Fenomena Maraknya Pernikahan Dini di Malaysia, Usia 12 Tahun Sudah Menikah

Merdeka.com - Iris, Mary, dan Sarah berteman sejak masih anak-anak dan mereka tergolong ABG pada umumnya, mengerjakan PR bareng, berswafoto, dan jalan-jalan di desa mereka di Long Menapa, Sarawak, Malaysia.

Desa mereka tiga jam berkendara dari SD terdekat, dan berjarak tujuh jam perjalanan dari kota terdekat.

Iris adalah yang tertua di antara mereka berusia 16 tahun. Sedangkan Mary dan Sarah berusia 14 tahun. Mereka menikmati masa-masa sekolah mereka dan merindukannya. Tapi itu dua tahun lalu. Mereka berhenti sekolah saat mereka menikah. Usia Mary 12 tahun ketika menikah.

Sekarang mereka tinggal di rumah suami mereka.

"Kami jarang melakukan aktivitas bersama-sama sekarang, karena kami tinggal di rumah berbeda," kata Mary, dikutip dari South China Morning Post, Senin (22/6).

"Saat kami masih satu sekolah, kami selalu melakukan aktivitas bersama-sama," lanjutnya.

"Kami kangen masa-masa kami masih gadis," imbuhnya seraya tersenyum, begitu juga Sarah dan Iris di dekatnya.

Perkawinan anak (di bawah usia 18 tahun), bukanlah hal aneh bagi gadis-gadis dari suku Penan di Belaga ini. Faktanya, pernikahan anak terjadi di seluruh Malaysia, walaupun memang paling banyak terjadi di Sarawak.

Sensus Perumahan dan Penduduk Malaysia 2010 - data nasional terbaru yang tersedia - menunjukkan lebih dari 150.000 remaja berusia antara 15 dan 19 tahun berstatus menikah, naik dari 65.029 pada sensus 2000. Sensus berikutnya diharapkan akan dirilis tahun ini.

Di Sarawak, 1.609 pernikahan anak perempuan non-muslim dicatat dari 2005 hingga 2015 oleh Badan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Nasional. Negara ini juga mencatat 1.284 kasus perkawinan anak muslim dari 2011 hingga 2016, sebagaimana didokumentasikan Departemen Kehakiman Syariah.

Angka-angka ini menunjukkan Sarawak memiliki jumlah pernikahan anak terbanyak di Negeri Jiran. Meskipun demikian, Sarawak adalah salah satu dari tujuh negara bagian Malaysia yang belum mematuhi arahan federal 2018 untuk menaikkan usia minimum pernikahan menjadi 18 tahun untuk muslim dan non-muslim.

Para aktivis mengatakan, perubahan terjadi secara perlahan di Sarawak. Runtuhnya pemerintahan koalisi Pakatan Harapan - yang telah dijanjikan dalam manifestasinya untuk melarang pernikahan anak - dan penggantiannya oleh Perikatan Nasional juga telah menimbulkan kekhawatiran bahwa gerakan untuk melarang pernikahan anak mungkin telah terlupakan.

Secara khusus, penunjukan Siti Zailah Mohd Yusoff sebagai Wakil Menteri Perempuan, Keluarga dan Pengembangan Masyarakat telah menimbulkan keprihatinan. Dalam sebuah debat tahun 2017, Yusoff - seorang anggota parlemen dari Partai Islam Malaysia (PAS) - mengatakan pernikahan di bawah umur tidak boleh diperdebatkan karena itu adalah "petunjuk Allah". Partainya saat ini berkuasa di Kedah, Kelantan dan Terengganu, tiga negara bagian Malaysia yang, seperti Sarawak, belum menerapkan arahan 2018.

Beda Negara Bagian, Beda Tantangan

Salah satu NGO yang berjuang menghentikan pernikahan dini adalah Sarawak Women for Women Society (SWWS). Tantangan yang dihadapinya keunikan masyarakat di Borneo atau Kalimantan, yang merupakan rumah bagi lebih dari 40 kelompok sub-etnis, dengan Iban membentuk 30,3 persen dari populasi Sarawak, persentase terbesar sebelum orang Melayu.

Tingkat pernikahan anak Sarawak yang tinggi sebagian karena masyarakat adat dapat menikah sesuai dengan "adat" mereka sendiri dan bukan hukum sipil.

Presiden SWWS, Margaret Bedus yang juga seorang Iban, mengatakan adat “kuno” sukunya tentang pernikahan adalah “batu sandungan” yang perlu modernisasi.

“Pada 2018, saya menghadiri Simposium Iban di Bintulu (dan) mengangkat masalah pernikahan anak dan betapa pentingnya bagi 'adat' lokal kita untuk diubah untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak kita,” jelasnya.

Beberapa pihak tidak mendukung sarannya - tetapi menghilangkan pernikahan anak masih menjadi salah satu resolusi di simposium.

NGO ini menangani isu hak-hak perempuan seperti KDRT, dan memperkuat fokusnya pada masalah perkawinan anak sejak lima tahun lalu setelah meningkatnya pemberitaan media.

"Kami merasa sedih anak-anak kehilangan masa kanak-kanaknya, dirampok kesempatannya untuk mendapatkan pendidikan, harus menanggung memiliki anak dan diharapkan bisa berperan sebagai orang dewasa. Ini adalah ketidakadilan yang nyata pada anak-anak," kata Bedus.

Kompleksitas Hukum

Pernikahan anak-anak di Sarawak kebanyakan terjadi di kalangan muslim dan masyarakat adat, dan negara bagian Borneo memiliki tiga sistem hukum perkawinan - sipil, syariah, dan asli atau adat.

Menurut Konstitusi Federal, pengadilan sipil tidak memiliki yurisdiksi atas hal-hal di bawah hukum syariah, menimbulkan kesulitan lain.

Sementara hukum sipil Malaysia menetapkan usia minimum 18 tahun untuk menikah, menteri utama negara bagian dapat memberikan izin kepada anak perempuan yang berusia antara 16 dan 18 tahun untuk menikah.

Warga muslim diatur oleh hukum syariah, yang menetapkan usia minimum 18 untuk anak laki-laki dan 16 untuk perempuan. Tetapi pengecualian dapat diberikan dengan persetujuan pengadilan syariah, dan tidak ada usia minimum yang ditetapkan.

Menteri Kesejahteraan, Kesehatan Masyarakat, Perempuan, Pemberdayaan Keluarga dan Anak Negara Bagian Sarawak, Fatimah Abdullah mengatakan, masyarakat adat diatur oleh hukum adat yang saat ini tidak memiliki usia minimum tetap - tetapi komite hukum adat dari berbagai kelompok etnis sedang dalam proses menetapkan satu hukum.

Madeline Berma, komisaris Sarawak untuk Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam), mengatakan perlunya kesabaran dalam persoalan ini.

“Dibutuhkan waktu untuk mengubah hukum adat, bagi orang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, hanya dengan begitu kita dapat sepenuhnya menegakkan batas usia pernikahan,” kata Berma.

Pengadilan syariah biasanya menyetujui pernikahan di bawah umur jika ditunjukkan bahwa anak tersebut mampu mengurus rumah tangga dan keluarga, memahami ajaran Islam, dan mendapat dukungan dari keluarga mereka setelah menikah, menurut laporan tahun 2018 dari UNICEF Malaysia.

Laporan yang sama menemukan bahwa dari 2.143 pengajuan untuk pernikahan anak dari 2012 hingga 2016 di tujuh negara bagian di Malaysia, hanya 10 yang ditolak.

Undang-undang syariah yang didesentralisasi oleh negara telah menyebabkan kesulitan dalam menaikkan usia minimum pernikahan, kata Majidah Hashim, seorang mantan manajer komunikasi Sisters in Islam (SIS), sebuah kelompok hak-hak perempuan muslim yang berbasis di Selangor, yang sekarang bekerja untuk LSM lain.

"Masalah dengan sistem syariah Malaysia adalah bahwa ia mengharuskan setiap negara bagian, satu per satu, untuk mengubah hukum mereka," tambahnya.

Didirikan pada tahun 1988 oleh sekelompok wanita Muslim, SIS mengadvokasi kesetaraan gender dalam Islam dan telah berbicara tentang standardisasi Hukum Keluarga Islam di seluruh negara bagian Malaysia.

Pengamat kebijakan luar negeri dan studi keamanan di Institut Kajian Strategis dan Internasional Malaysia yang berbasis di Kuala Lumpur, Puteri Nor Ariane Yasmin binti Jeffrey Adzman mengatakan perbedaan antara hukum federal dan negara bagian semakin memperumit masalah.

"Anda memiliki undang-undang federal, dan wakil perdana menteri mengatakan usia minimum untuk menikah di Malaysia adalah 18. Tetapi ada juga administrasi agama di tingkat negara yang perlu dipertimbangkan," jelasnya.

“Pada akhirnya, tergantung pada otoritas agama dan kepala menteri negara masing-masing karena undang-undang ini berada di bawah kebijaksanaan negara. Dan saya pikir mungkin negara-negara bagian ragu-ragu untuk melepaskan kekuasaan itu - itu memberi mereka beberapa bentuk kemerdekaan atas pemerintah federal."