Erdogan Usulkan Voting Nasional untuk Pemakaian Jilbab di Turkiye

Merdeka.com - Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan kemarin mengajukan usulan pemungutan suara nasional untuk menjamin hak perempuan memakai jilbab di lembaga pemerintah, sekolah, dan kampus.

Isu jilbab cukup mendominasi perdebatan politik dalam beberapa bulan terakhir di Turkiye jelang pemilu 2023. Pemilu mendatang dinilai menjadi tantangan serius bagi Erdogan yang sudah berkuasa selama dua dasawarsa di Turkiye.

Sejak 2013 partai berkuasa di Turkiye yang mengusung Erdogan mencabut larangan memakai jilbab di lembaga negara.

Erdogan kerap menyebut pencabutan larangan memakai jilbab itu adalah contoh dari pembelaan partainya terhadap kaum muslim Turkiye melawan partai sekuler yang berkuasa di negara itu sebelum 2002.

"Jika Anda punya keberanian, mari kita usulkan isu ini untuk referendum. Biar negara yang memutuskan," kata Erdogan dalam pidatonya yang ditujukan kepada pemimpin partai oposisi Kemal Kilicdaroglu, seperti dilansir laman South China Morning Post, Ahad (23/10).

Kilicdaroglu memimpin partai sekuler CHP yang didirikan oleh pemimpin sekuler modern Turkiye Mustafa Kemal Ataturk.

Kilicadaroglu mengajukan usulan payung hukum untuk menjamin hak memakai jilbab untuk menepis kekhawatiran partainya akan kembali memberlakukan larangan jilbab itu.

Isu jilbab sudah mengemuka sejak 1990-an namun hingga kini tidak ada satu partai pun di negara mayoritas muslim itu yang berani melarang pemakaiannya.

"Kami mengaku membuat kesalahan soal jilbab," kata Kilicdaroglu awal bulan ini. "Kini saatnya kita tinggalkan masalah ini di belakang kita."

Menurut pengamat, Kilicdaroglu ingin mengincar pemilih religius agar tidak takut memilih partai sekuler pada pemilu tahun depan.

Sebagai tanggapan, Erdogan mengajukan amandemen konstitusi kepada parlemen dan partainya yang berkoalisi dengan nasionalis punya suara mayoritas yang kecil.

Menurut aturan di Turkiye, perubahan konstitusi mengharuskan 400 anggota parlemen menyetujui usulan itu tanpa perlu referendum jadi partai CHP pun harus mendukung perubahan tersebut.

Jika tidak, dengan hanya 360 suara, usulan ini bisa diajukan kepada rakyat.

"Jika masalah ini tidak bisa diselesaikan di parlemen, maka kami akan ajukan kepada rakyat," ujar Erdogan.