Gugatan Filipina pada China diterima Arbitrase Internasional

Merdeka.com - Pengadilan Arbitrase di Den Haag, Belanda, menerima gugatan Filipina terkait sengketa batas wilayah di Laut China Selatan. Keputusan tersebut menggugurkan upaya Republik Rakyat China (RRC) yang menuntut kasus ini tidak ditangani lembaga internasional.

Shanghaiist melaporkan, Senin (2/11), keputusan Badan Arbitrase itu diumumkan akhir pekan lalu. Dengan demikian, Filipina dipersilakan mengirim saksi ahli untuk memulai sidang. Pemerintah China juga diperkenankan mengirim wakilnya untuk mempertahankan klaim wilayah mereka.

"Agar pihak-pihak yang bersengketa dapat terlibat, maka pengadilan arbitrase akan menentukan segera tanggal dengar pendapat saksi ahli," tulis pernyataan pers dari lembaga itu.

Sidang akan fokus menguji kesahihan klaim China, bahwa mereka dari sisi sejarah paling berhak memiliki wilayah terluas di Laut China Selatan. Klaim RRC, disusul sikap penggambaran sembilan titik yang mencomot kawasan Zona Ekonomi Eksklusif negara lain, paling keras diprotes Filipina dan Vietnam.

Putusan sidang nanti akan menentukan siapa negara paling berhak atas 200 mil Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Spratly. China dan Filipina sama-sama mengklaim punya hak ZEE di perairan tersebut. Ketegangan kedua pihak bertambah setelah militer Negeri Tirai Bambu kedapatan membuat tujuh pulau reklamasi di dekat Spratly.

RRC menolak keterlibatan lembaga internasional, baik PBB maupun Pengadilan Arbitrase, untuk memediasi konflik tersebut.

Dalam gugatannya, Filipina menuding militer China berkali-kali melanggar teritori mereka, dengan menyusupkan perang dan dua kapal sipil sejauh lima mil dari batas wilayah. Insiden itu pernah berujung pada penenggelaman kapal reot nelayan Filipina di Atol Second Thomas pada 1999.

China tidak cuma berkonflik dengan Filipina soal batas wilayah Laut China Selatan. Pemerintah Tiongkok punya doktrin bahwa 90 persen perairan itu milik mereka sejak era kekaisaran berabad-abad lalu. Negara ASEAN lain yang merasa dirugikan oleh ekspansi China di antaranya Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. (mdk/ard)