Indonesia Kecam Nasionalisme Vaksin karena Distribusi Tidak Adil dan Merata

Merdeka.com - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi kembali mengkritik praktik nasionalisme vaksin, menyusul laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengenai ketimpangan dalam proses vaksinasi COVID-19.

“Kehadiran vaksin merupakan kemajuan yang menggembirakan. Namun, mentalitas ‘negaraku yang utama’ atau nasionalisme vaksin juga terus meningkat,” ujar Retno saat menyampaikan pidato kunci dalam seminar virtual yang diselenggarakan Universitas Padjajaran, Rabu, seperti dilansir Antara, Rabu (24/2).

Mengutip keprihatinan Sekjen WHO mengenai vaksinasi COVID-19 yang “sangat tidak merata dan tidak adil”, Retno menjelaskan bahwa beberapa negara maju ada yang memiliki kelebihan pesanan vaksin bahkan sampai lima kali lipat dari populasinya.

Sebanyak 130 negara bahkan belum memulai vaksinasi dan hanya enam negara Afrika yang telah memulai program vaksinasi COVID-19.

“Kita juga melihat beberapa daerah dan negara memberlakukan pembatasan ekspor vaksin,” tutur Retno.

WHO telah menyatakan bahwa dibutuhkan sedikitnya 70 persen populasi global yang memiliki kekebalan, untuk menghentikan pandemi COVID-19. Namun, dengan laju dua miliar dosis vaksin per tahun saat ini, dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memvaksin populasi global.

“Situasi ini menyoroti semakin mendesaknya kerja sama dan kolaborasi internasional untuk mengatasi tantangan ini. Sejak awal pandemi, Indonesia telah menyuarakan pentingnya multilateralisme vaksin,” kata Retno, menegaskan.

Mengamankan akses yang adil, merata, dan tepat waktu dinilai Indonesia penting, tidak hanya untuk negara berkembang tetapi juga untuk negara maju.

“Ini adalah tanggung jawab kolektif semua negara untuk mempromosikan solidaritas dan komitmen politik yang lebih besar untuk tujuan ini,” ujar Retno.

Untuk meningkatkan perannya dalam multilateralisme vaksin, Indonesia menjalankan tugas sebagai salah satu Ketua Bersama COVAX AMC Engagement Group, yang berupaya memastikan akses dan distribusi vaksin COVID-19 bagi 92 negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Selain COVAX, Indonesia juga mendukung beberapa sarana multilateral WHO yang penting serta berkomitmen untuk meningkatkan pasokan vaksin melalui keanggotaannya di CEPI Investors Council dan kemitraan Bio Farma dengan Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI) dalam pembuatan vaksin global.

Sejalan dengan itu, Indonesia juga telah mempromosikan komitmen ini tahun lalu lewat Kebijakan Luar Negeri dan Inisiatif Kesehatan Global (FPGH) dengan tema “Perawatan Kesehatan yang Terjangkau untuk Semua”.

“Ke depannya, melalui sarana dan jalan apa pun, Indonesia akan selalu memperjuangkan pemerataan akses vaksin untuk semua,” tutur Retno.