Indonesia Layangkan Protes ke Vanuatu

Merdeka.com - Pemerintah RI melayangkan protes ke Vanuatu karena menyelundupkan separatis Papua ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menyampaikan, Indonesia telah mengirim nota protes diplomatik resmi kepada Vanuatu terkait penyelundupan tokoh separatis Papua, Benny Wenda dalam pertemuan di Dewan HAM PBB di Jenewa pada 25 Januari lalu.

Retno menjelaskan nota protes dikirim ke Port Vila. "Pemerintah Vanuatu tidak menghormati kedaulatan Republik Indonesia dengan mendukung gerakan separatis Papua," jelasnya dikutip dari Antara, Jumat (1/2).

Sebelumnya beberapa media asing memberitakan Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda mengklaim telah menyerahkan petisi dengan 1,8 juta tanda tangan, yang berisi permintaan referendum kemerdekaan kepada Komisioner Tinggi Badan HAM PBB (Kantor KTHAM PBB), Michelle Bachelet pada Jumat 25 Februari 2019.

Benny juga mengklaim berbicara dengan Bachelet terkait situasi di Nduga --merujuk pada kasus penembakan kelompok bersenjata terhadap puluhan pekerja PT Istaka Karya pada Desember 2018-- dan meminta PBB mengirim tim HAM ke Papua.

Namun, agenda Benny di badan HAM PBB itu dilakukan dengan 'menumpang' delegasi Vanuatu yang dipanggil oleh Dewan HAM PBB untuk membahas Universal Periodic Review (UPR) situasi HAM di negara Pasifik itu. Vanuatu juga kerap menyuarakan persoalan Papua di forum-forum resmi PBB yang kemudian diprotes oleh diplomat Indonesia.

Mengomentari lebih lanjut soal sikap Vanuatu dan sepak terjang Benny Wenda, Retno mengatakan Benny memiliki pola riwayat manipulatif dan berita palsu.

"Saya tidak bicara karena itu klaim dia. Pola Benny Wenda itu biasanya manipulatif dan fake news, jadi kami tidak bisa mengatakan apapun mengenai 1,8 juta (penandatangan petisi)," tambah Retno usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Kamis (31/1).

Dia juga tak ingin berspekulasi mengenai petisi yang disebutnya tidak didasarkan pada maksud baik, karena diserahkan kepada KTHAM PBB Michelle Bachelet dalam pertemuan dengan delegasi Vanuatu. Insiden tersebut bukan hanya mengejutkan Bachelet, tetapi juga menempatkannya pada situasi yang tidak dapat dihindari.

"Dari penjelasan KTHAM PBB, sudah jelas bahwa dia (Bachelet) merasa di-fait accompli dalam pertemuan tersebut, karena yang bersangkutan (Benny) berbicara mengenai Papua di akhir pertemuan," pungkasnya.

Sumber: Liputan6.com