Gantinya maaf soal iklan hina TKI, ini 5 janji Malaysia pada Jokowi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah dua hari melawat ke Malaysia. Selain kunjungan penghormatan, digelar pula dialog bilateral antara kedua pemimpin negara serumpun itu di Kota Putrajaya.

Adapun seusai pertemuan antara presiden Jokowi dan Perdana Menteri Najib Razak, tidak disinggung sama sekali isu iklan perusahaan robot yang menghina Tenaga Kerja Indonesia.

Baik PM Najib maupun bawahannya tidak ada yang berkomentar mengenai kasus di Selangor ini, kendati Kementerian Luar Negeri telah mengirim nota protes.

Dalam jumpa pers, Jokowi dan Najib berusaha mengedepankan isu-su yang lebih positif mendorong hubungan RI-Malaysia.

Seakan 'ganti' permintaan maaf, PM Najib mengungkapkan pihaknya ingin memperluas kerja sama kedua negara. Petinggi Barisan Nasional (UMNO) itu mengumumkan lima kebijakan anyar buat memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia. Beberapa di antaranya bahkan lebih progresif dibanding era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Apa saja janji-janji petinggi negeri jiran buat Indonesia? Simak rangkumannya oleh merdeka.com berikut ini:

Malaysia mau rundingkan lagi batas wilayah

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mencapai kesepakatan baru buat menyelesaikan sengketa batas maritim yang telah lama menjadi salah satu masalah dalam hubungan bilateral kedua negara. Sejak 2010 tidak ada kemajuan berarti untuk menuntaskan batas wilayah dua negara serumpun ini, baik di darat maupun laut.

Hal tersebut diungkapkan Najib dalam konferensi pers usai pertemuan empat mata di Putrajaya, Malaysia. 

"Kami berkomitmen untuk membangun mekanisme tambahan untuk menyelesaikan masalah teritorial, mengingat tidak ada kemajuan yang signifikan dari penyelesaian sebelumnya," ujar Najib seperti dilaporkan Channel News Asia.

Ketegangan antara perbatasan maritim Indonesia dengan Malaysia sering terjadi di Laut Sulawesi dan Kalimantan. Ketegangan ini terjadi karena perebutan energi dasar laut yang kaya di Laut Sulawesi dan di lepas pantai timur Kalimantan yang berbatasan dengan Brunei Darussalam.

Komite teknis perbatasan Malaysia dan Indonesia menyebut akan menggelar pertemuan pada 26 Februari 2015. 

Malaysia persilakan RI tangkap nelayan mereka

Ketegangan antara perbatasan maritim Indonesia dengan Malaysia sering terjadi di Laut Sulawesi dan Kalimantan. Ketegangan ini terjadi karena perebutan energi dasar laut yang kaya di Laut Sulawesi dan di lepas pantai timur Kalimantan yang berbatasan dengan Brunei Darussalam.

Presiden Jokowi juga menjelaskan ke PM Malaysia jika Indonesia sudah mulai menindak dengan tegas pencurian ikan di atas perairan Indonesia dengan meledakkan kapal asing yang masuk, tak terkecuali kapal Malaysia.

"Sengketa maritim ini telah berlangsung terlalu lama," ujar Presiden Jokowi.

Sebagai jalan tengah, PM Najib menyetujui cara Indonesia menangkap kapal melanggar wilayah. Negeri Jiran juga mempersilakan TNI membakar kapal tersebut, asal pihaknya juga boleh melakukan tindakan serupa terhadap pelanggar asal Tanah Air.

"Jika sebuah kapal Malaysia secara jelas menerobos teritori Indonesia, maka mereka akan menghadapi tindakan hukum. Begitu pula sebaliknya," kata Najib.

Pengiriman TKI ke Malaysia jadi satu pintu

Kedua negara sepakat merealisasikan mekanisme pengiriman tenaga kerja satu pintu. Diharapkan tidak ada lagi TKI ilegal karena prosesnya akan lebih transparan.

Dalam konferensi pers usai pertemuan bilateral, PM Najib menyatakan negaranya memahami kebutuhan Indonesia melindungi buruh migrannya. Sedangkan Negeri Jiran juga akan mendapat manfaat bila tenaga kerja yang datang memiliki keterampilan memadai.

"Dengan kebijakan pengiriman satu pintu, maka lebih ada kepastian terhadap keterampilan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Malaysia," ujarnya seperti dikutip Surat Kabar Bernama.

Tanpa mengimplementasikan kebijakan rekrutmen TKI satu pintu, Malaysia kini kebanjiran pekerja ilegal. Najib menyoroti jumlah buruh migran Indonesia resmi yang 'cuma' 4.000 orang.

"Sedangkan 105 ribu (TKI) lainnya datang melalui jalur-jalur tidak resmi. Dengan itu, kedua negara sepakat untuk membentuk satu jalur tunggal rekrutmen yang akan dibahas lebih lanjut oleh kementerian terkait," kata PM Najib.

RI-Malaysia dorong penyamaan zona waktu ASEAN

Selain membahas soal batas wilayah maritim dan tenaga kerja Indonesia, kedua Kepala Negara juga membahas potensi zona waktu bersama.

PM Najib menyampaikan, bahwa pembicaraannya dengan Presiden Jokowi juga menyinggung mengenai kemungkinan membuat zona waktu bersama dengan semua ibu kota di negara-negara Asean.

"Kami ingin membicarakan masalah ini dengan serius semoga ada kata sepakat, agar terjalin solidaritas sesama negara-negara anggota ASEAN," ungkap Najib, Jumat (6/2).

Seperti diketahui, terdapat perbedaan zona waktu antara ibu kota Indonesia, Jakarta dengan ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur. Waktu di Jakarta dan di Malaysia berbeda 1 jam. Malaysia berada di zona waktu yang sama dengan wilayah Indonesia bagian tengah (WITA).

Malaysia jajaki pembuatan mobil ASEAN bareng RI

Dalam lawatan kemarin (6/2), Presiden Jokowi menyambangi pabrik mobil nasional Malaysia Proton. 

Pihak Negeri Jiran membuka peluang bagi Indonesia untuk memproduksi mobil nasional. Tapi skalanya satu Asia Tenggara.

"Perdana Menteri Malaysia Bapak Najib Razak kemungkinan akan membahas soal mobil ASEAN dalam pertemuan dengan Bapak Presiden," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir.

Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Herman Prayitno, menilai jadwal lawatan ke pabrik itu sinyal positif dari Malaysia untuk mewujudkan mobil bersama ASEAN.

"Siapa tahu, jika kita bekerja sama, kita dapat memproduksi mobil ASEAN yang dikeluarkan oleh Proton," ujar Herman seperti dikutip dari The Star.