Indonesia cuma bisa melarang, Malaysia malah legalisasi taksi online

Merdeka.com - Ketika Pemerintah Indonesia resmi melarang beroperasinya jasa transportasi berbasis aplikasi seperti Grabcar, Gojek, atau Ladyjek dengan alasan melanggar undang-undang, di Malaysia bisnis serupa bersiap dilegalisasi. Otoritas Negeri Jiran menilai apa yang dilakukan perusahaan rintisan digital ini bukan transportasi murni seperti taksi, melainkan jasa berbagi tumpangan (ride sharing).

Wakil Menteri Transportasi Malaysia Aziz Kaprawi mengatakan pembicaraan dengan perusahaan-perusahaan sejenis telah mencapai tahapan final. Legalisasi hanya tinggal tunggu waktu.

"Kami mengizinkan mereka beroperasi dengan solusi terbaik bagi kedua pihak," kata Aziz dalam jumpa pers di Kuala Lumpur, Kamis (17/12), seperti dilansir Strait Times.

Di Malaysia, aplikasi transportasi online paling populer adalah GrabTaxi dan Uber. Hasil kesepakatan pemerintah dan perusahaan ini misalnya, harus ada inspeksi kelaikan jalan kendaraan oleh dinas perhubungan setiap daerah. Selain itu, penumpang wajib memperoleh asuransi.

"Prinsipnya, bisnis ini diizinkan selama pemerintah bisa mengawasi," kata Aziz.

Pemerintah Malaysia setahun terakhir juga banyak menerima keluhan sopir taksi, yang penghasilannya anjlok karena gagal bersaing dengan aplikasi seperti Uber dan GrabTaxi. Survei kredibel, menurut Aziz, membuktikan anak muda negeri jiran memilih aplikasi itu dibanding taksi konvensional.

"Kami akan cari solusi agar taksi konvensional tetap mendapat untung. Yang jelas anak muda memang memilih transportasi berbasis aplikasi," tandasnya.

Survei itu dihelat oleh Organda Malaysia (SPAD). Disebutkan, 76 persen responden di seantero Negeri Jiran lebih nyaman memakai aplikasi transportasi. Alasannya, taksi konvensional sering berjalan tanpa argo, sehingga tarifnya mahal.