Tiga negara ini dukung Menteri Susi tenggelamkan kapal asing

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berulang kali mengutarakan niat menenggelamkan kapal asing, terutama yang terbukti mencari dan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

Akibat selama ini terlalu lembek terhadap nelayan luar negeri, pemerintah kehilangan potensi pendapatan hingga Rp 304 triliun.

Niat itu dibuktikan dengan menangkap 22 kapal China berlayar ilegal di Laut Arafuru.

"Kami tangkap kemarin jam 3 sore. Hasil tangkapan akan di bawa ke Tiongkok," ucap Susi dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (8/11).

Susi mengungkapkan, kapal besar berukuran mencapai 300 gross tonnage (GT) itu kedapatan tak menggunakan sistem identifikasi otomatis (AIS). Padahal, semua kapal besar terdaftar wajib memilikinya jika berlayar di laut Indonesia.

"Di Singapura kapal sekecil apapun pakai AIS semua. Kita juga usulkan nanti jangan kapal besar saja pakai AIS tapi kapal diatas 20 GT dipasangkan AIS atau transponder," tegasnya.

Pekan lalu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama-sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) juga menenggelamkan tiga dari lima kapal asing pencuri ikan di wilayah laut Indonesia.

Sejumlah negara mendukung kebijakan Menteri Susi itu, meski ada juga yang menolak.

Negara-negara mana saja yang mendukung kebijakan Menteri Susi? Ikuti ulasannya berikut ini.

Amerika Serikat

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti Kamis pekan lalu menggelar pertemuan dengan Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Robert O. Blake di kantornya. Dalam pertemuan ini, Susi mengaku mendapat dukungan dari Amerika terkait penataan sektor kemaritiman.

Salah satunya penghentian sementara (moratorium) izin kapal asing baru di Indonesia. "Jadi tadi kita bicara bersama mengenai banyak hal seperti bantuan program asistensi moratorium izin kapal yang mengarah pada perikanan yang lestari. Eksplorasi laut harus mementingkan kaedah lingkungan. Mengubah fishing industry ke sustainability (keberlanjutan)," ucap Susi usai pertemuan di Jakarta, Kamis (6/11).

Pendiri maskapai penerbangan Susi Air ini optimis semua negara bakal mendukung rencananya menjaga laut Indonesia demi keberlanjutan. Sebelum bertemu Amerika, Susi telah menemui duta besar Norwegia dan 6 dubes lainnya seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, China.

"Norwegia dan 6 negara yang datang saya yakin semua negara dunia punya kepentingan sama laut Indonesia. Dijaga lautnya, keberlanjutan itu harus dan sesuai dengan world convention, sustainability jadi dasar eksplorasi sumber daya alam," tegasnya.

Susi berharap, dengan kerja sama ini Indonesia bisa mengelola laut dengan baik dan memberi manfaat maksimal untuk rakyat.

"Dengan kemampuan kita di kelautan dan kelestarian jadi dasar utama akan menjadikan Indonesia dihormati, dihargai dunia negara yang mengerti mengelola laut yang lestari," tutupnya.

Rusia

Federasi Rusia mengaku punya kendala dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang menenggelamkan kapal nelayan asing secara ilegal mengambil ikan di perairan Tanah Air. Hal tersebut diungkapkan oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Y. Galuzin di kediaman Duta Besar Rusia, Jakarta Selatan.

Apakah itu terkait nelayan asal Negeri Beruang Merah yang mencari tuna hingga perairan Indonesia, Galuzin tidak mengelaborasi lebih lanjut.

"Kami setuju dengan kebijakan tersebut, namun ada beberapa kendala yang kami miliki. Kami berharap dapat terus berkoordinasi dengan Indonesia untuk mengatasi kendala tersebut," ujar Galuzin, Kamis (11/12).

Walaupun begitu, pemerintah Rusia mendukung kebijakan keras ini. Galuzin menilai itu hak Indonesia sebagai bangsa berdaulat.

"Karena sudah dibuat oleh pemerintah Indonesia, Rusia mendukung keputusan ini. Hal ini merupakan keputusan yang sangat baik yang dilakukan Indonesia. Kami terus mendukung kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini, memang pemerintah harus bertindak tegas," lanjutnya.

Galuzin sendiri berpendapat, kebijakan ini harus terus dilakukan pemerintah Indonesia hingga ke masa yang akan datang.

Pekan lalu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama-sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) menenggelamkan tiga dari lima kapal asing pencuri ikan di wilayah laut Indonesia.

Tiga kapal asing itu ditembak oleh kapal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersama TNI Angkatan Laut dan Bakorkamla di perairan Anambas, Kepulauan Riau, Jumat (5/12)

Eksekusi yang dilakukan terhadap tiga kapal kayu asal nelayan Vietnam ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengamankan kekayaan laut Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjamin eksekusi kapal ini tidak akan memperburuk hubungan bilateral antar negara. Karena sasaran eksekusi tidak membawa nama negara tetapi atas nama bisnis.

"Ini bukan perang antarnegara. Ini soal pencuri ikan ya. Pencuri ikan itu pebisnis," ujarnya.

Taiwan

Pemerintah Taiwan ingin bernegosiasi dengan Indonesia mengenai kerjasama di bidang perikanan. Negara pecahan China ini berharap pemerintah Indonesia tidak melarang kapal Taiwan resmi yang ingin menangkap ikan di perairan Tanah Air.

Dilansir dari surat kabar China Post pekan ini, Direktur Deputi Perikanan Taiwan Tsay Tzu mengatakan pihaknya akan mendiskusikan hal ini dengan lembaga perikanan Taiwan. Lobi dengan Indonesia akan dilakukan sesegera mungkin.

"Pemerintah akan berdiskusi dengan lembaga perikanan kami mengenai keputusan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Kabarnya mereka akan melarang 40-60 kapal tuna kami beroperasi di perairan mereka," ujarnya.

Perairan Indonesia sendiri merupakan rute migrasi ikan tuna. Tsay Tzu juga menambahkan apabila kapal Taiwan dilarang beroperasi di wilayah tersebut, mereka akan pindah ke wilayah untuk mencari ikan.

Menurutnya, wajar saja jika pemerintah Indonesia berusaha menjaga wilayah perairan mereka, namun Taiwan sendiri masih berharap agar Indonesia tidak akan menjalankan keputusan itu secara keras. Apalagi dia menjanjikan seluruh kapal yang datang ke perairan Tanah Air punya izin resmi.