India Batasi Akses Komunikasi, Warga Kashmir Dilanda Kecemasan

Merdeka.com - Pascapenghapusan status semi-otonomi yang telah berlangsung selama tujuh dekade oleh pemerintah India, kini warga Kashmir di Himalaya harus menghadapi pemberlakuan jam malam dan pemadaman akses komunikasi. Tak ayal, hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi warga Kashmir yang tinggal di luar wilayah tersebut.

Salah satu warga yang mengalami kekhawatiran itu adalah Altaf Ahmed. Tiga hari sudah Altaf berusaha menghubungi anggota keluarganya di Kashmir. Namun, tidak satu pun telepon atau pesan singkatnya terbalas.

"Saya benar-benar tidak dapat berkata apa-apa mengenai tindakan ini. Apakah ini demokrasi yang dibanggakan banyak orang, ketika orang tak berdaya seperti saya harus berjuang mengikuti aturan kacau dari pemerintah ini?" tanya Altaf, seperti yang dikutip Alaraby pada Rabu (7/8).

Selain Altaf, Junaid, seorang pelajar asal Kashmir yang tengah mengikuti ujian akuntan di New Delhi, India pun mengalami kekhawatiran yang sama. Rekannya, Zahid pulang ke wilayah Kashmir untuk mengunjungi keluarganya, tepat di saat India membuat putusan dramatisnya. Di laporkan Alaraby, pemadaman yang dilakukan India memutus komunikasi antara Junaid dan Zahid.

Di Kashmir sendiri, banyak orangtua tidak mengetahui kabar anak-anaknya yang berada di luar wilayah Kashmir. Pemadaman total yang dilakukan India membuat warga Kashmir kehilangan akses internet dan telepon.

"Saya harus menempuh perjalanan sejauh 300 km untuk berbicara dengan adik saya. Ia tinggal di Punjab (daerah perbatasan Kashmir)," tutur Farzana, warga Kahsmir, kepada The New Arab.

Bukan hanya warga yang mengalami kesulitan akibat tindakan India "mengurung" Kashmir. Aljazeera melaporkan, pascapemberlakuan jam malam dan pemutusan akses komunikasi oleh New Delhi, India, media lokal Kashmir bahkan tidak mampu memperbarui isi situs beritanya sejak Minggu (4/8).

Pascapencabutan status daerah khusus untuk Kashmir, kekuasaan wilayah tersebut secara otomatis dipegang sepenuhnya oleh pemerintah India. Keputusan itu menimbulkan gejolak di wilayah Kashmir, karena banyak warga yang tidak setuju jika mereka berada di bawah pemerintahan India.

Alaraby melaporkan, untuk menekan protes terhadap putusan tersebut, India bahkan menutup sekolah di Kashmir. Tak hanya itu, pemimpin setempat pun ditahan. Dikabarkan bahwa pemerintah India telah mengerahkan puluhan ribu pasukan ke wilayah Kashmir, dan memerintahkan seluruh wisatawan untuk meninggalkan wilayah tersebut. Bahkan, terjadi pula pembatasan bagi jurnalis yang ingin meliput perkembangan terkait Kashmir.

Menanggapi konflik yang terjadi, para kritikus menilai tindakan ini sebagai perubahan yang tidak konstitusional dari upaya pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi untuk memperluas wilayah demografi. Banyak pihak telah memperingatkan langkah yang diambil pemerintahan India itu. Langkah ini dinilai akan memicu ketidakstabilan regional dan kerusuhan. Selain itu, keputusan ini juga dapat menimbulkan perselisihan dengan Pakistan, yang mengendalikan wilayah Azad, Jammu, dan Kashmir dekat bagian kekuasaan India.

Namun, Partai Bharatiya Janata (BJP) yang merupakan partai pendukung pemerintah memiliki pendapat berbeda. Menurut BJP, keputusan penghapusan status daerah istimewa Kashmir akan membawa stabilitas dan ketertiban di wilayah tersebut.

Kini, jelang libur perayaan Iduladha, warga Kashmir yang mayoritas Muslim pun dilanda dilema. Alaraby melaporkan, ratusan pelajar dan pegawai asal Kashmir yang telah menantikan momen bersama keluarga di hari raya Iduladha, merasa ketakutan akan apa yang akan terjadi di Kashmir. Mengingat, India telah memperkuat penjagaan militernya di sekeliling wilayah Kashmir.

"Saya berada dalam dilema tentang apakah harus pulang ke rumah, atau tinggal di New Delhi. Sejak 50 jam terakhir, saya tidak dapat bicara dengan orangtua saya," ucap Irfan Amin, seperti ditulis Alaraby Rabu kemarin.

Reporter Magang: Anindya Wahyu Paramita