Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Galak bela HAM, suara Aung San Suu Kyi tak terdengar buat Rohingya

Galak bela HAM, suara Aung San Suu Kyi tak terdengar buat Rohingya Peraih Nobel Perdamaian dan tokoh demokrasi asal Myanmar, Aung San Su Kyi. ©2014 merdeka.com/ririn radiawati

Merdeka.com - Setiap kali muncul isu kemanusiaan akibat diskriminasi etnis Rohingya di Myanmar, semua mata di dunia memandang satu nama: Aung San Suu Kyi. Wanita yang demikian perkasa di bidang hak asasi maupun perjuangan menegakkan demokrasi, tapi melempem mengatasi satu masalah mendasar di dalam negerinya.

Tokoh-tokoh dunia sudah menyerukan agar Suu Kyi tidak terlalu pasif. Sebagai sosok yang sangat dihormati di Myanmar, seharusnya dia bisa menegaskan sikap, berada di sisi Rohingya atau sekalian mendukung diskriminasi junta militer selama empat dekade terakhir pada warga minoritas muslim itu.

Setelah lebih dari 8 ribu pengungsi Rohingya terombang-ambing di sekitar Selat Malaka tiga pekan terakhir, Suu Kyi kembali diminta berperan lebih nyata.

pengungsi rohingya di aceh

Salah satu yang sudah gemas dengan diamnya Suu Kyi adalah Pemimpin spiritual Tibet, Dalai lama. Dia mendesak peraih Nobel Perdamaian satu-satunya di Myanmar itu melobi pemerintah Myanmar agar memberi perlakuan lebih manusiawi pada minoritas Rohingya. Khususnya yang masih berada di Provinsi Rakhine.

"Saya telah bertemunya dua kali, saat di London dan di Ceko, dia mengutarakan bahwa ini adalah kasus sulit dan tidak mudah, namun saya yakin dia bisa berbuat sesuatu," kata Dalai Lama kemarin, seperti dilansir Channel News Asia.

Ketika Suu Kyi dibebaskan dari tahanan rumah pada 2010, banyak orang menilai dia akan menjadi presiden Myaanmar di masa mendatang. Sekalipun baru bergabung di parlemen, tapi banyak pengamat berharap wanita 69 tahun itu bisa menelurkan kebijakan progresif. Nyatanya tidak.

"Saya pikir sekarang semua orang setuju, dia sudah mengecewakan dalam hal pembelaan hak asasi manusia," kata David Mathieson, peneliti senior di lembaga pembela hak asasi Human Right Watch (HRW).

Pada 2012, Liga Nasional Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi sempat membuat kemajuan, dengan menggodok UU perlindungan minoritas. Apa lacur, beleid itu sampai sekarang tidak kunjung tuntas.

Malah keluar aturan mengatur kelahiran saban tiga tahun. UU itu, diyakini khusus menyasar warga Rohingya.

Tekanan bagi Suu Kyi memang besar. Bahkan di kalangan pendukungnya, Rohingya tidak pantas dibela. Saat pidato di hadapan parlemen pada 2012, Suu Kyi ama sekali tidak menyebut kata 'Rohingya' dan hanya menggunakan istilah 'etnis minoritas'. Banyak pendukung NLD termasuk jajaran yang tidak menganggap warga Rohingya sebagai penduduk sah Myanmar.

Suu Kyi pernah 'curhat' betapa dia dikecam karena terkesan diam atas isu Rohingya. Secara tidak langsung, perempuan yang sangat ditakuti militer Myanmar ini bilang bahwa yang membenci Rohingya adalah para pendukungnya.

"Mereka menginginkan saya berbicara bagaimana caranya menghilangkan perbedaan-perbedaan terjadi di masyarakat, tetapi saya bukan pesulap," kata Suu Kyi saat (mdk/ard)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Marah Prabowo Gregetan Ada Bangsa Ngajarin HAM tapi Diam Ribuan Anak-Ibu Tewas di Gaza
VIDEO: Marah Prabowo Gregetan Ada Bangsa Ngajarin HAM tapi Diam Ribuan Anak-Ibu Tewas di Gaza

Prabowo Subianto menyinggung bangsa lain yang kerap mengajarkan masalah HAM, tapi diam melihat ribuan nyawa dibunuh di Gaza

Baca Selengkapnya
Pengungsi Rohingya dan Penolakan Warga Aceh
Pengungsi Rohingya dan Penolakan Warga Aceh

Pengungsi Rohingya kini mendapat penolakan dari warga Aceh. Pemerintah diminta bertindak tegas.

Baca Selengkapnya
FOTO: Aksi Warga Sabang Demo Tolak Kedatangan Pengungsi Rohingya di Aceh
FOTO: Aksi Warga Sabang Demo Tolak Kedatangan Pengungsi Rohingya di Aceh

Mereka mendesak UNHCR dan IOM untuk segera memindahkan pengungsi Rohingya dari Aceh.

Baca Selengkapnya
18 September 1988: Pemberontakan 8888 di Myanmar Berakhir Setelah Kudeta Militer Berdarah
18 September 1988: Pemberontakan 8888 di Myanmar Berakhir Setelah Kudeta Militer Berdarah

Berakhirnya pemberontakan 8888 bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga meninggalkan jejak kelam dalam sejarah Myanmar.

Baca Selengkapnya
Polemik Etnis Rohingya di Aceh, JK: Tanggung Jawab UNHCR
Polemik Etnis Rohingya di Aceh, JK: Tanggung Jawab UNHCR

JK mencontohkan konflik yang terjadi di Ambon dan Papua yang membuat warga mengungsi.

Baca Selengkapnya
Apa Itu Rohingya dan Penyebab Konfliknya, Perlu Diketahui
Apa Itu Rohingya dan Penyebab Konfliknya, Perlu Diketahui

Konflik Rohingya termasuk kejahatan genosida yang menelantarkan banyak orang.

Baca Selengkapnya
DPR Usulkan ke AIPA Bentuk Satuan Tugas Bantu Demokratisasi di Myanmar
DPR Usulkan ke AIPA Bentuk Satuan Tugas Bantu Demokratisasi di Myanmar

DPR RI mengusulkan Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) membentuk satuan tugas untuk membantu demokratisasi di Myanmar

Baca Selengkapnya
Pemerintah Didesak Tegas soal Etnis Rohingnya: Jangan Sampai Jadi Masalah
Pemerintah Didesak Tegas soal Etnis Rohingnya: Jangan Sampai Jadi Masalah

Jika pemerintah terlambat mengambil kebijakan bisa jadi pekerjaan rumah yang sulit untuk diselesaikan di kemudian hari.

Baca Selengkapnya
Pernyataan Lengkap Wapres Ma'ruf Amin Buka Opsi Tampung Pengungsi Rohingya di Pulau Galang
Pernyataan Lengkap Wapres Ma'ruf Amin Buka Opsi Tampung Pengungsi Rohingya di Pulau Galang

Wapres Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang.

Baca Selengkapnya
Etnis Rohingya Mengeluh Dikasih Makan Sedikit, Yenny Wahid: Enggak Bersyukur
Etnis Rohingya Mengeluh Dikasih Makan Sedikit, Yenny Wahid: Enggak Bersyukur

Pemerintah Indonesia adalah negosiasi dengan pemerintah Myanmar soal pengungsi Rohingya.

Baca Selengkapnya
27 September 1988: Liga Nasional untuk Demokrasi Myanmar Dibentuk oleh Aung San Suu Kyi
27 September 1988: Liga Nasional untuk Demokrasi Myanmar Dibentuk oleh Aung San Suu Kyi

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (LND) dibentuk setelah Pemberontakan 8888.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mahfud MD Keras: Indonesia Berhak Membuang Mengusir Pengungsi Rohingya
VIDEO: Mahfud MD Keras: Indonesia Berhak Membuang Mengusir Pengungsi Rohingya

Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, Indonesia berhak mengusir mereka

Baca Selengkapnya