Giliran Thailand ngamuk kapal nelayan ilegal dihancurkan TNI

Merdeka.com - Media terkemuka Thailand, the Bangkok Post dalam editorial dua hari lalu mengecam kebijakan pemerintah Indonesia. Presiden Joko Widodo yang memerintahkan TNI menghancurkan kapal nelayan ilegal dianggap mengacaukan stabilitas di Asia Tenggara. Kebijakan itu dinilai barbar, jauh dari norma diplomatik antara negara sahabat.

Koran ini berharap pemerintah Thailand segera protes ke pemerintah RI. Adanya 5.400 nelayan asing yang memasuki peraian Indonesia, termasuk dari Negeri Gajah Putih, disebabkan oleh ketidakbecusan TNI menjaga wilayah Tanah Air yang mayoritas berupa peraian dan terdiri dari 18.307 pulau.

"Sederhana saja, (maraknya nelayan asing masuk) karena ketidakmampuan Indonesia menegakkan aturan mereka sendiri. Tapi sebagai responnya, mereka secara kasar menghukum nelayan kecil yang tertangkap," tulis editorial Bangkok Post seperti dikutip merdeka.com, Kamis (8/1).

Dua kapal Thailand telah dihancurkan TNI AL pada 28 Desember 2014 lalu. Bangkok Post juga menyoroti nasib tiga kapal Vietnam yang turut menjadi abu.

Di tengah situasi kawasan yang kurang kondusif terkait sengketa batas wilayah di Laut China Selatan, Bangkok Post menyatakan sikap Indonesia semakin memperparah keadaan. Padahal Presiden Jokowi awalnya diharap bisa jadi mediator bagi Thailand dan Vietnam melawan China yang aktif memasang patok di kawasan Laut China selatan.

Negara-negara lain di Asia Tenggara bukannya segan, tapi akan memandang Indonesia sebagai musuh. Aksi balasan kemungkinan dilakukan dengan memboikot ekspor kelautan dari Tanah Air.

"Jika Indonesia terus menghancurkan kapal dari negara mitranya yang berharga di ASEAN, maka besar peluang muncul aksi balasan," tulis koran ini.

Dihubungi terpisah, Kementerian Luar Negeri mengakui tindakan menghancurkan kapal ilegal jadi kontroversi di berbagai negara tetangga. Namun Indonesia berkilah (mdk/ard)