Indonesia Kembali Terpilih Jadi Anggota Dewan HAM PBB
Merdeka.com - Indonesia telah terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 dalam Sidang Umum ke-74 di Markas PBB New York. Indonesia terpilih dengan suara tertinggi yakni 174 suara, bersama dengan Jepang, Korea Selatan dan Kepulauan Marshall. Keempat negara ini akan mewakili kawasan Asia Pasifik untuk duduk di kursi Dewan HAM PBB.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, untuk itu Indonesia akan berjuang untuk penegakan HAM dan keadilan sosial.
"Untuk semua negara yang telah memberikan dukungannya bagi Indonesia, kami memastikan bahwa Indonesia akan menjadi mitra sejati untuk pembangunan HAM dan keadilan sosial," katanya seperti dilansir dari Antara, Jumat (18/10).
-
Apa fokus utama Kemenkumham dalam Hari HAM? Keberagaman yang dimilik Indonesia, dalam segala bentuknya, adalah sebuah kekuatan yang harus dirangkul. Keberagaman yang dimiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam segala bentuknya, adalah sebuah kekuatan yang harus dirangkul.
-
Mengapa Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi HAM? Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan sila kedua Pancasila, “kemanusiaan yang adil dan beradab“ yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai prinsip-prinsip HAM.
-
Apa yang digali Komnas HAM? Usman ditanya seputar peran Pollycarpus dan peran orang lain di tempat kejadian perkara kematian Munir. Komnas HAM juga bertanya sosok yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir.
-
Apa yang diminta Komnas HAM dari Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
-
Dimana HAM dijamin? Dalam proses menegakkan HAM, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur terkait masalah hak asasi manusia.
-
Apa komitmen Kemenkumham dalam mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia? Secara khusus, Yasonna memaparkan komitmen Kemenkumham mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo.
Sebagai anggota Dewan HAM, Indonesia akan memprioritaskan tiga hal yakni secara konsisten mendorong pemajuan dan perlindungan HAM baik di kawasan maupun di tingkat global, terus meningkatkan kapasitas negara-negara dalam penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM melalui kerja sama internasional.
Kemudian, memperkuat kemitraan yang sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan, dan tidak kalah pentingnya memperkuat kinerja pembangunan HAM di dalam negeri melalui rencana aksi nasional di bidang HAM untuk periode 2020-2024.
"Sebagai anggota, Indonesia memiliki kesempatan lebih besar untuk memperjuangkan kepentingan nasional secara lebih maksimal. Tetapi di sisi lain, Indonesia juga akan terus memperjuangkan kerja sama diantara negara-negara untuk pemajuan dan penghormatan HAM," jelas Retno.
Setelah terpilih sebagai anggota, dia menambahkan, Indonesia juga memiliki kesempatan lebih besar untuk mendorong Dewan HAM PBB agar lebih efektif dan efisien, objektif, transparan, adil, dan non-politis, serta imparsial dan membuka dialog dengan seluruh pihak dan berorientasi pada hasil.
Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM menambah panjang catatan prestasi diplomasi Indonesia, setelah sebelumnya Indonesia juga terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.
Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi anggota Dewan HAM sebanyak empat kali, yaitu pada 2006-2007; 2007-2010; 2011-2014; dan 2015-2017.
Dibentuk melalui Resolusi 60/251 pada 15 Maret 2006 dalam Sidang Umum ke-60 PBB, Dewan HAM merupakan salah satu upaya untuk memperkuat upaya pemajuan dan perlindungan HAM global. Badan subsider Majelis Umum PBB tersebut telah menggantikan Komisi HAM yang dianggap penuh dengan politisasi dan standar ganda.
Resolusi 60/251 memuat bahwa Dewan HAM PBB bertanggung jawab dalam mendorong penghormatan universal atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar bagi semua orang secara adil dan setara tanpa membedakan apapun.
Dewan HAM dapat mengangkat mengenai situasi pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat dan sistematis, dan menyusun rekomendasi berdasarkan hal tersebut. Dewan HAM juga mendorong koordinasi efektif serta pengarusutamaan HAM dalam sistem PBB.
Dewan HAM PBB terdiri dari 47 negara anggota melalui pemilihan langsung dan rahasia pada Majelis Umum PBB dengan distribusi geografis mencakup kawasan Afrika 13 kursi, Asia Pasifik 13 kursi, Amerika Latin dan Karibia 8 kursi, Eropa Barat dan negara lainnya 7 kursi, serta Eropa Timur 6 kursi.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ini merupakan keenam kalinya Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB.
Baca SelengkapnyaDalam perannya selama dua periode mnjabat menteri luar negeri, Retno Marsudi memapu membawa Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM menyampaikan delapan rekomendasi agenda HAM yang perlu mendapatkan perhatian khusus pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaAmnesty Internasional Indonesia menggelar audiensi bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (6/12).
Baca SelengkapnyaKeberagaman yang dimilik Indonesia, dalam segala bentuknya, adalah sebuah kekuatan yang harus dirangkul.
Baca SelengkapnyaWapres Ma’ruf Amin menyampaikan, Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaAtnike juga mengatakan program tersebut sudah melalui kesepakatan dengan pihak otorita IKN pada 39 Desembber tahun lalu
Baca SelengkapnyaSidang umum ini juga akan membahas isu penanganan demokrasi di Myanmar, merealisasikan SDG'S, dan isu upaya mewujudkan ekonomi hijau.
Baca SelengkapnyaPrabowo melanjutkan, hal itu karena faktor kepemimpinan dan manajemen yang berhasil. Namun, bukan berarti tidak ada kekurangan.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Mahfud MD menegaskan, Indonesia dan Korea Selatan memiliki modalitas yang kuat dan unik dalam memajukan kemitraan strategis.
Baca SelengkapnyaIndonesia telah menjadi anggota IMO sejak tahun 1961.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani kembali menegaskan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina dan Ukraina dalam forum internasional
Baca Selengkapnya