Indonesia selesaikan semua isu landas kontinen pada 2016

Merdeka.com - Stabilitas dan perdamaian di Laut China Selatan sangat penting artinya bagi Indonesia dan ASEAN. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L. P. Marsudi mewakili Indonesia meminta semua pihak untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan ketegangan.

"Hukum internasional juga harus dihormati," papar Menlu Retno dalam Pernyataan Pertama Tahunan Menteri di Gedung Kemlu, Jakarta, Kamis (7/1).

Menlu Retno juga menyinggung Tiongkok yang mendapat protes dari beberapa negara ASEAN seperti Vietnam dan Filipina, lantaran melakukan uji coba bandara di Pulau Spratly. Indonesia, lanjut Menlu Retno, akan terus mendorong agar Code of Conduct (CoC) dapat diselesaikan.

"Sebagai non-claimant state, Indonesia terus mendorong negara claimant untuk menyelesaikan sengketa secara damai," tutur Retno.

Menlu menyampaikan, sebagai negara yang memiliki wilayah berhadapan dengan Laut China Selatan, kepemilikan Indonesia atas Kepulauan Natuna sudah sangat jelas. Dengan tegas Menlu Retno menjelaskan pulau terluar pada Gugusan Natuna yang dijadikan titik dasar terluar wilayah Indonesia.

"Pulau-pulau terluar pada Gugusan Natuna dijadikan titik dasar terluar wilayah Indonesia dan telah ditetapkan dalam Deklarasi Djuanda 1957," tukasnya.

Hal ini sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Menlu wanita pertama Indonesia ini mengatakan titik dasar itu telah didaftarkan di PBB pada 2009.

Dari garis terluar tersebut, Menlu Retno menjelaskan, Indonesia memiliki tumpang tindih landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan dua negara, yaitu Vietnam dan Malaysia.

"Batas landas kontinen dengan Vietnam telah diselesaikan, sementara batas ZEE masih dirundingkan. Begitu pula dengan Malaysia," tutur Menlu.‎