Ikuti Jejak AS, Rusia Tunda Kesepakatan Nuklir Pascaperang Dingin

Merdeka.com - Senada dengan langkah yang telah diambil oleh Amerika Serikat (AS), pemerintah Rusia juga mengumumkan penangguhan keterlibatan dalam Perjanjian Pasukan Nuklir Jangka Menengah-era Perang Dingin (INF).

Di saat bersamaan, Vladimir Putin mengatakan Rusia akan mulai mengembangkan rudal baru, demikian sebagaimana dikutip dari BBC pada Minggu (3/2/2019).

Sebelumnya, pada Jumat 1 Februari, AS secara resmi mengumumkan akan menangguhkan kewajibannya atas perjanjian terkait.

Ditandatangani pada 1987 oleh AS dan Uni Soviet, kedua negara melarang penggunaan rudal jarak pendek dan menengah untuk alasan apapun.

"Mitra kami di Amerika mengumumkan bahwa mereka menangguhkan partisipasi dalam perjanjian itu, dan kami juga melakukan hal serupa," kata Putin, Sabtu (2/2).

"Semua proposal kami di bidang ini, seperti sebelumnya, tetap di atas meja, pintu untuk pembicaraan masih terbuka," tambahnya.

Sebelumnya pada hari Sabtu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan kepada BBC: "Semua sekutu (Eropa) setuju dengan Amerika Serikat karena Rusia telah melanggar perjanjian selama beberapa tahun. Mereka menyebarkan semakin banyak rudal berkemampuan nuklir baru di Eropa."

Dia juga mengatakan periode enam bulan yang telah diberikan AS kepada Rusia untuk kembali ke kepatuhan penuh harus dimanfaatkan.

AS Klaim Punya Bukti tentang Senjata Rusia

AS mengklaim telah memiliki bukti bahwa rudal Rusia yang baru jatuh dalam jarak 500-5.500 kilometer, di mana hal itu dilarang oleh perjanjian INF.

Beberapa pejabat AS mengatakan bahwa sejumlah rudal 9M729 --yang dikenal NATO sebagai SSC-8-- telah dikerahkan.

Bukti telah diajukan ke sekutu NATO,dan mereka semua mendukung klaim yang dituduhkan oleh AS pada Rusia.

Sementara pada Desember lalu, pemerintahan Donald Trump memberi Rusia waktu selama 60 hari untuk kembali ke aturan INF, atau AS juga akan berhenti menghormati persyaratannya.

Selain membantah melanggar perjanjian INF, Rusia mengatakan bahwa pencegat rudal anti-balistik milik AS, yang dikerahkan di Eropa Timur, berpotensi melanggar ketentuan perjanjian.