Empat strategi pemerintah selamatkan WNI disandera Abu Sayyaf

Merdeka.com - Sebanyak 10 pelaut Indonesia disandera kelompok militan Filipina Abu Sayyaf sejak akhir bulan lalu.

Kelompok militan itu kemudian meminta tebusan sebesar 50 juta peso atau setara Rp 14,2 miliar. Mereka memberi batas waktu hingga 31 Maret untuk menyerahkan uang tebusan itu tapi kemudian diperpanjang hingga 8 April. Jika tidak maka mereka mengancam akan membunuh seluruh sandera.

Sejak mengetahui kabar itu, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi sudah menyatakan akan mengedepankan dialog atau negosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf untuk membebaskan 10 WNI itu.

Selain itu pemerintah juga bekerja sama dengan pemerintah dan militer Filipina untuk membebaskan seluruh tawanan.

Apa saja langkah dan upaya pemerintah buat membebaskan 10 WNI itu? Simak rangkumannya berikut ini:

Pemerintah utamakan dialog buat bebaskan 10 WNI disandera Abu Sayyaf

Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk membebaskan 10 awak kapal asal Indonesia yang disandera oleh kelompok garis keras Abu Sayyaf di Filipina. Untuk membebaskan 10 WNI itu, opsi dialog akan dikedepankan oleh pemerintah Indonesia. "Opsi dialog tetap dilakukan, untuk menyelamatkan yang disandera," kata Jokowi usai menonton babak pertama final Bhayangkara di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (3/4). Saat ditanya apakah pemerintah akan membayar uang tebusan 50 juta Peso seperti yang diminta oleh kelompok Abu Sayyaf apabila sudah mentok, dia kembali hanya menyatakan opsi dialog akan diutamakan. "Ya ini tadi yang terakhir opsi dialog," ujarnya.Jokowi juga telah meminta Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi terbang ke Filipina untuk melakukan koordinasi dengan pemerintahan Filipina. "Kita sudah mengutus secara khusus Menteri Luar Negeri untuk berbicara dengan pemrintah Filipina dan kita harus tahu itu kejadiannya ada di wilayah Filipina sehingga kita tidak bisa masuk seenaknya. Gak bisa."Meski demikian, Jokowi menegaskan telah menginstruksikan pasukan TNI untuk bersiaga di daerah terdekat dengan Filipina, yaitu di Tarakan, Kalimantan Utara. "Kita juga sudah menyiapkan pasukan reaksi cepat kita di Tarakan, terus saya pantau terus. Baik mulai latihan, mulai simulasi kalau diperlukan. Tetapi kalau masuk negara lain harus ada izin dan memang kesulitannya kemarin dilaporkan dari Menteri Luar Negeri menjadi satu saya kontak harus ada izin dari parlemen nah ini yang masih belum," ujarnya.

TNI siapkan kapal untuk bebaskan 10 WNI disandera kelompok militan Filipina

TNI tengah mempersiapkan diri untuk upaya pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina. Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Ade Supandi menyatakan, pihaknya telah menyiapkan kapal untuk membantu pembebasan warga negara Indonesia itu.

"Untuk pembebasan Panglima TNI yang mengatur, semua ada konsepnya," kata Ade seperti dikutip di Antara, Rabu (30/3).

Ade menegaskan, Indonesia sudah mempunyai pengalaman dalam pembebasan sandera. Yaitu saat membebaskan kapal yang di sandera di Somalia.

"Semua rencana sudah disiapkan Panglima TNI, pasukan elit sudah disiagakan," ujar dia.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah Filipina dalam upaya pembebasan 10 WNI yang disandera oleh perompak kelompok Abu Sayyaf.

"Seperti telah disampaikan Menlu Retno Marsudi, prioritas kita adalah menyelamatkan warga negara," katanya.

Menurut Gatot, berdasarkan monitor dan koordinasi dengan tim dari Filipina, lokasinya ada di Filipina. Pihaknya sedang berkoordinasi terus dengan Filipina terkait hal-hal yang perlu disiapkan.

"Negosiasi akan saya lakukan dengan panglimanya. Prioritas utama pemerintah adalah menyelamatkan WNI," tegas mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini.

Adapun TNI sudah menyiapkan 5 KRI yakni KRI Surabaya, KRI Acak, KRI Mandau, KRI Macan dan KRI Ahmad Yani. Selain itu juga akan dibantu antara lain dengan 1 unit helikopter, 2 pesawat fix Wing, serta Kopaska. Kota Tarakan di Kalimantan Utara, juga dipersiapkan untuk menjadi pusat komando lantaran posisinya yang strategis, seandainya Filipina mengizinkan mereka terlibat operasi pembebasan.

Indonesia desak Filipina jamin nasib 10 WNI disandera Abu Sayyaf

Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) menolak pasukan TNI turun tangan dalam upaya membebaskan sepuluh awak kapal tunda yang disandera kelompok garis keras Abu Sayyaf. Mereka beralasan dapat menangani sendiri tanpa adanya bantuan dari negara lain. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan pemerintah menghormati sikap Filipina tersebut. Dia hanya menekankan yang terpenting Filipina dapat menjamin keselamatan sepuluh awak kapal disandera itu. "Yang paling penting harus ada jaminan bahwa warga negara kita itu harus diselamatkan karena bagaimanapun sekarang ini sudah dalam koordinasi Kemenlu, Polri, TNI dan kita bersabar masih menunggu dan kita juga berkoordinasi dengan pemerintah Filipina meminta jaminan agar para warga negara kita yang ditawan itu segera untuk dibebaskan," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/3). Pramono menjelaskan, permintaan jaminan keselamatan dari Indonesia itu terus diintensifkan kepada pemerintah ke Filipina. Dia juga menyatakan Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi telah memiliki langkah guna membebaskan kesepuluh awak kapal itu. "Menlu sudah ada langkah-langkah yang dilakukan tapi belum bisa diumumkan kepada publik," ujarnya. Seperti diketahui, Militer Filipina memiliki prinsip tersendiri, sehingga sulit mengizinkan pasukan asing terlibat dalam pembebasan sandera itu. "Berdasarkan konstitusi, negara kami tidak mengizinkan adanya pasukan asing tanpa perjanjian khusus," kata juru bicara AFP, Brigadir Jenderal Restituto Padilla saat dihubungi wartawan kemarin.Pandangan serupa juga disuarakan oleh Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu. Sebagai dua bangsa bersahabat, Indonesia tak bisa begitu saja mencampuri yuridiksi Filipina dalam menangani kasus penculikan semacam ini. "Kecuali mereka meminta bantuan, baru kita ikut masuk," ujarnya.Padilla mengakui pembicaraan serta koordinasi tingkat tinggi antara pemerintah Filipina dan Indonesia tentang metode serta strategi pembebasan sandera masih berlangsung. Sejauh ini, pihaknya berupaya meyakinkan TNI bahwa AFP sendirian sudah mampu mengamankan para WNI tersebut yang disekap Abu Sayyaf kemungkinan di sebuah pulau kosong dekat Kepulauan Sulu.

Jika diminta, pemerintah siap kirimkan perwira kopasus bantu militer Filipina bebaskan 10 WNI dari sandera Abu Sayyaf

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan ikut angkat bicara soal perkembangan 10 warga negara Indonesia yang ditawan oleh kelompok militan garis keras Filipina Abu Sayyaf. Luhut mengatakan, dari pihak Filipina sendiri sudah ada pergerakan ke wilayah tempat para anak buah kapal asal Indonesia itu disekap.

Luhut mengungkapkan, ada tiga pasukan militer Filipina yang mengepung wilayah Provinsi Sulu, tempat 10 ABK itu diduga dibawa oleh militan Abu Sayyaf.

"Ya ada tiga batalion," ucap Luhut, saat ditemui di kantornya, Selasa (5/4).

Luhut menyayangkan konstitusi Filipina yang melarang tentara asing masuk negaranya.

"Itu urusan mereka, bukan urusan kita, karena konstitusi dia (Filipina) bilang tidak boleh ada tentara asing masuk ke sana, kecuali atas izin kongres," kata Luhut.

Luhut mengungkapkan jika Filipina mengizinkan, dia akan mengirim perwira ke sana untuk memberikan asistensi.

"Kalau itu mereka izinkan, ada satu atau dua perwira kita untuk datang ke sana. Saya menyarankan kalau bisa perwira dari komando pasukan khusus yang bisa mengasistensi mereka di sana," tutur mantan Danjen Kopassus tersebut.