Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hapus batas masa pemerintahan dua periode, China bantah bakal jadi seperti Korut

Hapus batas masa pemerintahan dua periode, China bantah bakal jadi seperti Korut Souvenir bergambarkan foto Presiden China Xi Jinping. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Partai Komunis China (PKC) yang merupakan partai tunggal di Negeri Tirai Bambu mengusulkan agar batas masa pemerintahan selama dua periode bagi presiden dan wakilnya dihapus. Banyak spekulasi sekaligus kekhawatiran yang muncul bahwa Presiden Xi Jinping akan berkuasa seumur hidup setelah usulan tersebut diterbitkan.

Namun spekulasi tersebut dibantah oleh surat kabar ternama China yang menjelaskan bahwa usulan tersebut tidak berarti Presiden Xi dapat memimpin tanpa batas waktu. Dengan adanya amandemen itu, tidak berarti pula China akan menjadi Korea Utara yang selanjutnya.

"Amandemen ini tidak mengubah sistem pensiun bagi partai dan pemimpin nasional. Sistem jangka panjang ini juga tidak berlaku bagi pejabat tinggi lain," tulis surat kabar People's Daily, dikutip dari laman Channel News Asia, Kamis (1/3).

Artinya, konstitusi partai berbeda dengan konstitusi nasional di mana dengan jelas dinyatakan bahwa seorang pemimpin tidak bisa mempertahankan jabatan mereka apabila kondisi kesehatan mereka bermasalah atau saat mereka seharusnya pensiun.

Selain itu, partai juga memiliki peraturan tidak tertulis bahwa pejabat senior tidak bisa dipromosikan setelah mencapai usia 68 tahun.

"Ini adalah sistem yang dirancang sesuai dengan kondisi nasional untuk menjamin perdamaian dan stabilitas jangka panjang partai," papar tulisan itu.

Amandemen ini rencananya akan disetujui pada pertemuan tahunan parlemen bulan ini. Para delegasi partai yang setia diyakini tidak akan menentang usulan ini. Sebab, gagasan ini dinilai sebagai langkah penting untuk memperkokoh sistem kepemimpinan partai dari segala aspek.

Sementara itu, Xi akan dipilih sebagai presiden berikutnya pada rapat parlemen Senin mendatang. Ini merupakan periode kedua Xi memimpin negara tersebut. Selain itu, Xi juga akan memperpanjang masa kepemimpinan di partainya pada Oktober mendatang.

(mdk/frh)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
MK Tolak Uji Masa Jabatan Ketum Parpol 10 Tahun, Ini Pertimbangannya
MK Tolak Uji Masa Jabatan Ketum Parpol 10 Tahun, Ini Pertimbangannya

Penolakan itu disampaikan majelis hakim MK dalam sidang digelar hari ini.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Tolak Komentari Kabar Jokowi Minta Jabatan Presiden Tiga Periode:  Itu Pertanyaan yang Mengandung Bahaya
Cak Imin Tolak Komentari Kabar Jokowi Minta Jabatan Presiden Tiga Periode: Itu Pertanyaan yang Mengandung Bahaya

Cak Imin merupakan salah satu tokoh yang pernah mengusulkan Jokowi tiga periode.

Baca Selengkapnya
Jokowi Buat Aturan Baru: Menteri hingga Wali Kota Ikut Pilpres 2024 Tak Perlu Mundur
Jokowi Buat Aturan Baru: Menteri hingga Wali Kota Ikut Pilpres 2024 Tak Perlu Mundur

Jokowi mengizinkan menteri dan pejabat setingkat menteri melaksanakan kampanye dengan syarat tertentu.

Baca Selengkapnya
Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya
Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.

Baca Selengkapnya
Putusan MK: Anggota Parpol Harus Mundur Minimal 5 Tahun Sebelum Jadi Jaksa Agung
Putusan MK: Anggota Parpol Harus Mundur Minimal 5 Tahun Sebelum Jadi Jaksa Agung

MK menyatakan, pengurus parpol yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung harus lebih dulu berhenti dari kepengurusan parpol sekurang-kurangnya 5 tahun.

Baca Selengkapnya
Jokowi Teken Perpres Jaminan Kesehatan Mantan Menteri dan Keluarga
Jokowi Teken Perpres Jaminan Kesehatan Mantan Menteri dan Keluarga

Jaminan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD Sebut MK Tak Berwenang Ubah Batas Usia Capres dan Cawapres
Mahfud MD Sebut MK Tak Berwenang Ubah Batas Usia Capres dan Cawapres

Mahfud menyebut, MK seharusnya tidak bisa menerima gugatan soal batas usia capres dan cawapres.

Baca Selengkapnya
Dukung Revisi UU Kementerian Negara, Golkar Usul Aturan Usia Presiden dan Wapres Dihapus
Dukung Revisi UU Kementerian Negara, Golkar Usul Aturan Usia Presiden dan Wapres Dihapus

Firman Soebagyo meminta agar revisi UU Kementerian Negara harus segera disahkan.

Baca Selengkapnya
PDIP Meradang Masa Jabatan Ketum Parpol Digugat Lagi: Salah Makan Obat
PDIP Meradang Masa Jabatan Ketum Parpol Digugat Lagi: Salah Makan Obat

Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto menegaskan gugatan masa jabatan ketua umum parpol salah alamat. Alasannya, partai punya kemandirian untuk membuat aturan di inte

Baca Selengkapnya
Hasto Tegaskan Ada Menteri dari PDIP Siap Angkat Koper Keluar Kabinet Jokowi
Hasto Tegaskan Ada Menteri dari PDIP Siap Angkat Koper Keluar Kabinet Jokowi

Stabilitas pemerintahan menjadi pertimbangan utama, yang membuat keputusan itu tidak diambil.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Di Baleg DPR, Golkar Blak-blakan Penghapusan Aturan Batas Usia Presiden dan Wapres
VIDEO: Di Baleg DPR, Golkar Blak-blakan Penghapusan Aturan Batas Usia Presiden dan Wapres

Firman menilai, seharusnya tak perlu ada aturan yang membatasi usia presiden dan wakil presiden

Baca Selengkapnya
Prabowo-Gibran Disinggung Ganjar, Ini Aturan Wali Kota dan Menteri Maju Pilpres Tak Harus Mundur
Prabowo-Gibran Disinggung Ganjar, Ini Aturan Wali Kota dan Menteri Maju Pilpres Tak Harus Mundur

Menurut Ganjar, risiko pejabat publik yang nyapres tidak mundur amat besar. Terlebih, ujarnya berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan.

Baca Selengkapnya