Indonesia akan Gelar KTT G20 Secara Netral dan Tidak Memihak
Merdeka.com - Pemerintah Indonesia melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 secara netral dan tidak memihak, kata Kementerian Luar Negeri pada Kamis, di tengah konflik antara Barat dan Rusia atas perang di Ukraina.
Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-Program Prioritas Dian Triansyah Djani mengatakan bahwa Presidensi G20 Indonesia bersifat imparsial dan netral.
“Indonesia menjalankan tugasnya sebagai Presidensi G20 berdasarkan aturan dan prosedur seperti presidensi sebelumnya,” kata Dian, yang juga Co-Sherpa G20 Indonesia, dalam pengarahan pers di Jakarta, Kamis.
-
Siapa yang menyatakan Indonesia netral? Pada tahun 1948, presiden pertama Indonesia, Ahmad Sukarno, menciptakan istilah 'bebas dan aktif' untuk menggambarkan kebijakan luar negeri negara ini.
-
Siapa yang mendampingi Presiden Jokowi ke KTT G20? Selain ibu negara Iriana Jokowi, presiden juga didampingi sejumlah menteri termasuk Menko Perekonomian, AIrlangga Hartato.
-
Apa yang dicapai Dirut Pertamina di G20? Nicke berhasil membawa tiga rekomendasi utama yakni Percepatan Transisi untuk Energi Berkelanjutan, Memastikan Transisi yang Tepat dan Berkeadilan dan Keterjangkauan Energi.
-
Kenapa Menko Perekonomian ikut ke KTT G20? Menko Airlangga menegaskan, Pemerintah Indonesia membawa misi besar dalam agenda KTT G20. Salah satunya untuk memperkuat kerja sama di bidang perekonomian.
-
Siapa yang diminta untuk bersikap netral dalam Pilpres 2024? Kedudukan Polri berada di bawah Presiden. Ari meminta institusi kepolisian untuk menjaga kehormatan, profesionalitas, dan integritas, sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kode etik profesi.
-
Siapa yang memimpin delegasi Indonesia? Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono.
Dia mengatakan Indonesia mengundang semua anggota G20 seperti apa yang dilakukan presidensi sebelumnya.
“Sebagai Presidensi G20 dan sesuai dengan Presidensi G20 sebelumnya adalah mengundang semua anggota G20. Memang kewajiban Presidensi G20 untuk mengundang anggota semuanya,” kata Dian, seperti dilansir Antara, Kamis (24/3).
Menurut dia, Indonesia juga melakukan konsultasi dengan semua anggota G20, seperti yang dilakukan Menlu Retno Marsudi dan Menkeu Sri Mulyani saat berbicara dengan semua anggota tentang apa yang perlu dilakukan terkait pemulihan ekonomi dan agenda prioritas.
Dia mengatakan Presidensi G20 Indonesia fokus pada upaya menangani pemulihan ekonomi global yang menjadi prioritas bagi penduduk dunia.
“Karena saat ini dunia belum keluar dari krisis karena adanya pandemi COVID-19. Negara-negara berkembang masih sulit dalam memulihkan ekonominya. Dan kita mendorong pemulihan global,” kata Dian.
Presidensi G20 Indonesia, kata dia, diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan berjalan baik.
“Kita melakukan konsultasi dengan semua pihak agar Presidensi G20 Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.
Sebelumnya, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan Indonesia, yang akan menyelenggarakan KTT G20 pada November, menjadi medan tarik-menarik bagi Rusia dan AS terkait situasi di Ukraina.
AS dan sekutunya meminta Indonesia sebagai Presiden G20 untuk mempertimbangkan keanggotaan Rusia.
“Australia mengancam tidak akan hadir dalam KTT bila Rusia hadir. Sementara Dubes Rusia mengonfirmasi kehadiran Presiden Putin di Indonesia,” kata Hikmahanto.
Menurut dia, Indonesia harus memastikan semua kepala pemerintahan dan kepala negara anggota G20 hadir pada KTT itu.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Budi Gunawan, tidak ada masalah jika pasangan tersebut meminta dukungan dari siapa pun, termasuk Prabowo.
Baca SelengkapnyaMenurut Moeldoko, pandangan JK subjektif dan tidak melihat secara utuh.
Baca SelengkapnyaGanjar mengatakan kedatangannya sebagai bentuk sìlaturahmi
Baca SelengkapnyaJokowi Makan Bersama Prabowo, Sekjen PDIP: Ganjar Berpihak Rakyat, Bukan Oligarki
Baca SelengkapnyaJK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo mengungkapkan pertemuannya dengan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan untuk membahas upaya pemilu damai.
Baca SelengkapnyaHasto meminta Presiden Jokowi netral, dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaMoeldoko meminta masalah netralitas tak sekedar dilihat kacamata subjektivitas.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto balas menyentil Jenderal Dudung yang menanggapi ucapan Megawati Soekarnoputri soal netralitas TNI.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, bisa saja saat berada di luar pemerintahan PDIP akan memberikan masukan yang bagus untuk penguasa.
Baca Selengkapnya