dan laptop terenkripsi. Tapi bukan iPhone.
Baca SelengkapnyaWakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta investigasi terus dilakukan terkait peretasan server Pusat Data Nasional
Baca SelengkapnyaSaat Donald Trump dilantik sebagai Presiden AS untuk kedua kalinya, pemerintah Amerika Serikat dilaporkan membatalkan rencana pemblokiran TikTok.
Baca SelengkapnyaSerangan Ransomware terhadap PDN sejak 20 Juni 2024 telah berdampak pada beberapa layanan publik.
Baca SelengkapnyaMenteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, memaparkan kronologi serangan siber yang melanda Pusat Data Nasional.
Baca SelengkapnyaCak Imin menilai kembali terjadinya peretasan data negara membuat kebutuhan adanya Angkatan Siber.
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan pentingnya back up atau rekam cadang data nasional
Baca Selengkapnya