Forum Demokrasi Bali VIII dihadiri 58 negara
Merdeka.com - Forum Demokrasi Bali (BDF) yang ke-8 dan akan dilaksanakan di Nusa Dua, Bali, nantinya dihelat sehari setelah pemilihan kepala daerah se-Indonesia. Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir adanya pilkada tentunya akan menambah daya tarik Indonesia sebagai negara yang menjalankan sistem politik demokrasi.
Pria akrab dipanggil Tata ini mengungkapkan, sebanyak 127 negara telah diundang untuk menghadiri acara ini.
"Sampai sekarang kita sudah konfirmasi 61 peserta. 58 negara peserta, tiga lainnya pemantau internasional," kata pria berkacamata tersebut, saat ditemui di Kompleks Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jakarta, Kamis (3/12).
-
Bagaimana cara pemilihan dilakukan di pilkada serentak? Pilkada Serentak menerapkan sistem pemilihan langsung dimana pemilih secara langsung memilih calon kepala daerah dan wakilnya.
-
Bagaimana Pilkada Serentak diadakan? Dalam sistem presidensial, pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang menciptakan akuntabilitas dan legitimasi bagi pemimpin daerah.
-
Kapan pilkada serentak diselenggarakan secara nasional? Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada November 2024.
-
Kapan Pilkada serentak dilaksanakan? Pilkada serentak dilaksanakan pada tahun 2024, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut.
-
Kenapa Pilkada dilakukan secara serentak? Pilkada serentak 2015 digelar untuk daerah-daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang habis pada periode 2015 sampai Juni 2016.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
Sementara itu, Direktur Informasi dan Publikasi Kemlu Ali Busyra mengatakan BDF akan dihadiri menteri dari enam negara, wakil menteri dari 10 negara, serta setingkat pejabat seperti duta besar negara yang bersangkutan yang ada di Indonesia. Sementara itu, untuk negara yang sudah konfirmasi masih belum diungkapkan ke publik.
Pertemuan tingkat menteri ini bertujuan untuk saling berbagi pemahaman dan membangun demokrasi di kawasan. Juga untuk mendorong demokrasi antar negara.
Menlu Retno L. P. Marsudi dijadwalkan akan membuka acara yang dilaksanakan dari 10-11 Desember mendatang. Disebutkan ada tiga panel yang terdiri dari Indonesia, Sudan, India, Iran, China, dan Filipina. (mdk/ard)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
ISF 2023 juga menampilkan 14 sesi tematik tentang isu-isu seperti ekonomi sirkular, kerja sama internasional dan lainnya.
Baca SelengkapnyaPutu menambahkan, pemaknaan Tanah Air itu justru memperkuat kenapa kita menjadi tuan rumah yang penuh makna.
Baca SelengkapnyaDelegasi World Water Forum ke-10 mulai berdatangan melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.
Baca SelengkapnyaAgenda tahunan APA Meeting itu mempertemukan otoritas dan operator pelabuhan dari 9 negara.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani meyakini pertemuan IAPF dapat memberi ‘nilai tambah’ dalam hubungan antar negara.
Baca SelengkapnyaIndonesia Kembali Gelar ISF 2024, Bawa 9 Topik Besar soal Transisi Energi hingga Ekonomi Biru
Baca SelengkapnyaSecara luas, air harus dapat mempersatukan seluruh negara melalui kerja sama penanganan masalah.
Baca SelengkapnyaKomisioner KPU mengatakan, salah satu hal yang disepakati adalah tentang tema debat yang awalnya mengandung tujuh tema dirampingkan menjadi enam.
Baca SelengkapnyaDua moderator debat kedua Pilgub Jakarta 2024 merupakan presenter dari media swasta nasional yang berbeda.
Baca SelengkapnyaDPR RI kembali menggelar penyelenggaraan sidang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP).
Baca SelengkapnyaAcara ini menunjukkan komitmen Indonesia mendorong ASEAN bekerja sama yang lebih intensif dan kolaboratif mengimplementasikan green ekonomi.
Baca SelengkapnyaHari ke-3 WWF bakal diisi dengan pertemuan kepala negara.
Baca Selengkapnya