Dubes Malaysia tegaskan moratorium tidak membuat kasus penyiksaan TKI berkurang
Merdeka.com - Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Sri Zahrain Mohamed Hashim menegaskan bahwa moratorium bukan solusi untuk mengurangi kasus penyiksaan tenaga kerja asal Indonesia yang bekerja di Malaysia. Sebaliknya, moratorium justru akan menambah masalah baru.
"Moratorium bukanlah solusi tetapi justru akan menambah masalah lain. Meskipun sifatnya sementara, tetapi moratorium tetap tidak menjadi solusi berkurangnya kasus yang menimpa tenaga kerja Indonesia," kata Datuk Sri, saat ditemui di kantor Kedutaan Besar Malaysia, Jakarta Selatan, Rabu (21/2).
Datuk Sri menjelaskan, masalah lain yang akan timbul adalah semakin maraknya praktik pemberangkatan pekerja migran Indonesia melalui jalur ilegal atau non-prosedural oleh pihak tak bertanggung jawab. Sebagai dua negara yang saling membutuhkan satu sama lain, maka solusi paling tepat adalah berbincang bersama untuk mencapai suatu kesepakatan.
-
Bagaimana Kemenhub cegah penolakan kapal niaga Indonesia? Arisudono menyampaikan, melalui PSC Inspection Awareness, IDSurvey ingin mengajak para pemilik kapal niaga berbendera Indonesia untuk mengedukasi awak kapal mereka agar mengetahui serta memahami peraturan terkait bersandar di dermaga negara tujuan.
-
Mengapa Puteri Komarudin mendorong pengentasan pengangguran? Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan di tengah tantangan kita dalam menghadapi fenomena bonus demografi ke depan. Generasi yang semestinya menjadi sumber daya manusia yang produktif, tetapi justru tidak terberdayakan dan belum terserap secara optimal di pasar tenaga kerja. Hal ini juga sering saya temui di daerah pemilihan saya sendiri yang notabene daerah pabrik, tapi banyak pemuda yang tidak terserap,' ungkap Puteri.
-
Mengapa eksekusi dihentikan? Ia mengatakan, pada pertengahan abad ke-19 hukuman itu sudah dihapus, diganti dengan hukuman gantung biasa.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Bagaimana cara Puteri Komarudin mendorong pengentasan pengangguran? 'Salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan anggaran pendidikan sebaik mungkin untuk memastikan agar anak muda mampu meraih jenjang pendidikan tinggi di tengah polemik tingginya biaya kuliah. Kemudian, aspek pelatihan kerja juga harus dioptimalkan. Apalagi, data BPS mencatat tingkat pengangguran di kalangan lulusan sarjana justru mengalami sedikit kenaikan menjadi 5,63 persen. Sehingga, kami mendorong pemerintah untuk mencari solusi dalam mengatasi persoalan ini,' sebut Puteri.
-
Bagaimana cara pemerintah menghentikan investasi Temu di Indonesia? Perlu dicatat bahwa Temu bukan satu-satunya perusahaan yang menjadi target pemerintah. Budi Arie mengungkapkan bahwa Shein juga termasuk dalam daftar aplikasi yang ingin diblokir.
"Kita harus realistis. Malaysia membutuhkan tenaga kerja asing sementara Indonesia bisa menyuplai tenaga kerja tersebut. Jika hal itu dihentikan, maka yang akan timbul adalah masalah baru seperti makin maraknya pekerja ilegal yang datang ke Malaysia, selain juga berkurangnya pemasukan dari segi ekonomi," jelasnya.
"Sebaiknya kedua negara mengambil langkah bersama untuk menciptakan kesepakatan terbaik. Selain itu, pemerintah Indonesia juga harus mengambil itikad untuk mengedukasi masyarakat yang ingin berhijrah atau mencari makan di Malaysia untuk masuk secara legal," paparnya.
Selain itu, Datuk Sri juga menyampaikan undangan dari Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr. Ahad Zahid Hamidi untuk Menteri Ketenagakerjaan RI, Muhammad Hanif Dhakiri, untuk membahas masalah tenaga kerja Indonesia lebih lanjut.
"Kami mengundang beliau untuk bertemu dengan wakil PM agar bisa membahas secara lebih khusus mengenai SOP (Standard Operating Procedure) untuk pengambilan, penggajian, dan perlindungan pekerja migran dari Indonesia supaya bisa bekerja dengan aman, tenang, profesional dan terhormat," paparnya.
Tak hanya itu, Kementerian Sumber Daya Malaysia juga akan mengadakan pertemuan dengan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia pada April mendatang untuk membahas masalah teknis pengiriman TKI ke Malaysia.
"Pertemuan itu dimaksudkan untuk membahas mekanisme baru terkait kerja sama pengambilan dan penggajian pekerja domestik dari Indonesia setelah MoU yang lama berakhir masa berlakunya pada 2016 lalu," pungkasnya.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berdasarkan penelitian BRIN, TKA mendominasi pekerjaan kasar di Indonesia.
Baca SelengkapnyaDiakui Karding, PMI yang bekerja secara non prosedural ke Arab Saudi sangat banyak.
Baca SelengkapnyaWapres Ma'ruf mengingatkan agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, melalui jalur resmi.
Baca SelengkapnyaDenda damai hanya berlaku pada tindak pidana ekonomi, seperti tindak pidana kepabeanan dan cukai.
Baca SelengkapnyaDubes Indonesia untuk Malaysia, Hermono menyatakan bahwa isu perlindungan PMI dan penyelesaian tapal batas menjadi prioritas utama Anwar.
Baca SelengkapnyaZulhas menyebut, bahwa tren kebangkrutan industri tekstil dalam beberapa waktu terakhir tidak berkaitan dengan Permendag 8 2024.
Baca SelengkapnyaAktor Malaysia Minta Dibangun Rumah Bordil Bagi Warga Asing, Begini Alasannya
Baca SelengkapnyaMahfud mengatakan jumlah pengungsi etnis Rohingya terus bertambah karena adanya jaringan mafia tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Baca SelengkapnyaAksi ini sebagai bentuk protes para hakim lantaran kesejahteraan mereka belum menjadi prioritas pemerintah selama ini. Aksi Cuti Bersama dimulai 7-11 Oktober.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengingatkan kepada WNI yang ingin bekerja ke luar negeri agar mengikuti prosedur dan mekanisme yang benar.
Baca SelengkapnyaSritex dikabarkan merumahkan 2.500 karyawan. Wamenaker buka suara
Baca SelengkapnyaAturan keringanan barang bawaan penumpang ini telah berlaku sejak 6 Mei 2024.
Baca Selengkapnya