Empat Petani India Tewas Ditabrak Iringan Mobil Anak Menteri Saat Demo UU Pertanian

Merdeka.com - Sedikitnya delapan orang, termasuk empat petani, tewas ketika kekerasan pecah di negara bagian Uttar Pradesh, India setelah iring-iringan kendaraan putra seorang menteri federal menabrak sekelompok petani yang berunjuk rasa menentang UU pertanian, menurut laporan media lokal.

Para petani mengatakan, putra Wakil Menteri Dalam Negeri India, Ajay Kumar Mishra salah satu yang berada di dalam iring-iringan yang terlibat kecelakaan di distrik Lakhimpur Kheri, Uttar Pradesh tersebut. Namun Mishra membantah klaim tersebut.

Polisi dan beberapa pejabat distrik lainnya mengonfirmasi jumlah kematian, tapi tidak membagian rincian kecelakaan yang terjadi di jalan Tikonia-Banbirpur itu, 130km dari ibu kota negara bagian, Lucknow.

“Delapan orang meninggal dalam insiden Lakhimpur (Kheri),” jelas pejabat senior kepolisian, Arun Kumar Singh seperti dikutip kantor berita ANI.

Dua petani tewas setelah ditabrak mobil. Dalam kekerasan berikutnya, tiga anggota partai Bhatatiya Janata (BJP), seorang sopir, dan dua petani lainnya juga tewas menurut BJP dan sejumlah pejabat.

Dikutip dari Al Jazeera, Senin (4/10), para petani menggelar unjuk rasa di Lakhimpur Kheri sejak Minggu pagi menolak dan Wakil Kepala Menteri Uttar Pradesh Keshav Prasad Maurya – keduanya merupakan politikus BJP.

Petani mengatakan mereka sedang melakukan demonstrasi di jalan ketika iring-iringan yang datang menabrak sekelompok pengunjuk rasa. Demo ini merupakan kelanjutan dari unjuk rasa 10 bulan mereka menentang undang-undang pertanian yang disebut bakal menguntungkan perusahaan dan merugikan jutaan petani.

Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi bersikeras UU pertanian itu penting untuk mendorong investasi dalam sektor yang berkontribusi untuk meningkatkan GDP yang secara perlahan mulai turun.

Para pemimpin petani meminta para pelaku ditindak dan menuntut menteri tersebut dicopot dari jabatannya.

“Kami meminta Menteri Dalam Negeri (Mishra) dicopot dari kabinet dan dakwaan pembunuhan ditetapkan untuk putranya, yang menabrakkan kendarannya ke para petani dan pihak lain yang terlibat dalam insiden tersebut,” jelas pemimpin petani, Darshan Pal kepada Al Jazeera melalui telepon.

“Kami juga meminta penyelidikan dengan pengawasan hakim Mahkamah Agung diperintahkan untuk insiden mengerikan ini.”

Pal menambahkan, serikat petani juga menyerukan unjuk rasa nasional terkait insiden tersebut.

Seorang pemimpin petani ternama, Rakesh Tikait, mengecam kekerasan tersebut dan meminta pemerintah menangkap mereka yang bertanggung jawab atas kematian para petani.

“Insiden di Lakhimpur Kheri sangat menyedihkan. Insiden itu sekali lagi menunjukkan wajah pemerintah yang kejam dan tidak demokratis,” ujar Tikait di Twitter.

Pada Agustus lalu, di negara bagian Haryana, seorang petani tewas dan 10 lainnya terluka karena tindakan polisi saat mereka menggelar demo menentang UU pertanian.

Oposisi sebut "Pembantaian"

Menyusul insiden tersebut, para petani yang marah membakar tiga mobil, termasuk mobil milik putra menteri tersebut.

Mishra membantah keterlibatan anaknya dalam insiden itu.

“Putra saya tidak ada di lokasi insiden di Lakhimpur Kheri. Saya punya bukti video. Batu dilemparkan ke mobil pegawai BJP, yang kemudian terguling,” ujarnya.

Situasi masih memanas di TKP, dan pihak berwenang sementara memutus layanan internet dan mengerahkan pasukan tambahan untuk menegakkan hukum dan ketertiban.

Kepala Menteri Uttar Pradesh, Yogi Adityananth menyebut insiden itu “disayangkan” dan mengatakan penyelidikan sedang dilakukan.

Pemimpin oposisi partai Kongres, Rahul Ghandi menyebut insiden itu sebagai “pembantaian”.

“Orang yang bungkam bahkan setelah melihat pembantaian tidak manusiawi ini, dia telah mati. Tapi kita tidak akan membiarkan pengorbanan ini sia-sia – Kisan Satyagraha Zindabad!” ujarnya di Twitter mengaju ke PM Modi.

Ribuan petani berunjuk rasa selama lebih dari 10 bulan di perbatasan ibu kota India, New Delhi, menuntut pencabutan tiga UU pertanian yang disahkan pemerintahan Modi pada September 2020.

Para petani takut UU tersebut akan mengakhiri secara bertahap subsidi pertanian pemerintah, namun tuduhan itu dibantah pemerintah.

Dua bulan setelah UU itu disahkan, ratusan ribu petani, utamanya dari negara bagian Punjab, Haryana, dan Uttar Pradesh, menaiki traktor, sepeda motor, dan bahkan berjalan kaki ke New Delhi untuk menekan pemerintah agar mencabut UU tersebut.

Sejak saat itu, mereka berkemah di perbatasan New Delhi.